Buron Selama 5 Tahun, Eks Wakil Bupati Maluku Tenggara Ditangkap Kejagung
29 - Apr - 2010 | 14:36 | kategori:HukumJakarta. Seputar Nusantara. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku menyatakan mantan Wakil Bupati Maluku Tenggara, Lukas Uluratu, sebagai buron sejak 5 tahun lalu. Lukas dicari pihak Kejati Maluku terkait kebijakan pengadaan 6 buah kapal. Akhirnya, Lukas berhasil ditangkap justru ketika tengah berada di Kejaksaan Agung.
“Jajaran Kejati Maluku bekerjasama dengan jajaran Jampidsus Kejagung telah berhasil menangkap buron tersangka korupsi dugaan tindak pidana dalam pengadaan enam unit kapal penangkapan kapal proyek pengelolaan sumber daya perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara Barat tahun anggaran 2002 atas nama Lukas Uluratu,” ujar Kapuspenkum Kejagung, Didiek Darmanto, di Kejagung, Jl Sultan Hasanudin, Kamis (29/4/2010).
Sementara itu, Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Maluku, Vitalis Teturan mengatakan selama 5 tahun terakhir Lukas bersikap tidak kooperatif dan kerap menolak pemanggilan. Untuk itu, kata Teturan, pihaknya melakukan upaya paksa terhadap yang bersangkutan.
“Kami harus menempuh upaya paksa yang hari ini dilakukan di Kejagung. Sesuai hasil pemantauan yang bersangkutan posisinya di Jakarta,” jelasnya.
Teturan menambahkan, tiga orang ditetapkan tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Lukas sebagai Wakil Bupati yang mempunyai ide tentang pengadaan enam kapal. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Pit Nuri Marna yang sekarang menjabat Asisten I Pemda Provinsi Maluku dan pimpro Frenky Hitebeu sekarang menjabat Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Kepulauan Aru.
Diduga akibat tindakan ini, negara mengalami kerugian miliaran.
“Kerugian dari hasil penyidikan Rp 2,7 miliar,” pungkas Teturan.
Peristiwa ini terjadi pada tahun 2002. Enam kapal yang diadakan para tersangka adalah kapal bekas dan tidak pernah dimanfaatkan. Kemudian rusak dan karam ke dasar laut. ( dtc )
BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Hukum | Both comments and pings are currently closed.
Tulisan dengan Kategori Hukum
- Sekjen PDI Perjuangan Tersangka KPK
- PKB Ingatkan Gus Miftah Jangan Olok- Olok
- Hakim MK Anwar Usman Dicopot dari Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi
- Para Kepala Dinas Kota Bekasi Dipanggil KPK
- Instruksi Jokowi Soal Antikorupsi
- Marahnya Jokowi, Anggaran Kesehatan Rp 75 Triliun Baru Terpakai 1,53 Persen
- KPK Tetapkan Walikota Kendari & Calon Gubernur Sultra sbg Tersangka Suap
- Kisah TKW Yang Dijual
- Hari Ini Ba’asyir Disidang
- ICW : DPR Khianati Agenda Pemberantasan Korupsi
- Sumbangan Pengusaha Rp 7,5 Miliar
- Farhat Abbas Tak Akan “Jual” Ayahnya
- BTB Harus Bisa Goyang Koruptor
- Hotel Crystal Saksi Bisu Pertemuan Para Mafia Hukum
- Kasus Gayus Tambunan, ICW Desak Polisi Segera Temukan Imam Cahyo
- Kejaksaan Agung Usut Dugaan Korupsi Ambulance dan Alat Kesehatan di Kementerian Kesehatan 2009
- Korupsi, Bupati Boven Digoel, Yusak Yaluwo Divonis 4,5 Tahun Penjara
- Misbakhun Divonis 1 Tahun Penjara
- Amien Rais : Skandal Krakatau Steel Lebih Dahsyat Dari Skandal Century
- Hendarman dan BHD Perlu Diperiksa