Ir. Soepriyatno : Pemerintah Harus Bangun RS Khusus Orang Miskin
Ir. Soepriyatno, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra
Jakarta. Seputar Nusantara. Pemerintah belum mampu memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat. Terbukti masih banyak masyarakat khususnya mereka yang miskin dan tidak mampu, belum memperoleh hak- haknya dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Ditolaknya pasien miskin oleh RS (Rumah Sakit), bayi yang disandera rumah sakit karena orang tuanya belum bisa membayar biaya RS dan peristiwa- peristiwa lainnya, merupakan contoh betapa buruknya pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Menurut Ir. Soepriyatno, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya), bahwa pelayanan kesehatan merupakan kewajiban pemerintah. Menurutnya, pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat jelas menjadi kewajiban pemerintah. Pemerintah bertanggung- jawab dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang layak kepada masyarakat. Sebab pemerintah sebagai penyelenggara negara mempunyai kewajiban memberikan pelayanan kesehatan yang baik kepada warganya.
” Maka kita mendorong agar BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) segera terealisasi. Sebab dengan terealisasinya BPJS, maka masyarakat akan mendapatkan jaminan sosial termasuk jaminan kesehatan,” tegas Ir. Soepriyatno, Politisi Partai Gerindra ini.
” Menurut saya, pemerintah sebenarnya sudah mempunyai niat baik, tetapi fasilitas kesehatan masih sangat terbatas. Maka yang terjadi adalah pasien miskin tidak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak,” tegasnya.
Menurut Soepriyatno, harus ada jalan keluar agar pemerintah dapat memberikan pelayanan kesehatan yang memadai dan baik kepada masyarakat. Pertama, Puskesmas ( Pusat kesehatan masyarakat) harus ada kamar rawat inapnya, sebab Puskesmas merupakan tempat pelayanan kesehatan yang sangat mudah dan cepat dijangkau oleh masyarakat dan kedua, pemerintah harus mempunyai RS khusus orang miskin. Dengan pemerintah membangun RS khusus orang miskin, maka warga miskin akan mendapatkan hak- haknya memperoleh pelayanan kesehatan dari pemerintah.
” Saya juga menyoroti pelayanan kesehatan di daerah yang masih buruk. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan cita- cita sangat tinggi dari pemerintah, tetapi fasilitasnya masih sedikit atau rendah. Pelayanan kesehatan untuk masyarakat menjadi tidak layak karena fasilitas yang tidak memadai tersebut. Artinya jumlah pasien yang harus dirawat tidak sebanding dengan fasilitas kesehatan yang tersedia,” pungkas Soepriyatno. ( Aziz )
BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.
Tulisan dengan Kategori Headline
- Bisnis Data Center NeutraDC Hadir Sebagai Penyedia AI Enabler di Indonesia Cloud & Datacenter Convention 2024
- Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo- Jawa Tengah Punya Konsep dan Akan Membangun Kebun Raya Untuk Konservasi
- Telin Milik PT. Telkom (Persero) dan BW Digital Jalin Kolaborasi Percepat Konektivitas di Wilayah Indonesia dan Australia. SKKL Hawaiki Nui 1 Akan Jadi Rute Baru Yang Lebih Efisien di Timur Laut Australia Melalui Selat Torres
- Realisasi Fisik Program dan Kegiatan Dinas PUPR Kabupaten Purworejo Melampaui Target atau Surplus
- Cipta Karya dan Bina Konstruksi Kabupaten Purworejo Alokasikan DAK Untuk Program Sanitasi Yang Bertujuan Untuk Mengurangi Resiko Stunting, Gizi Buruk dan Pengentasan Kemiskinan
- Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo : Fenomena Anomali Iklim, Petani Harus Climate Smart Agriculture (CSA)
- Warga Aceh Utara Meninggal Dunia Diduga Akibat Dianiaya Oleh Oknum Polisi, Anggota DPD RI Haji Sudirman Minta Polda Aceh Tangani Serius
- RUPST Telkom Tahun Buku 2023, Fokus Transformasi dan Pertahankan Kinerja Operasional. Telkom Bagikan Dividen Rp 17,68 Triliun atau Tumbuh 6,5% YoY
- Dalam Rangka Memperkuat Sinergitas, DPD RI Menerima Delegasi DPRD Kabupaten Klaten- Provinsi Jawa Tengah
- Kades dan Perangkat Desa Dihadiahi Tunjangan Purna Tugas/ Uang , Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin Berharap Desa Semakin Mandiri
- PT. Telkom (Persero) Dukung Pemulihan 82,1 Ha Lahan Kritis Melalui Reboisasi 33.800 Bibit Pohon. Sepanjang Tahun 2023, Telkom Telah Melaksanakan Pemulihan Lahan Kritis di 4 Provinsi
- Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri Berharap Kepada Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming Raka Agar Libatkan Tokoh Kalimantan Dalam Kabinet
- Krusial Jelang Pilkada 2024, Senator DPD RI Filep Wamafma Uraikan Definisi Orang Asli Papua Dalam Perspektif Antropologi Hukum Hingga Politik Hukum
- Perkuat Cybersecurity Indonesia, Telkom Bersama F5, Pemain Global Multicloud Application Security and Delivery, Kokohkan Kemitraan Yang Strategis
- Kalah dari Uzbekistan, Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti Pacu Semangat Timnas Indonesia U-23 Tetap Menyala
- Viral Sepatu Seharga Rp 31,8 Juta, Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin Meminta Agar Bea Cukai Profesional
- Setjen (Sekretariat Jenderal) DPD RI Luncurkan Pojok Baca Digital (Pocadi)
- Sukses Bikin DPD RI Berdaya & Bertaji, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Terima Special Award dari PWI Jawa Timur
- Menghadiri Acara Halal Bi Halal dan Tasyakuran Milad PKS ke- 22, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti : Silaturahmi Sesama Anak Bangsa
- Dorong Penurunan Biaya Produksi Padi, Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin Minta Pemerintahan Prabowo Tata Ulang Lembaga Pertanian Dan Pangan