Martin Hutabarat, SH. ( Komisi III DPR ) : Polisi Harus Tindak Tegas Para Preman dan Pelaku Kekerasan
2 - Okt - 2010 | 08:01 | kategori:HukumGambar Atas : Martin Hutabarat, SH, Anggota Komisi III DPR RI
Jakarta. Seputar Nusantara. Martin Hutabarat, SH, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra mengimbau pemerintah dalam hal ini Kepolisian agar selalu bertindak tegas terhadap para preman dan pelaku kekerasan. Martin Hutabarat menyatakan bahwa jangan pernah memberi tempat pada preman. ” Kita harus konsistenlah menerapkan peraturan-peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Preman dan pelaku kekerasan, itu tidak ada ceritanyalah, tidak ada tempatnya di Republik kita ini,” kata Martin Hutabarat kepada seputarnusantara.com usai Acara Silaturahmi Nasional di gedung Nusantara V DPD RI, Jakarta, Jumat 1 Oktober 2010.
Martin Hutabarat menerangkan bahwa jika masalah premanisme yang berpotensi menimbulkan kerusuhan atau gangguan keamanan itu tidak segera dipadamkan, maka masalahnya nanti jadi semakin membesar dan bakal lebih sulit memadamkannya.
” Seperti kemarin di Jalan Ampera- Jakarta Selatan mati tiga dalam bentrok antar geng preman dan segala macam, termasuk para preman yang berkeliaran di Bandara Internasional Soekarno Hatta- Cengkareng,” kata Martin Hutabarat.
Di samping itu, lanjut Martin Hutabarat, penegakan hukum yang tegas juga mesti diberlakukan kepada para preman atau pelaku kekerasan. Mereka nanti bisa berpikir ulang untuk berbuat kejahatn.
Premanisme bisa muncul, menurut Martin Hutabarat, karena merasa ada peluang. Pengamanan lingkungan masyarakat seharusnya menjadi tugas kepolisian, bukan menjadi peluang usaha preman. ( Aziz )
BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Hukum | Both comments and pings are currently closed.
Tulisan dengan Kategori Hukum
- Presiden Prabowo Subianto Ungkap Rencana Evakuasi 1.000 Warga Gaza ke Indonesia
- Hakim Erintuah Damanik Pembebas Ronald Tannur Akui Pernah Mencoba Bunuh Diri
- PSU Papua Diupayakan Menggunakan APBD
- Terpidana Korupsi Dipindah ke NK
- KPK Beri Penjelasan Hasto Belum Ditahan
- Sekjen PDI Perjuangan Tersangka KPK
- PKB Ingatkan Gus Miftah Jangan Olok- Olok
- Hakim MK Anwar Usman Dicopot dari Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi
- Para Kepala Dinas Kota Bekasi Dipanggil KPK
- Instruksi Jokowi Soal Antikorupsi
- Marahnya Jokowi, Anggaran Kesehatan Rp 75 Triliun Baru Terpakai 1,53 Persen
- KPK Tetapkan Walikota Kendari & Calon Gubernur Sultra sbg Tersangka Suap
- Kisah TKW Yang Dijual
- Hari Ini Ba’asyir Disidang
- ICW : DPR Khianati Agenda Pemberantasan Korupsi
- Sumbangan Pengusaha Rp 7,5 Miliar
- Farhat Abbas Tak Akan “Jual” Ayahnya
- BTB Harus Bisa Goyang Koruptor
- Hotel Crystal Saksi Bisu Pertemuan Para Mafia Hukum
- Kasus Gayus Tambunan, ICW Desak Polisi Segera Temukan Imam Cahyo