Petisi 28 Bantah Dibekingi Mafia
22 - Jun - 2010 | 11:12 | kategori:Hukum
Jakarta. Seputar Nusantara. Kelompok masyarakat, Petisi 28 membantah ada beking mafia di belakang pengajuan gugatan materiil Keppres Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Pengajuan itu murni karena adanya diskriminasi hukum. “Tidak ada mafioso atau markus di belakang kami. Ini tuduhan mengada-ada dan menghina. Justru ini untuk membantu pemberantasan korupsi,” kata aktivis Petisi 28, Haris Rusli, Senin (21/6/2010).
Haris menjelaskan, Petisi 28 mengajukan gugatan tersebut dengan beberapa alasan. Pertama karena secara prinsip ketatanegaraan keberadaan Satgas tidak diatur. Kedua, terkait fungsi Satgas.
“Kami melihat Satgas diskriminatif. Mengapa kasus korupsi yang melibatkan mafia di Istana tidak ditangani. Malah mencari yang kroco-kroco yang membuat citra Presiden saja yang diambil,” tegasnya.
Meski legal standing dipersoalkan, Haris menegaskan, pihaknya tetap akan mengajukan gugatan uji materiil ke MA. Petisi 28 mengaku tidak masalah jika pengajuan uji materiil tersebut banyak menuai kritik.
“Kita senang kalau Satgas panik. Artinya memang ternyata ada masalah di tubuh Satgas sendiri,” imbuhnya.
Sejauh ini, lanjut Haris, Satgas belum memiliki prestasi. Semua laporan kasus yang diterima hanya dikoordinasikan tanpa tindak lanjut.
“Dia berani ngga panggil grup Bakrie karena kasus mafia pajak. Berani ngga Satgas mengaudit pejabat tinggi Polri? Coba buktikan ke publik,” pungkasnya. (dtc)
BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Hukum | Both comments and pings are currently closed.
Tulisan dengan Kategori Hukum
- Sebanyak 2.511 Personel Gabungan Kawal Reuni 212 di Silang Monas- Jakarta Hari Ini
- KPAI Dorong Sistem Deteksi Dini di Sekolah
- KDM Tepis Tudingan Menteri Keuangan Terkait Dana Pemda Yang Mengendap di Bank
- Rombongan Penyanyi Yang Sedang Naik Daun Kecelakaan di Magetan- Jawa Timur
- PP Persis Apresiasi Polri Pulihkan Keamanan
- Jatanras Polda Metro Tangkap 4 Aktor Penculikan Kepala Cabang Bank Jakarta
- Bahlil Bantah Isu Munaslub Golkar
- KPK Usut Kasus Pemerasan Izin TKA
- Bareskrim Polri Berikan Trauma Healing
- Kejaksaan Agung : Ada Kejanggalan Perhitungan Laba PT. Sritex 2020- 2021
- Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo Soroti Kecurangan Saat Tes UTBK SNBT 2025
- Presiden Prabowo Subianto Ungkap Rencana Evakuasi 1.000 Warga Gaza ke Indonesia
- Hakim Erintuah Damanik Pembebas Ronald Tannur Akui Pernah Mencoba Bunuh Diri
- PSU Papua Diupayakan Menggunakan APBD
- Terpidana Korupsi Dipindah ke NK
- KPK Beri Penjelasan Hasto Belum Ditahan
- Sekjen PDI Perjuangan Tersangka KPK
- PKB Ingatkan Gus Miftah Jangan Olok- Olok
- Hakim MK Anwar Usman Dicopot dari Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi
- Para Kepala Dinas Kota Bekasi Dipanggil KPK