Abdul Kadir Karding : NII Harus Dibubarkan Sampai Akar- Akarnya
H. Abdul Kadir Karding, S.Pi.,M.Si.,Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB
Jakarta. Seputar Nusantara. Pernyataan Menteri Agama (Menag) Republik Indonesia Suryadharma Ali yang menegaskan bahwa Pondok Pesantren Al-Zaytun tidak terkait Negara Islam Indonesia (NII) diprotes Komisi VIII DPR. Dalam raker bersama Menag dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) itu para anggota Komisi VIII DPR menyerang Suryadharma Ali dengan berbagai komentar kritis.
Ketua Komisi VIII DPR RI H. Abdul Kadir Karding, S.Pi.,M.Si, menegaskan pernyataan Menag tentang pondok pesantren yang terletak di Indramayu, Jawa Barat, itu tergesa-gesa.
” Menteri Agama tidak selayaknya mengatakan bahwa Al-Zaytun tidak terkait gerakan NII KW 9 karena proses penyelidikannya sedang dilakukan oleh penegak hukum. Menag terlalu tergesa- gesa mengambil kesimpulan,” kata Abdul Kadir Karding kepada seputarnusantara.com di Gedung DPR- Senayan, Jumat 20 Mei 2011.
Abdul Kadir menilai sebagai Menteri Agama, Suryadharma Ali tidak selayaknya mengatakan Al Zaytun tak terkait NII KW 9, sementara proses penyelidikan sedang dilakukan oleh aparat penegak hukum.
“ Ini jelas terlalu tergesa-tergesa. Saya tidak tahu itu mewakili negara atau dia pribadi. Kunjungan Menag ke Al-Zaitun juga tidak tepat dan tidak proporsional di tengah- tengah kontroversi mengenai keterkaitannya dengan NII,” jelas Ketua Komisi VIII DPR, Abdul Kadir Karding, Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB ) ini.
Menurut Abdul Kadir, seharusnya Kementerian Agama meneliti Al Zaytun lewat gerakan bawah tanah (investigasi, red), bukan lewat kunjungan. Kunjungan di tengah- tengah kontroversi masyarakat dan belum ada kejelasan tentang status Al Zaytun, justru menimbulkan banyak pertanyaan.
Ditambahkannya, NII harus dibubarkan sampai ke akar-akarnya karena jelas-jelas sudah membentuk sebuah negara. Pada prinsipnya Indonesia adalah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), maka tidak boleh ada negara dalam negara dibawah naungan NKRI.
Abdul Kadir memaparkan bahwa bukti- bukti korban NII sudah banyak, seperti para mahasiswa yang diculik dan kemudian dicuci otaknya, kemudian mahasiswa yang ditipu dengan dimintai sumbangan, dll…” Bukti- bukti sudah banyak mengenai gerakan yang dilakukan oleh NII, oleh karena itu aparat penegak hukum dan pemerintah harus cepat dan tegas menindaknya,” tegas Politisi PKB ini.
Meski didesak berbagai kalangan, Komisi VIII DPR belum berencana memanggil pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang. Sebab, Komisi VIII masih mengumpulkan data-data tentang dugaan keterlibatannya dalam gerakan Negara Islam Indonesia (NII).
“ Komisi VIII DPR tidak akan berhenti pada pernyataan Menteri Agama yang menyatakan, tidak ada kaitan antara Al Zaytun dengan NII. Namun, untuk mendalami persoalan ini, kami harus berkoordinasi dengan sejumlah pihak, seperti kepolisian dan intelijen,” tutur politisi PKB ini.
” Bisa saja kita memanggil Panji Gumilang, tapi siapa yang bisa menjamin kalau keterangan yang disampaikan itu benar. NII kan bahaya laten yang terjadi sejak lama. Mereka juga cerdas dan sistematis dalam mendekati pemegang kekuasaan. Masa saat dihadirkan di DPR dia mau langsung mengaku kalau mereka adalah NII dan berencana mengubah ideologi Pancasila?” tanya Abdul Kadir. ( Aziz )
BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.
Tulisan dengan Kategori Headline
- RUPST Telkom Tahun Buku 2023, Fokus Transformasi dan Pertahankan Kinerja Operasional. Telkom Bagikan Dividen Rp 17,68 Triliun atau Tumbuh 6,5% YoY
- Dalam Rangka Memperkuat Sinergitas, DPD RI Menerima Delegasi DPRD Kabupaten Klaten- Provinsi Jawa Tengah
- Kades dan Perangkat Desa Dihadiahi Tunjangan Purna Tugas/ Uang , Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin Berharap Desa Semakin Mandiri
- PT. Telkom (Persero) Dukung Pemulihan 82,1 Ha Lahan Kritis Melalui Reboisasi 33.800 Bibit Pohon. Sepanjang Tahun 2023, Telkom Telah Melaksanakan Pemulihan Lahan Kritis di 4 Provinsi
- Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri Berharap Kepada Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming Raka Agar Libatkan Tokoh Kalimantan Dalam Kabinet
- Krusial Jelang Pilkada 2024, Senator DPD RI Filep Wamafma Uraikan Definisi Orang Asli Papua Dalam Perspektif Antropologi Hukum Hingga Politik Hukum
- Perkuat Cybersecurity Indonesia, Telkom Bersama F5, Pemain Global Multicloud Application Security and Delivery, Kokohkan Kemitraan Yang Strategis
- Kalah dari Uzbekistan, Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti Pacu Semangat Timnas Indonesia U-23 Tetap Menyala
- Viral Sepatu Seharga Rp 31,8 Juta, Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin Meminta Agar Bea Cukai Profesional
- Setjen (Sekretariat Jenderal) DPD RI Luncurkan Pojok Baca Digital (Pocadi)
- Sukses Bikin DPD RI Berdaya & Bertaji, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Terima Special Award dari PWI Jawa Timur
- Menghadiri Acara Halal Bi Halal dan Tasyakuran Milad PKS ke- 22, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti : Silaturahmi Sesama Anak Bangsa
- Dorong Penurunan Biaya Produksi Padi, Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin Minta Pemerintahan Prabowo Tata Ulang Lembaga Pertanian Dan Pangan
- Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Bangga Timnas Indonesia Lolos Semifinal Piala Asia U-b23, Doakan Juara dan Berlaga di Olimpiade Paris 2024
- Ketua DPD RI Puji Isi Pidato Prabowo Subianto di KPU : Beliau Patriotik Sejati
- Nilai Putusan Mahkamah Konstitusi Sudah Tepat dan Proporsional, Wakil Ketua DPD RI Sultan Najamudin Ucapkan Selamat Kepada Prabowo- Gibran
- Tanggapi Putusan MK (Mahkamah Konstitusi), Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti : Harus Ditaati Para Pihak dan Mari Ambil Hikmahnya
- Nilai Rupiah Terus Terdepresiasi Akibat Ancaman Perang, Wakil Ketua DPD RI Sultan Najamudin : Momentum Wujudkan Kemandirian Pangan dan Energi
- Hadiri Halal Bihalal Pemuda Pancasila, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Ingatkan 62 Kader PP di DPR dan DPD RI Untuk Kembalikan Pancasila
- Sebut Judi Online Sebagai Penyakit Sosial, Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin Apresiasi OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Blokir Rekening Pelaku