Anggota DPR Sering Bolos Sidang, Potong Tunjangannya !
23 - Jul - 2010 | 05:27 | kategori:Politik
Jakarta. Seputar Nusantara. Fraksi PPP mengusulkan agar anggota DPR yang suka bolos saat rapat tidak mendapat tunjangan. Usulan ini perlu dicoba sebagai cara alternatif untuk membuat jera. “Saya pikir, usulan itu cukup masuk akal bisa diakomodasi,” ujar Ketua Forum Masyarakat Pemantau Pemilu Indonesia (Formappi), Sebastian Salang, saat dihubungi, Jumat (23/7/2010). Sebastian menilai, cara ini bisa menjadi terobosan alternatif untuk membuat jera para anggota DPR yang malas. Soalnya, imbuh Sebastian, belum ada aturan yang mengikat politisi agar tidak pernah absen dalam rapat.
Di tahun 2004, Formappi pernah melakukan pertemuan dengan partai-partai politik. Mereka meminta agar parpol berani memotong tunjangan para wakilnya jika ketahuan bolos.
“Namun mereka (parpol) bilang itu bukan wewenang, nggak jadi deh,” ungkap Sebastian.
Selain pemotongan tunjangan, Formappi juga menyarankan agar pihak DPR berani menempel foto-foto anggotanya yang malas. “Tempelin saja di perempatan-perempatan, biar rakyat semua tahu,” pungkasnya. (dtc/Aziz)
BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Politik | Both comments and pings are currently closed.
Tulisan dengan Kategori Politik
- KPK vs Tersangka Kasus Korupsi e-KTP Tannos Saling Serang di Pengadilan
- MKD Sidangkan 5 Anggota DPR RI
- Menteri UMKM Keluhkan Oknum Bea Cukai
- Presiden Prabowo Subianto Ungkap Pidatonya di Sidang Umum PBB Diterima Positif
- BEM SI dan Cipayung Plus Minta Pemerintah Bentuk Tim Investigasi Dugaan Makar
- Megawati Lantik Hasto Jadi Sekjen PDI P
- Miliaran Ponsel Dapat Peringatan Gempa
- Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan Temui Presiden RI ke- 7 Jokowi
- KPK Tangkap Kontraktor di Sumatera Utara
- Madinah Kota Kedua Yang Dianggap Suci
- 121 Guru Besar FK UI Sampaikan Keprihatinan Sistem Pendidikan Kedokteran & Kesehatan
- Pegawai BIN (Badan Intelijen Negara) Secara Bertahap Pindah ke Ibu Kota Nusantara
- Presiden Prabowo Apresiasi TNI- Polri
- Kapolri Tinjau Pos Terpadu Mudik 2025
- Retret Kepala Daerah Gelombang 2 di Jakarta
- Budiman Ingin Megawati & Prabowo Bertemu
- Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi Gerindra Abdul Wachid : Jika Pelaksanaan Ibadah Haji Cuma 30 Hari, Maka Bisa Memangkas Biaya/ Hemat Rp 30 Juta
- Dugaan Rp 150 Miliar Dikorupsi Saat Dinas Kebudayaan Jakarta Digeledah Kejaksaan
- Profil Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Komjen Pol. Setyo Budiyanto
- Gibran Tinjau Makan Gizi Gratis