Bambang Soesatyo : Hak Penyelidikan 3 Lembaga : Kepolisian, Kejaksaan dan KPK

Jakarta. Seputar Nusantara. Anggota DPR dari Fraksi Golkar Bambang Soesatyo menjamin Tim Perumus RUU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPU) tidak berniat mengamputasi kewenangan KPK. Bambang merasa ada sejumlah pihak yang mencoba menyudutkan dirinya dan teman satu ‘gengnya’ untuk kepentingan politik tertentu. “Nampaknya ada pihak-pihak yang sengaja ‘memelintir’ dan mendiskreditkan Tim Perumus dengan mengatakan, kami berupaya menganulir Pasal 70 ayat (2) RUU PPTPU yang sama sekali tidak kami permasalahkan,” ujar Bambang, yang juga anggota Pansus RUU PPTPU, Kamis (26/8/2010).

Pasal 70 ayat (2) RUU PPTPU tersebut berbunyi “dalam hal ditemukan adanya indikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lainnya, PPATK menyerahkan hasil pemeriksaan dimaksud kepada penyidik tindak pidana asal untuk dilakukan penyidikan. Sebelumnya, ICW menuding Bambang Cs hendak menghapus akses LHA PPATK ke KPK.

“Sebenarnya artinya, baik Kepolisian, Kejaksaan serta KPK bisa dan harus melakukan penyidikan jika ditemukan indikasi tindak pidana pencucian uang,” jelas Bambang.

Bambang menyampaikan, dirinya bersama rekan di Pansus yang kebetulan adalah inisiator angket Century hanya tak mau kewenangan PPATK tumpang tindih dengan penegak hukum lain. Bambang kecewa, hal itu justru disalahartikan.

“Saya juga tidak tahu kenapa sampai muncul tudingan kami mempersoalkan pasal tersebut. Yang kami persoalkan hanyalah kewenangan penyidikan yang diminta PPATK. Kami menolak PPATK memiliki hak penyelidikan agar tidak terjadi tumpangtindih dan penyalahgunaan kekuasaan,” terang Bambang.

“Hak penyelidikan cukup dipegang oleh tiga lembaga penegak yang ada saat ini, yakni Kepolisian, Kejaksaan dan KPK,” tutupnya. (dtc/Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Hukum | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.