IWAPI Rapat dengan Komisi VIII DPR

Gambar Atas : Ketua Umum DPP IWAPI, Rina Fahmi Idris dan Pengurus DPP IWAPI Foto Bersama dengan Ibu Negara, Ny. Ani SBY.

Jakarta. Seputar Nusantara. Dewan Pengurus Pusat Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia ( IWAPI ), pada Senin, 30 Agustus 2010 mengadakan rapat dengar pendapat dengan Komisi VIII DPR RI di Gedung Senayan- Jakarta. Ketua Umum IWAPI, Rina Fahmi Idris didampingi DPP IWAPI dan beberapa DPD IWAPI di Indonesia. Rapat dengar pendapat dihadiri antara lain oleh DPP IWAPI, anggota Komisi VIII DPR RI, Kepolisian, Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi dan UMKM, serta Bank Mandiri.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum DPP IWAPI, Rina Fahmi Idris menyampaikan rasa puji syukur ke- Hadhirat Allah Swt karena sudah berjalan dengan sukses Rapat Kerja Nasional XXI Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia ( Rakernas XXI IWAPI ) di Aceh. Tema Rakernas : ” Bersama IWAPI Kita Bangkitkan Kemandirian di Segala Lini Industri, Perdagangan dan Jasa Untuk Menghadapi Perdagangan Bebas. Sedangkan Agenda Rakernas adalah Perubahan dan Penyempurnaan Anggaran Rumah Tangga IWAPI, Program Kerja, dan Rekomendasi guna berjalannya roda organisasi yang lebih baik ke depan.

Menurut Rina, IWAPI sebagai organisasi profesi yang menaungi wanita pengusaha dalam meningkatkan sumber daya dan kualitas melalui perluasan jaringan dengan tujuan pemberdayaan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ( UMKM ).

Ketua Umum IWAPI, Rina Fahmi Idris menjelaskan bahwa DPP IWAPI telah terdaftar sebagai organisasi masyarakat yang syah dan legal di mata hukum dan pemerintahan di Direktorat Kesatuan Bangsa dan Politik- Kementerian Dalam Negeri RI sejak tanggal 03 Mei 2010. Bukti Surat Keterangan Terdaftar Nomor : 204a//D.III.2/V/2010 atas nama Ketua Umum : Rina Fahmi Idris.

Maka, diharapkan bagi segenap pihak baik pemerintah pusat dan daerah, Legislatif Pusat hingga daerah, mitra kerja serta organisasi yang memayungi IWAPI baik itu KADIN maupun KOWANI untuk dapat menghormati peran aktif dan eksistensi organisasi IWAPI pimpinan Rina Fahmi Idris.

” Pembiayaan sebagai salah satu kendala besar bagi pelaku UMKM, telah mendorong DPP IWAPI untuk memfasilitasi dan berusaha mencarikan solusi bagi anggotanya,” terang Ketua Umum IWAPI, Rina Fahmi Idris.

Pada kesempatan rapat dengar pendapat dengan Komisi VIII DPR RI tersebut, DPP IWAPI meluncurkan Program Pembiayaan Swadaya : Kredit Swadaya IWAPI ( KSI ). KSI adalah modal usaha bagi anggota IWAPI. Dengan program KSI ini diharapkan dapat membantu memberikan solusi atas kendala pembiayaan pelaku UMKM khususnya anggota IWAPI. ( Aziz )

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Nasional | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.