Dinas Perkimtan Kabupaten Purworejo Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Dilanjutkan Verifikasi Usulan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) di Wilayah Kabupaten Purworejo

Keterangan foto : Rapat Koordinasi Dilanjutkan Verifikasi Usulan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) Wilayah Kabupaten Purworejo yang diselenggarakan di Aula Kantor Perkimtan Kabupaten Purworejo- Provinsi Jawa Tengah, pada Rabu 17 Juni 2026

Purworejo. Seputar Nusantara. Dinas Perkimtan (Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan) Kabupaten Purworejo- Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Dilanjutkan Verifikasi Usulan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) Wilayah Kabupaten Purworejo.

Kegiatan tersebut diselenggarakan pada Rabu, 17 Juni 2026 di Aula Kantor Perkimtan Kabupaten Purworejo. Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran Dinas Perkimtan dan 18 Desa di wilayah Kabupaten Purworejo.

Menurut Heru Nusantoro, Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perkimtan Kabupaten Purworejo bahwa dasar hukum kegiatan tersebut adalah pertama, Pasal 18 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja dan perubahannya UU Nomor 6 Tahun 2023 yang isinya adalah : satu, perubahan peruntukan dan perubahan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan mempertimbangkan hasil penelitian terpadu.

” Dua, ketentuan mengenai tata cara perubahan peruntukan dan perubahan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah,” ungkap Heru kepada Media Online seputarnusantara.com di Kantor Perkimtan, pada Rabu 17 Juni 2026.

Kemudian, lanjutnya, dasar hukum yang kedua adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, pada pasal 53 disebutkan bahwa Menteri menetapkan perubahan peruntukan dan perubahan fungsi kawasan hutan.

” Dan dasar hukum yang ketiga adalah Peraturan Menteri LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Nomor 7 Tahun 2021. Selanjutnya dengan 3 dasar hukum tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Purworejo mengusulkan PPTPKH Kabupaten Purworejo sesuai dengan Surat Bupati Purworejo Nomor 580/16.882/2023 perihal Usulan Subyek dan Obyek Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH),” terang Heru.

Menurutnya, terdapat total 18 desa yang tersebar pada 7 kecamatan di wilayah Kabupaten Purworejo yang diusulkan menjadi PPTPKH. Dari sejumlah 18 desa tersebut, terdapat 107 bidang, yang terdiri dari permukiman sejumlah 95 dan fasilitas sosial/ fasilitas umum sejumlah 12. Sedangkan luasnya mencapai : 148.571,1659 m2.

” Sedangkan fokus rapat pada hari ini adalah untuk memverifikasi terkait dengan kondisi eksisting lokasi usulan PPTPKH pada 18 desa tersebut dan verifikasi dilakukan secara bergantian. Setelah verifikasi, akan dilakukan tinjauan lapangan oleh Tim Terpadu yang diagendakan akan dimulai pada bulan Juli- September 2026,” jelasnya.

Gambaran umumnya adalah, sambung Heru, bahwa PPTPKH merupakan bentuk penyelesaian sengketa lahan atau penguasaan tanah masyarakat yang berada di dalam area kawasan hutan yang sudah terlanjur dibangun (keterlanjutan).

” Sedangkan syarat dan kriterianya adalah bahwa usulan PPTPKH didasari dengan, pertama, bangunan permukiman, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang berada di kawasan hutan bukan merupakan rencana. Kemudian kedua, pembatasan waktu awal penggunaan lahan, minimal 5 tahun sebelum UUCK diundangkan (tahun 2020),” tegas Heru dengan detail.

” Kemudian ketiga, pembatasan luasan yang ditentukan dengan batasan maksimal 5 ha/ orang/ Kepala Keluarga. Dan keempat, bidang tanah tidak bersengketa dengan penggarap yang lainnya didasari dengan itikad baik dan terbuka,” pungkas Heru di penghujung wawancara dengan Media Online seputarnusantara.com (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.