DPR Tambah Anggaran KPK 32 Miliar
22 - Apr - 2010 | 15:19 | kategori:Politik
Jakarta. Seputar Nusantara. Selain mengizinkan KPK mencairkan hibah luar negeri Rp 27,6 M, DPR juga menambah anggaran KPK sebanyak Rp 32 miliar. Penambahan tersebut masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional Perubahan (APBN-P) 2010. “Anggaran ini akan digunakan untuk belanja pegawai,” ujar Sekjen KPK Bambang Saptopratomosunu di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (22/44/2010).
Sapto menjelaskan sebenarnya anggaran tambahan yang dibutuhkan KPK tahun ini sebanyak Rp 53 miliar. Karena permohonan yang DPR setujui tidak sebesar yang dibutuhkan, maka dana tambahan yang semula KPK alokasikan untuk pengadaan sistem IT gedung baru KPK akan dialihkan ke pos belanja pegawai.
“Karena gedung barunya kan tidak jadi,” ujarnya.
Sebelumnya KPK mengajukan penambahan anggaran sebanyak Rp 53 miliar. Alokasinya untuk penambahan anggaran gaji Rp 34,85 M, tunjangan transportasi Rp 9,39 M, tunjangan THT Rp 2,12 M, asuransi kesehatan dan jiwa Rp 1,09 M dan insentif kerja Rp 14,05 M. ( dtc )
BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Politik | Both comments and pings are currently closed.
Tulisan dengan Kategori Politik
- Dugaan Rp 150 Miliar Dikorupsi Saat Dinas Kebudayaan Jakarta Digeledah Kejaksaan
- Profil Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Komjen Pol. Setyo Budiyanto
- Gibran Tinjau Makan Gizi Gratis
- KaBIN Diganti Jelang Pelantikan Presiden
- 2 Orang Pengeroyok Wartawan Ditangkap
- Perayaan Ulang Tahun Kedua, NeutraDC Hadirkan Fasilitas Pengelolaan Sampah untuk Lebih dari 10.000 Warga Desa Jambidan YogyakartaBisnis Data Center NeutraDC tunjukkan komitmen sustainability melalui pemberian mesin dan mendirikan bangunan pengelolaan sampah untuk satu desa, serta membagikan sejumlah tempah sampah pilah.
- Massa Demo Pemilu Long March ke Bawaslu
- Kemendikbud Siap Percepat Calon Perawat-Dokter Magang Tangani COVID-19
- Jokowi Kembali Ingatkan Untuk Hilangkan Ego Lembaga dan Kedaerahan
- Anies Baswedan : Jakarta Punya Alat Penanggulangan Bencana Paling Lengkap
- Wacana Calon Presiden & Wakil Presiden Independen Agar Parpol Mereformasi Diri
- Golkar Minta Jatah Menteri Ditambah
- DPRD DIY Setuju Penetapan Gubernur Jogja
- Anggota Badan Kehormatan DPR Plesiran ke Turki Habiskan Rp 800 Juta
- PNS Nakal Bisa Langsung Dipecat!
- Aung San Suu Kyi Serukan Agar Tahanan Politik di Myanmar Dibebaskan
- Badan Kehormatan DPR Kritik Keras Anggota DPR Yang Membawa Suami/ Istri Dalam Pengawasan Haji
- Ida Ria S, SE, MM. ( Komisi VI DPR RI ) : Setahun Pemerintahan SBY Jilid II Sudah Banyak Kemajuan Yang Dicapai
- Drs. H. Roem Kono ( Komisi V DPR RI ) : Manajemen Transportasi Jakarta Harus Segera Diperbaiki Untuk Urai Kemacetan
- Drs.H.Achmad Syafii,M.Si.(Komisi V DPR) : Jakarta Sudah Darurat Macet dan Banjir
