Kasus Century, ICW : Pansus Bisa Tutupi Data L/C Bodong
13 - Mar - 2010 | 13:07 | kategori:Hukum
Jakarta. Seputar Nusantara. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai mungkin saja ada data dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang ditutupi Pansus Angket Century. Salah satunya adalah data tentang Letter Of Credit (L/C) bodong milik sejumlah nama yang selama ini ramai di media massa.
“Sangat mungkin saja. Itu namanya juga keputusan politik, bisa di resume, kesimpulan, atau lainnya,” kata Wakil Koordinator ICW, Emerson F Yuntho, lewat telepon, Sabtu (13/3/2010).
Emerson merespons Staf khusus Presiden SBY Andi Arief yang menuding Pansus Angket Bank Century tidak memaparkan data lengkap audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Bank Century. Andi menduga ada fakta tentang L/C bodong milik politisi PKS Muhammad Misbakhun yang ditutup-tutupi.
“Siapa pun yang diduga melakukan itu harus disebut, kalau indikasinya begitu, kita memang ragukan sejak awal integritasnya,” jelas Emerson.
Tidak hanya kinerja Pansus, ia juga menilai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perlu dikritisi. Sebab, pemberian informasi keuangan yang disampaikan, khususnya dalam kasus Century kurang lengkap.
“Ada beberapa nama yang di-keep di laporan BPK. BPK juga kan ada yang politis dan ada yang punya interest politik,” lanjutnya.
Ancaman Terhadap KPK
Masih terkait Century, Emerson juga mengkritik sejumlah anggota Dewan yang mengancam KPK dengan penolakan tambahan anggaran jika kasus Century tidak segera naik ke penyidikan. Menurut dia, jika ingin mengkritik penanganan kasus, jangan hanya Century. Kasus lain yang melibatkan para politisi DPR pun harus didesak agar dipercepat.
“Kalau mau fair jangan hanya Century. Semua kasus dong, termasuk kasus Agus Condro,” tambahnya.
Sementara, untuk evaluasi kinerja tidak perlu dengan ancaman memangkas anggaran. Lagipula, penanganan kasus Century tidak hanya di KPK, melainkan juga di kepolisian dan kejaksaan.
“Kenapa hanya di KPK saja, Kejaksaan dan Kepolisian tidak diancam juga dengan anggaran. Ini kan jelas ada kepentingan,” tutupnya. ( dtc ).
BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Hukum | Both comments and pings are currently closed.
Tulisan dengan Kategori Hukum
- Sebanyak 2.511 Personel Gabungan Kawal Reuni 212 di Silang Monas- Jakarta Hari Ini
- KPAI Dorong Sistem Deteksi Dini di Sekolah
- KDM Tepis Tudingan Menteri Keuangan Terkait Dana Pemda Yang Mengendap di Bank
- Rombongan Penyanyi Yang Sedang Naik Daun Kecelakaan di Magetan- Jawa Timur
- PP Persis Apresiasi Polri Pulihkan Keamanan
- Jatanras Polda Metro Tangkap 4 Aktor Penculikan Kepala Cabang Bank Jakarta
- Bahlil Bantah Isu Munaslub Golkar
- KPK Usut Kasus Pemerasan Izin TKA
- Bareskrim Polri Berikan Trauma Healing
- Kejaksaan Agung : Ada Kejanggalan Perhitungan Laba PT. Sritex 2020- 2021
- Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo Soroti Kecurangan Saat Tes UTBK SNBT 2025
- Presiden Prabowo Subianto Ungkap Rencana Evakuasi 1.000 Warga Gaza ke Indonesia
- Hakim Erintuah Damanik Pembebas Ronald Tannur Akui Pernah Mencoba Bunuh Diri
- PSU Papua Diupayakan Menggunakan APBD
- Terpidana Korupsi Dipindah ke NK
- KPK Beri Penjelasan Hasto Belum Ditahan
- Sekjen PDI Perjuangan Tersangka KPK
- PKB Ingatkan Gus Miftah Jangan Olok- Olok
- Hakim MK Anwar Usman Dicopot dari Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi
- Para Kepala Dinas Kota Bekasi Dipanggil KPK