Walhi Prihatin Kasus Lapindo Jadi Dagangan Politik SBY- Ical

Jakarta – Empat tahun lamanya kasus luapan lumpur di Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim), atau lumpur lapindo terbengkalai. Namun, alih-alih akan diatasi secara tuntas, kasus tersebut justru menjadi dagangan politik.

“Kasus lapindo dijadikan alat politik, menjadi dagangan politik antara Ical dengan SBY. Pembentukan Sekber yang kemudian SBY menunjuk Aburizal sebagai ketua mengindikasikan kuat adanya deal politik. Kasus Lapindo ini telah di-bargain dengan kasus century,” ujar Executive Director Walhi, Berry Nahdian Forqan, Sabtu (29/5/2010).

Menurut Berry, perkawinan politik antara SBY dan Ical itu klop sudah dimana masing-masing mempunyai kelemahan sehingga akan saling menutupi. Ini akan menyebabkan rakyat, khususnya korban Lapindo, semakin menderita. Di sisi lain penegakan hukum atas kasus tersebut makin suram.

Dia memprediksi, kasus luapan lumpur yang menenggelamkan desa-desa di Sidoarjo itu nantinya tidak akan diapa-apakan oleh rezim SBY. Kalau pun diselesaikan, pihak Bakrie lah yang akan diuntungkan.

“Kecurigaan saya, Bakrie akan menggunakan instrumen negara melalui SBY untuk menyelesaikan lapindo ini terkait pembiayaan. Ada kemungkinan ia mendorong lumpur lapindo dijadikan bencana nasional, sehingga penanganannya menggunakan APBN,” ungkap Berry.

Berry menambahkan, Walhi mengajak masyarakat untuk bahu membahu meringankan beban masyarakat Sidoarjo yang menjadi korban lumpur lapindo. Kolektivitas publik ini diperlukan mengingat perselingkuhan politik di tingkat elit atas kasus lapindo sudah sangat memiriskan hati.

“Saya kira tidak kita tidak bisa berharap lagi kepada Presiden SBY. Kita melihat perselingkuhan politik itu sangat miris sekali. Makanya kita berharap publik memberi bantuan untuk meringankan beban para korban,” pinta Berry. (dtc)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Hukum | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.