Akbar Faizal ( Anggota Komisi II DPR RI ) : Aset- Aset Negara Yang Dikuasai Swasta, Harus Segera Ditertibkan
7 - Okt - 2010 | 02:41 | kategori:PolitikGambar Samping : Akbar Faizal, Anggota Komisi II DPR RI
Jakarta. Seputar Nusantara. Kalau melihat aset-aset negara yang dulu dengan sangat mudahnya dipegang sekaligus dikuasai oleh para pejabat dan pihak swasta dari segala tingkatan, tanpa adanya control administrasi memadai yang dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya, maka sebenarnya saat ini sudah banyak aset negara yang beralih kepemilikan dengan beragam cara.
Entah dijual murah, dilelang antar saudara, dijadikan kenang-kenangan untuk mantan pejabat, dan aneka cara lainnya. Sehingga ketika pendataan aset negara dijalankan, betapa sedikitnya aset-aset itu yang dapat di-rekoleksi. Kalau betul-betul aset negara dapat dikembalikan lagi ke pemerintah dari tangan yang tidak berhak, wah pemerintah sekarang ini pasti punya aset yang banyak dan kaya!
Menurut Akbar Faizal, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Hanura, saat ini DPR RI sudah membentuk Panitia Kerja ( Panja ) tentang Aset- Aset Negara. Panja Aset- Aset Negara dibentuk oleh Komisi II DPR RI. “Saat ini Panja sudah berjalan selama 2 minggu dengan baik dan ada perkembangan- perkembangan yang cukup signifikan,” terang Akbar Faizal kepada seputarnusantara.com ( 6 Oktober 2010 ).
Dia menjelaskan, tujuan dari dibentuknya Panja Aset- Aset Negara adalah untuk menertibkan Aset- Aset Negara dan mengembalikan aset negara dari tangan swasta ke pemerintah.
” Pengelolaan aset negara sudah tidak karuan. Aset negara harus diambil- alih lagi oleh pemerintah. Kalau perlu ke wilayah hukum,” tegas Politisi dari Partai Hanura ini dengan lantang
” Saya tidak mengerti metodologi proses pengembalian aset negara. Jadi menurut saya tidak peduli siapa yang terlibat, kalau ada pejabat yang terlibat ya diproses hukum. Saya dengar ada Partai Politik dibelakang mereka,” ungkap Akbar Faizal.
” Yang namanya pengusaha itu keuntungan yang dicari dan dikedepankan, tidak peduli merugikan negara. Maka Aset Negara harus segera diambil- alih, ditata kembali dan dikembalikan dari pihak swasta ke pemerintah. Siapa yang bermain- main harus diproses hukum!” tegasnya. ( Aziz )
BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Politik | Both comments and pings are currently closed.
Tulisan dengan Kategori Politik
- Dugaan Rp 150 Miliar Dikorupsi Saat Dinas Kebudayaan Jakarta Digeledah Kejaksaan
- Profil Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Komjen Pol. Setyo Budiyanto
- Gibran Tinjau Makan Gizi Gratis
- KaBIN Diganti Jelang Pelantikan Presiden
- 2 Orang Pengeroyok Wartawan Ditangkap
- Perayaan Ulang Tahun Kedua, NeutraDC Hadirkan Fasilitas Pengelolaan Sampah untuk Lebih dari 10.000 Warga Desa Jambidan YogyakartaBisnis Data Center NeutraDC tunjukkan komitmen sustainability melalui pemberian mesin dan mendirikan bangunan pengelolaan sampah untuk satu desa, serta membagikan sejumlah tempah sampah pilah.
- Massa Demo Pemilu Long March ke Bawaslu
- Kemendikbud Siap Percepat Calon Perawat-Dokter Magang Tangani COVID-19
- Jokowi Kembali Ingatkan Untuk Hilangkan Ego Lembaga dan Kedaerahan
- Anies Baswedan : Jakarta Punya Alat Penanggulangan Bencana Paling Lengkap
- Wacana Calon Presiden & Wakil Presiden Independen Agar Parpol Mereformasi Diri
- Golkar Minta Jatah Menteri Ditambah
- DPRD DIY Setuju Penetapan Gubernur Jogja
- Anggota Badan Kehormatan DPR Plesiran ke Turki Habiskan Rp 800 Juta
- PNS Nakal Bisa Langsung Dipecat!
- Aung San Suu Kyi Serukan Agar Tahanan Politik di Myanmar Dibebaskan
- Badan Kehormatan DPR Kritik Keras Anggota DPR Yang Membawa Suami/ Istri Dalam Pengawasan Haji
- Ida Ria S, SE, MM. ( Komisi VI DPR RI ) : Setahun Pemerintahan SBY Jilid II Sudah Banyak Kemajuan Yang Dicapai
- Drs. H. Roem Kono ( Komisi V DPR RI ) : Manajemen Transportasi Jakarta Harus Segera Diperbaiki Untuk Urai Kemacetan
- Drs.H.Achmad Syafii,M.Si.(Komisi V DPR) : Jakarta Sudah Darurat Macet dan Banjir