Luthfi Andi Mutty: Kabinet Kerja Jokowi Harus Bisa Wujudkan Indonesia Hebat

Luthfi Andi Mutty, Anggota DPR RI periode 2014- 2019 dari Fraksi Partai Nasdem (Nasional Demokrat)

Jakarta. Seputar Nusantara. Pemerintahan Jokowi- JK periode 2014- 2019 sudah mulai bekerja. Demikian juga dengan Kabinetnya, Kabinet Kerja Jokowi- JK. Kabinet kerja yang sudah dilantik pada Senin, 27 Oktober 2014 merupakan orang- orang pilihan, baik itu dari kalangan profesional murni maupun kalangan profesional partai.

Menurut Luthfi Andi Mutty, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, bahwa pengangkatan para Menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Oleh karena itu, Menteri- Menteri yang telah diangkat oleh Jokowi merupakan orang- orang yang dipercaya oleh Presiden Jokowi.

Selain itu, para Menteri juga diyakini oleh Presiden Jokowi akan mampu bekerja untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dalam rangka mengantarkan negara Indonesia menuju Indonesia Hebat, seperti yang telah dijanjikan oleh Jokowi selama masa kampanye.

” Maka, para Menteri harus segera melakukan gebrakan- gebrakan kerja dengan mengurangi kegiatan- kegiatan yang hanya bersifat seremonial. Kemudian, para Menteri juga harus membuat birokrasi yang efektif dan efisien melalui reformasi birokrasi,” ungkap Luthfi Andi Mutty kepada seputarnusantara.com melalui pesan singkatnya, pada Selasa 28 Oktober 2014 ini.

Andi Mutty lebih lanjut memaparkan, disamping itu, pemerintahan Jokowi- JK juga harus berani menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Jadikanlah hukum sebagai sesuatu yang harus ditaati dan dipatuhi, bukan menjadi komoditi yang dapat diperjual-belikan.

” Oleh karena itu, para Menteri Kabinet Kerja Jokowi harus segera kerja, kerja dan kerja, sesuai dengan motto Presiden Jokowi. Sebab, Menteri sebagai pembantu Presiden harus bisa memastikan bahwa semua program pemerintah harus bisa di deliver, berjalan hingga ke jajaran pemerintahan terbawah,” tegas Andi Mutty, Politisi Partai Nasdem ini.

Lebih jauh Andi Mutty menjelaskan, mengenai para Menteri yang dari kalangan partai politik, yang mana sebagian orang khawatir terjadi conflict of interest (konflik kepentingan, red.), menurutnya, jika memang terjadi konflik kepentingan oleh Menteri dari partai politik, maka Presiden tidak boleh membiarkan hal tersebut terjadi. Presiden harus tegas terhadap Menteri yang melakukan tindakan- tindakan seperti itu. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.