Awang Ferdian Hidayat ( DPD Kaltim ) : Pemerintah Pusat Harus Lebih Perhatikan Propinsi Kalimantan Timur
19 - Mei - 2010 | 15:25 | kategori:Politik
Jakarta. Seputar Nusantara. ” Imbal balik antara pemerintah pusat dengan Propinsi Kalimantan Timur ( Kaltim ) memang sudah ada, tetapi belum sepadan. Sebab Kaltim sebagai daerah penghasil nomor satu di Kalimantan, sampai saat ini baru mendapat dana sekitar 10 % dari total penghasilan Kaltim. Idealnya menurut saya paling tidak 50 % dari total penghasilan Kaltim, dikembalikan oleh pemerintah pusat ke Kaltim.”
Hal tersebut disampaikan oleh Awang Ferdian Hidayat, Anggota DPD RI Propinsi Kalimantan Timur. Dia menjelaskan bahwa seharusnya pemerintah pusat memberikan perhatian yang lebih kepada Kaltim, sebab Kaltim merupakan daerah penghasil nomor satu di Kalimantan yang menyumbangkan dana besar ke pusat.
” Namun apa yang terjadi di Kaltim? Jalan trans Kalimantan hancur dan sangat memprihatinkan, listrik masih minim, fasilitas penunjang perekonomian juga sangat minim seperti pelabuhan, bandara dsb. Pengerasan jalan tidak segera diikuti dengan pengaspalan sehingga jalan cepat rusak, ini kesalahan pemerintah pusat,” tegas Awang Ferdian dengan mantap.
Awang Ferdian Hidayat menyampaikan harapan dan pesan agar : pertama, pemerintah pusat agar memperhatikan kondisi Kaltim sebagai penyumbang pendapatan Nasional terbesar di Kalimantan. Kedua, perimbangan keuangan antara pusat dan daerah Kaltim harus adil dan proporsional. Ketiga, pemerintah selama ini masih membatasi otonomi daerah dan perimbangan itu sendiri.
Keempat, peningkatan infrastruktur di Kaltim harus segera dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Kelima, peningkatan SDM (sumber daya manusia) ; baik bidang pendidikan, kesehatan dll. Keenam : pola pengembangan sektor agro bisnis. contoh : Kaltim mengajukan kepada Menteri Kehutanan 500.000 hektar kawasan budidaya kehutanan agar menjadi kawasan budidaya non- kehutanan, yang dampak dominonya adalah kesejahteraan rakyat. Ketujuh, banyak hal lain yang menjadi program pemprov Kaltim untuk dibantu pemerintah pusat, seperti pembangunan Bandara Sungai Siring Samarinda dan Pelabuhan Maloy. Juga Free Way yang dimulai tahun ini dengan tujuan Balikpapan – Samarinda – Bontang – Sangata. ( Aziz )
BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Politik | Both comments and pings are currently closed.
Tulisan dengan Kategori Politik
- KPK vs Tersangka Kasus Korupsi e-KTP Tannos Saling Serang di Pengadilan
- MKD Sidangkan 5 Anggota DPR RI
- Menteri UMKM Keluhkan Oknum Bea Cukai
- Presiden Prabowo Subianto Ungkap Pidatonya di Sidang Umum PBB Diterima Positif
- BEM SI dan Cipayung Plus Minta Pemerintah Bentuk Tim Investigasi Dugaan Makar
- Megawati Lantik Hasto Jadi Sekjen PDI P
- Miliaran Ponsel Dapat Peringatan Gempa
- Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan Temui Presiden RI ke- 7 Jokowi
- KPK Tangkap Kontraktor di Sumatera Utara
- Madinah Kota Kedua Yang Dianggap Suci
- 121 Guru Besar FK UI Sampaikan Keprihatinan Sistem Pendidikan Kedokteran & Kesehatan
- Pegawai BIN (Badan Intelijen Negara) Secara Bertahap Pindah ke Ibu Kota Nusantara
- Presiden Prabowo Apresiasi TNI- Polri
- Kapolri Tinjau Pos Terpadu Mudik 2025
- Retret Kepala Daerah Gelombang 2 di Jakarta
- Budiman Ingin Megawati & Prabowo Bertemu
- Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi Gerindra Abdul Wachid : Jika Pelaksanaan Ibadah Haji Cuma 30 Hari, Maka Bisa Memangkas Biaya/ Hemat Rp 30 Juta
- Dugaan Rp 150 Miliar Dikorupsi Saat Dinas Kebudayaan Jakarta Digeledah Kejaksaan
- Profil Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Komjen Pol. Setyo Budiyanto
- Gibran Tinjau Makan Gizi Gratis