Talk Show DPD: Kepemimpinan Baru DPD, Hubungannya Dengan MPR & DPR

Jakarta. Seputar Nusantara. DPD (Dewan Perwakilan Daerah) RI pada Jumat, 10 Oktober 2014 mengadakan kegiatan Talk Show Perspektif Indonesia dengan Tema : ” Kepemimpinan Baru DPD dan Hubungannya Dengan MPR dan DPR.” Talk Show ini berlangsung dari pukul 14.00- 15.00, bertempat di ruang Pressroom DPD RI.

Dalam acara Talk Show tersebut hadir sebagai nara sumber diantaranya ; Bambang Sadono (Senator dari Provinsi Jawa Tengah/ Ketua Kelompok DPD di MPR RI), Lukman Edy (Anggota DPR RI dari Fraksi PKB/ Ketua Fraksi PKB MPR RI), Azhar Romli (Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar) dan Margarito Kamis (Pakar Hukum Tata Negara). Sedangkan sebagai Moderator Talk Show adalah Agrani Sihombing (RRI Pro3 FM).

Menurut Bambang Sadono, bahwa 132 Anggota DPD RI nerupakan anggota yang sangat independen, maka dinamikanya sangat berbeda. Saat pemilihan pimpinan MPR, dari DPD dituntut harus jelas mengajukan berapa calon untuk menjadi pimpinan MPR. Kemudian diputuskan hanya 1 calon dari DPD untuk menjadi pimpinan MPR yakni Oesman Sapta Odang, dan berada di 2 sisi paket A dan B.

” Kalau bicara DPD memang sangat independen, namun masing- masing anggota DPD mempunyai hak politik. Sehingga mereka mempunyai hak masing- masing untuk menentukan pilihannya. Maka, sebagian kalangan menilai suara DPD terpecah menjadi dua antara paket A dan B, itu tidak bisa dipungkiri,” terang Bambang Sadono, Senator asal Jawa Tengah ini.

Bambang Sadono memaparkan, anggota DPD jangan menjadi cengeng hanya karena masalah kewenangan yang sangat kecil/ terbatas. Biarkanlah para pengamat politik, tata negara, hukum dan pemerintah yang akan memperbesar kewenangan DPD. Sehingga anggota DPD bisa lebih fokus bekerja untuk kepentingan daerah.

Sedangkan Lukman Edy menjelaskan, mengapa pemilihan pimpinan MPR tidak gaduh seperti pemilihan pimpinan DPR? Karena pimpinan sementara MPR sangat bijaksana memimpin rapat. Pada saat rapat gabungan, tidak ada pemaksaan kehendak dan selalu diselesaikan dengan baik dan demokratis. Pimpinan sementara MPR pada saat itu juga menekankan bahwa anggota MPR adalah negarawan sejati yang tahu etika berpolitik.

” KIH (Koalisi Indonesia Hebat) welcome jika PPP mau bergabung. Lebih banyak anggota koalisi, itu akan lebih bagus untuk memperkuat dukungan di Parlemen. Kalau dukungan di Parlemen kuat, secara otomatis program- program pemerintahan Jokowi- JK akan mendapatkan dukungan Parlemen,” ujar Lukman Edy.

Lebih lanjut Lukman Edy memaparkan, masalah Pilkada, kita tidak ingin demokrasi di Indonesia mundur gara- gara Pilkada kembali lewat DPRD. Maka, keputusan DPR khususnya KMP (Koalisi Merah Putih) yang memutuskan Pilkada lewat DPRD, sebenarnya sudah mencederai hak- hak rakyat atas demokrasi.

Di sisi lain Azhar Romli menjelaskan bahwa, koalisi partai dibutuhkan karena sekarang ini Indonesia menganut sistem multi partai. Disamping itu, kita sepakat ada penguatan Lembaga DPD, DPR dan MPR. Sistem demokrasi yang tepat bagi Indonesia akan terus kita cari supaya benar- benar sesuai dengan falsafah Pancasila dan nilai- nilai luhur bangsa Indonesia.

” Tidak ada niat KMP untuk menjegal pemerintahan Jokowi- JK. KMP akan selalu mendukung kebijakan pemerintah yang pro- rakyat. Namun, apabila Kepala Negara/ Kepala Pemerintahan melanggar konstitusi dan tidak pro- rakyat, maka sudah menjadi kewajiban Parlemen untuk mempermasalahkan dan meluruskan. Sedangkan mengenai amandemen UUD 1945, kalau memang tidak urgent, kita sepakat untuk tidak melakukan amandemen,” terang Azhar Romli, Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI ini.

Lebih jauh Azhar Romli menandaskan, mengenai Pilkada, bahwa DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) dan naskah akademiknya dari pemerintah, 2 tahun yang lalu pemerintah menginginkan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota melalui DPRD. Pemerintah ingin pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih secara demokratis walaupun lewat DPRD.

Pada sisi lain, Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis memaparkan, tidak ada masalah jika DPD berkoalisi dengan KMP atau KIH. Sebab DPD juga mempunyai hak- hak politik yang dilindungi UU. Sebab, kalau tidak ada DPD maka tidak ada MPR, karena anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD. Maka jangan sampai orang mengenal DPD pada saat pemilihan pimpinan MPR saja, setelah itu DPD entah kemana.

” Sebaiknya DPD jangan suka ke luar negeri, tetapi sering- seringlah berkunjung ke daerah untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah. DPD juga harus bicara daerah, jangan bicara politik nasional. DPD mesti mengenali postur dan perkembangan KMP dan KIH, sebab itu realitas politik sekarang ini. DPD juga harus pandai- pandai mengatur strategi isu agar semakin kuat ke depannya,” tegas Margarito Kamis dengan lantang.

Selanjutnya Margarito Kamis memaparkan, salah besar kalau Pilkada lewat DPRD itu merampas hak rakyat, omong besar itu. Nilai demokrasi bukan terletak pada Pilkada langsung atau tak langsung, tetapi nilai demokrasi berada pada proses Pilkada tersebut, demokratis atau tidak. Kita membuat hukum untuk menciptakan tatanan agar manusia menjadi lebih beradab. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.