Pembangunan Gedung Baru DPR RI Akan Mengikuti Posisi Ibukota Yang Diinginkan Oleh Presiden SBY
30 - Sep - 2010 | 12:47 | kategori:Politik
Jakarta. Seputar Nusantara. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membatalkan peletakan batu pertama gedung barunya yang dijadwalkan awal Oktober 2010. DPR menunggu kejelasan Pemerintah memindahkan Ibukota sebelum membangun gedung baru. “Jadi tadi kita membahas masalah gedung dan mendengarkan laporan dari tim teknis. Kesimpulannya mengundang semua fraksi dan membicarakan kembali pembangunan gedung baru, kita akan melakukan evaluasi menyeluruh,” ujar Wakil Ketua DPR Anis Matta, kepada wartawan, usai rapat pimpinan DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (30/9/2010). Salah satu pertimbangan yang cukup berat adalah rencana Presiden memindahkan Ibukota. Pembangunan gedung baru DPR, menurut Anis, akan mengikuti posisi Ibukota yang diinginkan Presiden.
“Karena banyak pertimbangan apakah Pemerintah akan mengambil sikap terkait rencana pembangunan Ibukota, jadi kita akan mengundang semua fraksi dan dipastikan tidak ada pembangunan gedung baru pada tahun 2010,” terang Anis. Selain itu, Anis menuturkan, DPR juga akan bekerjasama dengan DPD untuk merancang kompleks gedung parlemen. Hal ini untuk memaksimalkan fungsi gedung parlemen mendatang. “Kita akan mengajak DPD berbicara agar desain menyeluruh untuk merancang gedung baru ke depan,” tutupnya.
Sikap DPR ini jawaban dari sikap Presiden yang makin gencar membahas pembangunan Ibukota baru. Beberapa anggota DPR juga sudah menyarankan agar pembangunan gedung DPR baru sebaiknya di Ibukota baru.
“Supaya dapat ditata semaksimal mungkin,” tutup Anis. (dtc/Aziz)
BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Politik | Both comments and pings are currently closed.
Tulisan dengan Kategori Politik
- Mendagri : KPU Harus Jaga Data Pemilih
- Perayaan Ulang Tahun Kedua, NeutraDC Hadirkan Fasilitas Pengelolaan Sampah untuk Lebih dari 10.000 Warga Desa Jambidan YogyakartaBisnis Data Center NeutraDC tunjukkan komitmen sustainability melalui pemberian mesin dan mendirikan bangunan pengelolaan sampah untuk satu desa, serta membagikan sejumlah tempah sampah pilah.
- Massa Demo Pemilu Long March ke Bawaslu
- Kemendikbud Siap Percepat Calon Perawat-Dokter Magang Tangani COVID-19
- Jokowi Kembali Ingatkan Untuk Hilangkan Ego Lembaga dan Kedaerahan
- Anies Baswedan : Jakarta Punya Alat Penanggulangan Bencana Paling Lengkap
- Wacana Calon Presiden & Wakil Presiden Independen Agar Parpol Mereformasi Diri
- Golkar Minta Jatah Menteri Ditambah
- DPRD DIY Setuju Penetapan Gubernur Jogja
- Anggota Badan Kehormatan DPR Plesiran ke Turki Habiskan Rp 800 Juta
- PNS Nakal Bisa Langsung Dipecat!
- Aung San Suu Kyi Serukan Agar Tahanan Politik di Myanmar Dibebaskan
- Badan Kehormatan DPR Kritik Keras Anggota DPR Yang Membawa Suami/ Istri Dalam Pengawasan Haji
- Ida Ria S, SE, MM. ( Komisi VI DPR RI ) : Setahun Pemerintahan SBY Jilid II Sudah Banyak Kemajuan Yang Dicapai
- Drs. H. Roem Kono ( Komisi V DPR RI ) : Manajemen Transportasi Jakarta Harus Segera Diperbaiki Untuk Urai Kemacetan
- Drs.H.Achmad Syafii,M.Si.(Komisi V DPR) : Jakarta Sudah Darurat Macet dan Banjir
- Drs.H.Imam Suroso,MM. (Komisi IX DPR) : Dana JHT Peserta Jamsostek Rp 4,9 Triliun & Bunganya Wajib Dikembalikan ke Peserta Jamsostek
- H.Said Akhmad Fawzy Zain Bachsin,S.HI. : Kepentingan Daerah Harus Kami Utamakan, Khususnya Penyelesaian Masalah RTRW Kalimantan Tengah
- Komisi V DPR Diam- Diam ke Luar Negeri
- Drs. Yoseph Umarhadi, M.Si. : Pemerintah Harus Fokus Pada Penanganan Banjir dan Kemacetan di Ibukota Jakarta
