402 Anggota DPR Belum Laporkan Kekayaan
23 - Des - 2009 | 15:13 | kategori:Politik
Jakarta. Seputar Nusantara. Keterbukaan soal kekayaan anggota Dewan yang terhormat tampaknya perlu ditingkatkan. Menjelang akhir tahun 2009, anggota DPR yang belum melaporkan kekayaan mereka mencapai 402 orang dari 560 anggota.
“Padahal deadline 1 Desember, baru 158 anggota yang lapor,” ujar Wakil Ketua KPK Haryono Umar saat dihubungi melalui telepon, Rabu (23/12/2009).
Banyak cara sudah dilakukan KPK untuk memacu kesadaran anggota DPR melaporkan kekayaan mereka. KPK juga pernah menyurati pimpinan DPR soal ini.
“Kita juga buka counter LHKPN di Gedung Nusantara,” tambah Haryono.
Selain itu, KPK juga pernah membuat program pembelajaran cara mengisi LHKPN. Staf KPK mengajari langsung bagaimana mengisi setiap lembar LHKPN.
Sayangnya, program ini juga kurang mendapat sambutan baik dari para wakil rakyat. Hanya fraksi PKS, Hanura, Gerindra dan Golkar yang berinisiatif.
“Yang sudah lapor, banyak yang dari situ,” tandasnya. ( detik.com )
BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Politik | Both comments and pings are currently closed.
Tulisan dengan Kategori Politik
- Dugaan Rp 150 Miliar Dikorupsi Saat Dinas Kebudayaan Jakarta Digeledah Kejaksaan
- Profil Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Komjen Pol. Setyo Budiyanto
- Gibran Tinjau Makan Gizi Gratis
- KaBIN Diganti Jelang Pelantikan Presiden
- 2 Orang Pengeroyok Wartawan Ditangkap
- Perayaan Ulang Tahun Kedua, NeutraDC Hadirkan Fasilitas Pengelolaan Sampah untuk Lebih dari 10.000 Warga Desa Jambidan YogyakartaBisnis Data Center NeutraDC tunjukkan komitmen sustainability melalui pemberian mesin dan mendirikan bangunan pengelolaan sampah untuk satu desa, serta membagikan sejumlah tempah sampah pilah.
- Massa Demo Pemilu Long March ke Bawaslu
- Kemendikbud Siap Percepat Calon Perawat-Dokter Magang Tangani COVID-19
- Jokowi Kembali Ingatkan Untuk Hilangkan Ego Lembaga dan Kedaerahan
- Anies Baswedan : Jakarta Punya Alat Penanggulangan Bencana Paling Lengkap
- Wacana Calon Presiden & Wakil Presiden Independen Agar Parpol Mereformasi Diri
- Golkar Minta Jatah Menteri Ditambah
- DPRD DIY Setuju Penetapan Gubernur Jogja
- Anggota Badan Kehormatan DPR Plesiran ke Turki Habiskan Rp 800 Juta
- PNS Nakal Bisa Langsung Dipecat!
- Aung San Suu Kyi Serukan Agar Tahanan Politik di Myanmar Dibebaskan
- Badan Kehormatan DPR Kritik Keras Anggota DPR Yang Membawa Suami/ Istri Dalam Pengawasan Haji
- Ida Ria S, SE, MM. ( Komisi VI DPR RI ) : Setahun Pemerintahan SBY Jilid II Sudah Banyak Kemajuan Yang Dicapai
- Drs. H. Roem Kono ( Komisi V DPR RI ) : Manajemen Transportasi Jakarta Harus Segera Diperbaiki Untuk Urai Kemacetan
- Drs.H.Achmad Syafii,M.Si.(Komisi V DPR) : Jakarta Sudah Darurat Macet dan Banjir
