Dinas Perkimtan Kabupaten Purworejo- Provinsi Jawa Tengah Sertipikatkan Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo yang Peruntukannya Dapat Dikelola Untuk Pariwisata, Pertanian, Perikanan atau Jalan Umum untuk Kepentingan Masyarakat

Keterangan foto : Heru Nusantoro, S.Pt., M.M., Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perkimtan Kabupaten Purworejo (kiri) dan Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo Lilos Anggorowati, S.H., M.M., (kanan)

Purworejo. Seputar Nusantara . Dinas Perkimtan (Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan) telah dan masih terus melakukan Pensertipikatan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo – Provinsi Jawa Tengah.

Hal tersebut disampaikan oleh Heru Nusantoro, Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perkimtan Kabupaten Purworejo kepada Media Online seputarnusantara.com di kantornya, pada Senin 2 November 2026.

Menurutnya, sampai saat ini tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo yang sudah dilakukan proses Pensertipikatan di Tahun 2026 mencapai luas 110,7 hektar.

” Jadi, sampai dengan akhir bulan Oktober 2026, tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo yang sudah Bersertipikat seluas 185 hektar dan potensi sampai dengan akhir tahun 2026 adalah 295,7 hektar,” ungkap Heru di kantornya.

Lebih lanjut dia menyampaikan bahwa wilayah tersebut berada di 2 kecamatan yakni : Kecamatan Ngombol dan Kecamatan Bruno. Sedangkan peruntukannya digunakan untuk : pertama , lokasi non pertanian Kabupaten Purworejo, kemudian kedua , untuk lokasi sempadan pantai, dan ketiga , lokasi jalan, ini berada di wilayah Kecamatan Ngombol.

” Kemudian keempat , lokasi Pendidikan Kabupaten Purworejo, kelima , untuk lokasi Pertanian Kabupaten Purworejo, kemudian keenam untuk lokasi jalan, ini berada di wilayah Kecamatan Bruno,” terang Heru.

Selanjutnya ketujuh , untuk lokasi non. Pertanian Kabupaten Purworejo, kedelapan , lokasi sempadan pantai, dan kesembilan untuk lokasi jalan, ini berada di wilayah Kecamatan Ngombol.

” Pensertipikatan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo ini dalam rangka legalitas tanah, kemudian diperuntukkan untuk pariwisata, pertanian dan perikanan. Dengan legalitas tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo, maka tanah menjadi jelas pemiliknya dan tidak bisa diakui sepihak oleh masyarakat,” terangnya.

Heru berharap dengan Pensertipikatan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo ini, maka tidak ada lagi sengketa berkaitan dengan urusan pertanahan antara Pemerintah dengan masyarakat.

” Dan diharapkan masyarakat juga memahami akan hal ini, bahwa tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo yang sudah jelas legalitasnya dan memiliki Sertipikat, tidak boleh diakui sebagai milik masyarakat,” pungkas Heru di penghujung wawancara dengan Media Online seputarnusantara.com (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | TRACKBACK |

Silakan Mengisi Komentar

You must be logged in to post a comment.