Politisasi Kasus Century, Fahri Hamzah : Denny Tergoda Kekuasaan
8 - Feb - 2010 | 12:01 | kategori:Politik
Jakarta. Seputar Nusantara. Pernyataan staf khusus Presiden SBY, Denny Indrayana, soal adanya dugaan politisasi kasus Century oleh para penunggak pajak , dikritik Wasekjen PKS Fahri Hamzah. Denny dinasihati agar tidak masuk ranah politik. “Saya pribadi sangat menyayangkan sikap Denny yang sangat tidak jernih di hadapan kekuasaan. Tergoda dengan kekuasaan. Denny terlalu proaktif sehingga tidak netral,” kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/2/2010). Sebagai teman, Fahri menasihati supaya Denny Indrayana tidak masuk wilayah politik. “Dia akademisi, jadilah staf yang memback up presiden di bidang hukum dan tata negara. Jangan ikut-ikutan isu politik. Umur dia masih panjang. Dia harus menjaga diri,” ujar eksponen 1998 ini.
“Kalau sikapnya terus seperti itu, sekalian saja dia masuk Demokrat.
Statement itu sangat merusak dia, kecuali kalau dia mau menjadi politisi,” lanjut Fahri.
Menurut dia, PKS juga siap menerima Denny apabila serius terjun ke kancah politik. “Kalau dia memang serius mau berpolitik, PKS juga siap menerima. Biar nanti kita kader,” cetus dia.
Denny Indrayana, berkomentar bahwa politisasi kasus Century kemungkinan dilakukan oleh orang yang tak taat pajak.
Data dari Ditjen Pajak per 1 Februari, 10 perusahaan penunggak pajak adalah:
1. Pertamina (Persero) : Surat Paksa
2. Karaha Bodas Company LLC : Penyanderaan
3. Industri Pulp Lestari : Blokir Rekening
4. BPPN : Surat Paksa
5. Kalimanis Plywood Industries : Penyitaan
6. Bakrie Investindo : Surat Paksa
7. Bentala Kartika Abadi : Surat Paksa
8. Daya Guna Samudra Tbk : Pelelangan
8. Daya Guna Samudra Tbk : Pelelangan
9. Kaltim Prima Coal : Surat Paksa
10. Merpati Nusantara Airlines : Surat Paksa. ( Aziz )
BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Politik | Both comments and pings are currently closed.
Tulisan dengan Kategori Politik
- KPK vs Tersangka Kasus Korupsi e-KTP Tannos Saling Serang di Pengadilan
- MKD Sidangkan 5 Anggota DPR RI
- Menteri UMKM Keluhkan Oknum Bea Cukai
- Presiden Prabowo Subianto Ungkap Pidatonya di Sidang Umum PBB Diterima Positif
- BEM SI dan Cipayung Plus Minta Pemerintah Bentuk Tim Investigasi Dugaan Makar
- Megawati Lantik Hasto Jadi Sekjen PDI P
- Miliaran Ponsel Dapat Peringatan Gempa
- Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan Temui Presiden RI ke- 7 Jokowi
- KPK Tangkap Kontraktor di Sumatera Utara
- Madinah Kota Kedua Yang Dianggap Suci
- 121 Guru Besar FK UI Sampaikan Keprihatinan Sistem Pendidikan Kedokteran & Kesehatan
- Pegawai BIN (Badan Intelijen Negara) Secara Bertahap Pindah ke Ibu Kota Nusantara
- Presiden Prabowo Apresiasi TNI- Polri
- Kapolri Tinjau Pos Terpadu Mudik 2025
- Retret Kepala Daerah Gelombang 2 di Jakarta
- Budiman Ingin Megawati & Prabowo Bertemu
- Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi Gerindra Abdul Wachid : Jika Pelaksanaan Ibadah Haji Cuma 30 Hari, Maka Bisa Memangkas Biaya/ Hemat Rp 30 Juta
- Dugaan Rp 150 Miliar Dikorupsi Saat Dinas Kebudayaan Jakarta Digeledah Kejaksaan
- Profil Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Komjen Pol. Setyo Budiyanto
- Gibran Tinjau Makan Gizi Gratis