Tak Perlu ke Inggris, DPR Bisa Studi Banding Tentang ke- Imigrasian Dengan Biaya Hanya Rp 17 Ribu
22 - Sep - 2010 | 01:21 | kategori:Politik
Jakarta. Seputar Nusantara. Perjalanan studi banding Panitia Kerja RUU Keimigrasian Komisi III DPR ke Inggris dengan biaya Rp 1,7 miliar dinilai sebagai pemborosan. Sebab, materi tentang UU Keimigrasian di sejumlah negara bisa diakses via internet. Peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Ronald Rofiandri, mengutarakan, untuk materi ‘izin tinggal tetap’, misalnya, bisa dilakukan dengan studi ringkas lewat penelusuran internet. Untuk melaksanakan studi itu, PSHK hanya mengeluarkan biaya sangat murah yaitu sebesar Rp 17 ribu, yang meliputi biaya akses internet dan kebutuhan teknis lainnya. “Biaya ini hanya sebesar satu per seratus ribu (1/100000) dari biaya studi banding ke luar negeriĀ yang menghabiskan biaya hingga Rp 1,7 miliar,” jelasnya secara tertulis, Rabu (22/9/2010).
Bahkan, kata Ronald, dengan biaya yang jauh lebih murah itu, pihaknya berhasil mendapatkan perbandingan mengenai topik ‘izin tinggal tetap’
di 15 negara Eropa. Tidak satu negara seperti studi banding ke Inggris.
“DPR harus memaksimalkan fasilitas dan infrastruktur yang tersedia antara lain perpustakaan DPR, jaringan database, dan jalur diplomatik sebelum memutuskan melakukan studi banding ke luar negeri,” kata dia. (dtc/Aziz)
BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Politik | Both comments and pings are currently closed.
Tulisan dengan Kategori Politik
- KPK vs Tersangka Kasus Korupsi e-KTP Tannos Saling Serang di Pengadilan
- MKD Sidangkan 5 Anggota DPR RI
- Menteri UMKM Keluhkan Oknum Bea Cukai
- Presiden Prabowo Subianto Ungkap Pidatonya di Sidang Umum PBB Diterima Positif
- BEM SI dan Cipayung Plus Minta Pemerintah Bentuk Tim Investigasi Dugaan Makar
- Megawati Lantik Hasto Jadi Sekjen PDI P
- Miliaran Ponsel Dapat Peringatan Gempa
- Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan Temui Presiden RI ke- 7 Jokowi
- KPK Tangkap Kontraktor di Sumatera Utara
- Madinah Kota Kedua Yang Dianggap Suci
- 121 Guru Besar FK UI Sampaikan Keprihatinan Sistem Pendidikan Kedokteran & Kesehatan
- Pegawai BIN (Badan Intelijen Negara) Secara Bertahap Pindah ke Ibu Kota Nusantara
- Presiden Prabowo Apresiasi TNI- Polri
- Kapolri Tinjau Pos Terpadu Mudik 2025
- Retret Kepala Daerah Gelombang 2 di Jakarta
- Budiman Ingin Megawati & Prabowo Bertemu
- Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi Gerindra Abdul Wachid : Jika Pelaksanaan Ibadah Haji Cuma 30 Hari, Maka Bisa Memangkas Biaya/ Hemat Rp 30 Juta
- Dugaan Rp 150 Miliar Dikorupsi Saat Dinas Kebudayaan Jakarta Digeledah Kejaksaan
- Profil Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Komjen Pol. Setyo Budiyanto
- Gibran Tinjau Makan Gizi Gratis