Nasir Djamil : Polri Gagal Mengawal Proses Pilpres Secara Jujur dan Adil

Muhammad Nasir Djamil, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS (Partai Keadilan Sejahtera)

Jakarta. Seputar Nusantara. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang mengemban tugas mengamankan jalannya Pilpres (Pemilihan Presiden) 2014, dinilai berbagai kalangan berhasil. Namun beberapa kalangan juga menyatakan bahwa Polri kurang berhasil dalam mengamankan Pilpres 2014 tahun ini.

Menurut Muhammad Nasir Djamil, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS (Partai Keadilan Sejahtera), bahwa secara formal memang Polri dinilai berhasil dalam mengamankan Pilpres 2014. Namun secara substansial, Polri telah gagal mengawal proses Pilpres yang Jurdil (jujur dan adil).

” Pilpres 2014 kan azasnya Luber (Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia) dan Jurdil. Untuk yang Luber, Polri memang sudah berhasil mengawal itu. Namun untuk azas yang Jurdil, Polri telah gagal mengawal proses Pilpres tahun 2014 ini,” ungkap Nasir Djamil kepada seputarnusantara.com di Gedung Nusantara 1 DPR- Senayan, pada Selasa, 26 Agustus 2014.

Nasir Djamil menjelaskan, bahwa dengan adanya gugatan Prabowo- Hatta ke MK (Mahkamah Konstitusi) terkait dengan dugaan- dugaan adanya kecurangan Pilpres 2014, itu menunjukkan bahwa Polri yang seharusnya bisa menjaga agar penyelenggara Pemilu ini bisa berperilaku jujur dan adil, namun tidak bisa dilakukan.

” Seharusnya Polri mempunyai inisiatif bagaimana caranya agar penyelenggara Pemilu itu bisa jujur dan adil dalam menjalankan proses Pilpres kemarin. Jadi, secara Luber memang Polri bisa dinilai berhasil mengawal Pilpres. Namun Polri telah gagal mengawal proses Pilpres ini secara Jujur dan adil,” tegas Politisi PKS ini.

Lebih lanjut Nasir Djamil menerangkan bahwa secara prosedural dan formal memang Pilpres berjalan dengan baik. Karena tidak ada keributan dan kerusuhan dimana- mana, tidak ada bentrok, tidak ada pembakaran kantor KPU, jadi secara prosedural aman, tertib dan lancar. Tetapi, ternyata pelaksanaan Pilpres yang aman, tertib dan lancar itu, tidak berbanding lurus dengan jujur dan adil. Jadi Polri gagal di hal jujur dan adil itu.

” Seharusnya Polri bisa menjadi bagian dari elemen demokrasi. Karena Polri menjadi bagian dari elemen demokrasi untuk memastikan bahwa Pilpres berjalan dengan demokratis, Luber dan Jurdil. Polri tidak hanya sebagai penegak hukum saja, tetapi sudah menjadi bagian dari Civil Society, bagian dari masyarakat sipil yang diharapkan bisa menyehatkan demokrasi di Indonesia,” terang Nasir Djamil.

” Tetapi sayangnya, Polri, baik mainset maupun kulturnya belum berubah, merasa hanya sebagai penegak hukum saja. Sehingga tidak mempunyai inisiatif untuk mengingatkan penyelenggara Pemilu agar jujur dan adil. Polri masih mempunyai kegamangan, jika mengingatkan penyelenggara Pemilu, khawatir dianggap melampaui batas kewenangan Polri,” pungkas Nasir Djamil di penghujung wawancara. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.