Marak Kepala Daerah Kena Kasus Korupsi dan OTT KPK, Kemendagri Bakal Evaluasi Sistem Pembinaan

Jakarta. Seputar Nusantara. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyoroti maraknya Kepala Daerah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terkait kasus suap dan Korupsi.

Kemendagri menegaskan akan melakukan evaluasi pembinaan Kepala Daerah.

” Berkenaan dengan masih adanya oknum Kepala Daerah yang terjaring OTT oleh penegak hukum, tentulah sangat memprihatinkan sekali,” kata Kapuspen Kemendagri, Benni Irwan, kepada wartawan, Sabtu (20/12/2025).

Kemendagri, kata Benni, selalu mengingatkan para Kepala Daerah untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Selain itu, juga harus menjaga integritas penyelenggara pemerintahan.

Benni mengatakan pihaknya telah mencatat adanya empat Kepala Daerah terjaring OTT KPK selama dua bulan terakhir.

Kemendagri pun menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

” Model atau pola rekrutmen Kepala Daerah ke depan akan menjadi salah satu isu yang menarik untuk didiskusikan dalam evaluasi,” sambungnya.

Benni pun berharap OTT Bupati Bekasi menjadi kasus terakhir Kepala Daerah terjerat kasus suap dan atau Korupsi.

Benni juga berharap seluruh pemerintah daerah dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai aturan berlaku.

Sebagai informasi, dalam dua bulan terakhir, KPK telah melakukan OTT terhadap empat Kepala Daerah.

Mereka diantaranya, Gubernur Riau Abdul Wahid, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya dan terbaru, Bupati Bekasi Ade Kuswara. (dtc/Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Tokoh | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.