Kasus Century, PKS : Kesalahan 80% di Boediono, 20% di Sri Mulyani
9 - Feb - 2010 | 11:12 | kategori:PolitikJakarta – Presiden SBY dinilai tidak terlibat dalam proses pengambilan kebijakan bailout Bank Century. Pihak yang paling bertanggung jawab yakni Boediono dan Sri Mulyani. “Mengacu ke Perpu Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK), maka Presiden SBY tidak terlibat dalam proses pengambilan kebijakan bailout Bank Century,” kata Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq tentang sikap politik PKS terkait Bank Century, Selasa (9/2/2010).
Menurut wakil ketua Pansus Angket Century ini, posisi SBY saat diambilnya kebijakan bailout Century yakni hanya dilapori kebijakan yang sudah diambil oleh Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KSSK). Hal ini diakui oleh Sri Mulyani (mantan ketua KSSK) yang melapor ke SBY melalui pesan singkat atas keputusan kebijakan bailout Bank Century pada 21 November 2008 lalu.
“Penanganan Bank Century sejak pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP)sampai dengan penetapan sebagai bank gagal dan ditengarai berdampak sistemik adalah sepenuhnya keputusan Bank Indonesia (Boediono),” jelasnya
Mahfudz menegaskan, pihak yang paling bertanggung jawab dalam skandal bailout Century ini adalah Boediono dan Sri Mulyani. “Dengan porsi kesalahan 80 persen di Boediono dan 20 persen di Sri Mulyani,” tegas Mahfudz.
Oleh karena itu, lanjut Mahfudz, tidak ada alasan kuat bagi Pansus memanggil SBY sebagai saksi. ( Aziz )
BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Politik | Both comments and pings are currently closed.
Tulisan dengan Kategori Politik
- Dugaan Rp 150 Miliar Dikorupsi Saat Dinas Kebudayaan Jakarta Digeledah Kejaksaan
- Profil Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Komjen Pol. Setyo Budiyanto
- Gibran Tinjau Makan Gizi Gratis
- KaBIN Diganti Jelang Pelantikan Presiden
- 2 Orang Pengeroyok Wartawan Ditangkap
- Perayaan Ulang Tahun Kedua, NeutraDC Hadirkan Fasilitas Pengelolaan Sampah untuk Lebih dari 10.000 Warga Desa Jambidan YogyakartaBisnis Data Center NeutraDC tunjukkan komitmen sustainability melalui pemberian mesin dan mendirikan bangunan pengelolaan sampah untuk satu desa, serta membagikan sejumlah tempah sampah pilah.
- Massa Demo Pemilu Long March ke Bawaslu
- Kemendikbud Siap Percepat Calon Perawat-Dokter Magang Tangani COVID-19
- Jokowi Kembali Ingatkan Untuk Hilangkan Ego Lembaga dan Kedaerahan
- Anies Baswedan : Jakarta Punya Alat Penanggulangan Bencana Paling Lengkap
- Wacana Calon Presiden & Wakil Presiden Independen Agar Parpol Mereformasi Diri
- Golkar Minta Jatah Menteri Ditambah
- DPRD DIY Setuju Penetapan Gubernur Jogja
- Anggota Badan Kehormatan DPR Plesiran ke Turki Habiskan Rp 800 Juta
- PNS Nakal Bisa Langsung Dipecat!
- Aung San Suu Kyi Serukan Agar Tahanan Politik di Myanmar Dibebaskan
- Badan Kehormatan DPR Kritik Keras Anggota DPR Yang Membawa Suami/ Istri Dalam Pengawasan Haji
- Ida Ria S, SE, MM. ( Komisi VI DPR RI ) : Setahun Pemerintahan SBY Jilid II Sudah Banyak Kemajuan Yang Dicapai
- Drs. H. Roem Kono ( Komisi V DPR RI ) : Manajemen Transportasi Jakarta Harus Segera Diperbaiki Untuk Urai Kemacetan
- Drs.H.Achmad Syafii,M.Si.(Komisi V DPR) : Jakarta Sudah Darurat Macet dan Banjir