Drs. H.M. Ade Surapriatna, B.Sc, S.H : SOP Milik KPK Juga Harus Diketahui Oleh Anggota Komisi III DPR RI

Gambar Atas : Drs. H.M. Ade Surapriatna, B.Sc, SH, Anggota Komisi III DPR

Jakarta. Seputar Nusantara. Komisi III DPR RI pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2010 menggelar Rapat Dengar Pendapat ( RDP ) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ). Salah satu materi yang dibahas dalam rapat tersebut adalah tentang Standard Operational Procedures ( SOP )  yang digunakan oleh KPK. ” Kita sudah pertanyakan mengenai SOP tentang Penyelidikan, Penyidikan dan Penetapan seseorang sebagai tersangka,” kata Ade Surapriatna, Anggota Komisi III DPR kepada seputarnusantara.com, Kamis 7 Oktober 2010.

Ade menjelaskan, bahwa SOP adalah aturan main yang digunakan oleh KPK, tetapi anggota Komisi III DPR juga harus mengetahui SOP milik KPK. ” Kita belum tahu SOP KPK, yang kita lihat kadang- kadang, tiba- tiba kok seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Argumentasi hukumnya apa? Seharusnya KPK punya alasan hukum yang kuat,” terang Ade, Politisi Partai Golkar ini.

” Kita ingin KPK sebagai Lembaga andalan dalam penegakan hukum di Indonesia. Saya berharap KPK sebagai lembaga yang bukan ditakuti tetapi ditaati. Pemberantasan korupsi itu ada 2 hal, penindakan dan pencegahan. Penindakan mungkin sudah agak berhasil, tetapi dari segi pencegahan saya rasa belum berhasil,” tambah Ade.

Ade memaparkan bahwa KPK itu bertugas untuk memberantas korupsi, tetapi jangan dilupakan bahwa pencegahan itu akan lebih efektif daripada penindakan.

” Ada kalimat- kalimat baku dalam kesimpulan RDP antara Komisi III DPR dengan KPK, diantaranya mengenai penyalah- gunaan kekuasaan ( abuse of power ). Untuk mencegah penyalah- gunakan kekuasaan, maka Komisi III mencantumkan kalimat tersebut dalam kesimpulan rapat, agar KPK jangan sampai menyalah- gunakan kekuasaan,” ungkap Ade.

” Kita inginkan KPK sebagai Lembaga Penegak Hukum untuk menyelamatkan negara dari bahaya korupsi, kita sepakat itu ! ” tegas Ade Surapriatna di penghujung wawancara. ( Aziz )

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Politik | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.