Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Diganti Jelang Pelantikan Presiden dan Wapres
17 - Okt - 2024 | 10:15 | kategori:PolitikJakarta. Seputar Nusantara. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) diganti jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming dari Budi Gunawan (BG) ke Herindra.
Ternyata ada diskusi antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Prabowo Subianto di balik pergantian tersebut.
Jokowi buka suara soal pergantian Kepala BIN jelang peralihan pemerintahan.
Menurut Presiden Jokowi, pergantian itu guna mempercepat administrasi karena Kepala BIN baru akan dilantik bersamaan dengan Kabinet Baru.
” Oh itu administrasi aja. Administrasi artinya karena Kepala BIN yang baru ini akan dilantik bersama- sama dengan Menteri pada tanggal 21 (Oktober) 2024 sehingga itu dilakukan,” kata Jokowi kepada wartawan di Asahan, Sumatera Utara, Rabu (16/10/2024). (dtc/Aziz)
BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Politik | TRACKBACK |
Silakan Mengisi Komentar
You must be logged in to post a comment.
Tulisan dengan Kategori Politik
- Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Diganti Jelang Pelantikan Presiden dan Wapres
- 2 Orang Pengeroyok Wartawan Ditangkap
- Perayaan Ulang Tahun Kedua, NeutraDC Hadirkan Fasilitas Pengelolaan Sampah untuk Lebih dari 10.000 Warga Desa Jambidan YogyakartaBisnis Data Center NeutraDC tunjukkan komitmen sustainability melalui pemberian mesin dan mendirikan bangunan pengelolaan sampah untuk satu desa, serta membagikan sejumlah tempah sampah pilah.
- Massa Demo Pemilu Long March ke Bawaslu
- Kemendikbud Siap Percepat Calon Perawat-Dokter Magang Tangani COVID-19
- Jokowi Kembali Ingatkan Untuk Hilangkan Ego Lembaga dan Kedaerahan
- Anies Baswedan : Jakarta Punya Alat Penanggulangan Bencana Paling Lengkap
- Wacana Calon Presiden & Wakil Presiden Independen Agar Parpol Mereformasi Diri
- Golkar Minta Jatah Menteri Ditambah
- DPRD DIY Setuju Penetapan Gubernur Jogja
- Anggota Badan Kehormatan DPR Plesiran ke Turki Habiskan Rp 800 Juta
- PNS Nakal Bisa Langsung Dipecat!
- Aung San Suu Kyi Serukan Agar Tahanan Politik di Myanmar Dibebaskan
- Badan Kehormatan DPR Kritik Keras Anggota DPR Yang Membawa Suami/ Istri Dalam Pengawasan Haji
- Ida Ria S, SE, MM. ( Komisi VI DPR RI ) : Setahun Pemerintahan SBY Jilid II Sudah Banyak Kemajuan Yang Dicapai
- Drs. H. Roem Kono ( Komisi V DPR RI ) : Manajemen Transportasi Jakarta Harus Segera Diperbaiki Untuk Urai Kemacetan
- Drs.H.Achmad Syafii,M.Si.(Komisi V DPR) : Jakarta Sudah Darurat Macet dan Banjir
- Drs.H.Imam Suroso,MM. (Komisi IX DPR) : Dana JHT Peserta Jamsostek Rp 4,9 Triliun & Bunganya Wajib Dikembalikan ke Peserta Jamsostek
- H.Said Akhmad Fawzy Zain Bachsin,S.HI. : Kepentingan Daerah Harus Kami Utamakan, Khususnya Penyelesaian Masalah RTRW Kalimantan Tengah
- Komisi V DPR Diam- Diam ke Luar Negeri
