Awang Ferdian Hidayat ( DPD Kaltim ) : Pemerintah Pusat Harus Lebih Perhatikan Propinsi Kalimantan Timur
19 - Mei - 2010 | 15:25 | kategori:PolitikJakarta. Seputar Nusantara. ” Imbal balik antara pemerintah pusat dengan Propinsi Kalimantan Timur ( Kaltim ) memang sudah ada, tetapi belum sepadan. Sebab Kaltim sebagai daerah penghasil nomor satu di Kalimantan, sampai saat ini baru mendapat dana sekitar 10 % dari total penghasilan Kaltim. Idealnya menurut saya paling tidak 50 % dari total penghasilan Kaltim, dikembalikan oleh pemerintah pusat ke Kaltim.”
Hal tersebut disampaikan oleh Awang Ferdian Hidayat, Anggota DPD RI Propinsi Kalimantan Timur. Dia menjelaskan bahwa seharusnya pemerintah pusat memberikan perhatian yang lebih kepada Kaltim, sebab Kaltim merupakan daerah penghasil nomor satu di Kalimantan yang menyumbangkan dana besar ke pusat.
” Namun apa yang terjadi di Kaltim? Jalan trans Kalimantan hancur dan sangat memprihatinkan, listrik masih minim, fasilitas penunjang perekonomian juga sangat minim seperti pelabuhan, bandara dsb. Pengerasan jalan tidak segera diikuti dengan pengaspalan sehingga jalan cepat rusak, ini kesalahan pemerintah pusat,” tegas Awang Ferdian dengan mantap.
Awang Ferdian Hidayat menyampaikan harapan dan pesan agar : pertama, pemerintah pusat agar memperhatikan kondisi Kaltim sebagai penyumbang pendapatan Nasional terbesar di Kalimantan. Kedua, perimbangan keuangan antara pusat dan daerah Kaltim harus adil dan proporsional. Ketiga, pemerintah selama ini masih membatasi otonomi daerah dan perimbangan itu sendiri.
Keempat, peningkatan infrastruktur di Kaltim harus segera dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Kelima, peningkatan SDM (sumber daya manusia) ; baik bidang pendidikan, kesehatan dll. Keenam : pola pengembangan sektor agro bisnis. contoh : Kaltim mengajukan kepada Menteri Kehutanan 500.000 hektar kawasan budidaya kehutanan agar menjadi kawasan budidaya non- kehutanan, yang dampak dominonya adalah kesejahteraan rakyat. Ketujuh, banyak hal lain yang menjadi program pemprov Kaltim untuk dibantu pemerintah pusat, seperti pembangunan Bandara Sungai Siring Samarinda dan Pelabuhan Maloy. Juga Free Way yang dimulai tahun ini dengan tujuan Balikpapan – Samarinda – Bontang – Sangata. ( Aziz )
BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Politik | Both comments and pings are currently closed.
Tulisan dengan Kategori Politik
- Dugaan Rp 150 Miliar Dikorupsi Saat Dinas Kebudayaan Jakarta Digeledah Kejaksaan
- Profil Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Komjen Pol. Setyo Budiyanto
- Gibran Tinjau Makan Gizi Gratis
- KaBIN Diganti Jelang Pelantikan Presiden
- 2 Orang Pengeroyok Wartawan Ditangkap
- Perayaan Ulang Tahun Kedua, NeutraDC Hadirkan Fasilitas Pengelolaan Sampah untuk Lebih dari 10.000 Warga Desa Jambidan YogyakartaBisnis Data Center NeutraDC tunjukkan komitmen sustainability melalui pemberian mesin dan mendirikan bangunan pengelolaan sampah untuk satu desa, serta membagikan sejumlah tempah sampah pilah.
- Massa Demo Pemilu Long March ke Bawaslu
- Kemendikbud Siap Percepat Calon Perawat-Dokter Magang Tangani COVID-19
- Jokowi Kembali Ingatkan Untuk Hilangkan Ego Lembaga dan Kedaerahan
- Anies Baswedan : Jakarta Punya Alat Penanggulangan Bencana Paling Lengkap
- Wacana Calon Presiden & Wakil Presiden Independen Agar Parpol Mereformasi Diri
- Golkar Minta Jatah Menteri Ditambah
- DPRD DIY Setuju Penetapan Gubernur Jogja
- Anggota Badan Kehormatan DPR Plesiran ke Turki Habiskan Rp 800 Juta
- PNS Nakal Bisa Langsung Dipecat!
- Aung San Suu Kyi Serukan Agar Tahanan Politik di Myanmar Dibebaskan
- Badan Kehormatan DPR Kritik Keras Anggota DPR Yang Membawa Suami/ Istri Dalam Pengawasan Haji
- Ida Ria S, SE, MM. ( Komisi VI DPR RI ) : Setahun Pemerintahan SBY Jilid II Sudah Banyak Kemajuan Yang Dicapai
- Drs. H. Roem Kono ( Komisi V DPR RI ) : Manajemen Transportasi Jakarta Harus Segera Diperbaiki Untuk Urai Kemacetan
- Drs.H.Achmad Syafii,M.Si.(Komisi V DPR) : Jakarta Sudah Darurat Macet dan Banjir