DR. Bahrum Daido : Kenaikan Harga BBM Memukul Rakyat, Daya Beli Jadi Lemah

DR. Ir. H. Bahrum Daido, M.Si., Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI Periode 2014- 2019

Jakarta. Seputar Nusantara. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dianggap tidak tepat, mengada- ada, serta tanpa adanya alasan yang jelas. Kenaikan harga BBM bersubsidi oleh pemerintahan Jokowi- JK juga dianggap tidak sesuai dengan janji- janji kampanye yang pernah diucapkan pada kampanye Pemilu Presiden 2014 yang lalu.

Menurut DR. Ir. H. Bahrum Daido, M. Si., Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI Periode 2014- 2019, bahwa keputusan pemerintahan Jokowi- JK menaikkan harga BBM bersubsidi jelas- jelas mengecewakan seluruh rakyat Indonesia. Kebijakan Presiden Jokowi tersebut sangat mengecewakan mayoritas rakyat Indonesia.

” Aspirasi dari rakyat Indonesia, bahwa kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi tersebut sangat mengecewakan. Kekecewaan tersebut adalah, saat kampanye, Jokowi dengan salam 2 jarinya itu menjanjikan kedamaian di tengah- tengah masyarakat. Kemudian setelah terpilih, ada salam 3 jari dari Jokowi, yang menjanjikan secercah harapan bagi rakyat Indonesia untuk membawa masyarakat menjadi sejahtera atau dari jurang kemiskinan menjadi sedikit sejahtera,” ungkap Bahrum Daido kepada seputarnusantara.com di Gedung Nusantara 1 DPR RI- Senayan, pada Kamis 20 November 2014.

Bahrum Daido melanjutkan, tetapi pada kenyataannya bertolak belakang. BBM bersubsidi justru dinaikkan, padahal kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut sangat berdampak luas kepada sektor kehidupan lainnya. Karena secara otomatis semua harga barang- barang dan jasa menjadi naik. Barang- barang dan jasa mengalami kenaikan, tetapi gaji tetap, ini yang membuat rakyat semakin menderita.

” Dengan kenaikan harga BBM bersubsidi ini, daya beli masyarakat menjadi sangat lemah, padahal sebelumnya daya beli masyarakat juga sudah lemah. Kenaikan harga BBM bersubsidi ini sangat memukul rakyat Indonesia. Kemudian, Jokowi menaikkan harga BBM ini timingnya juga tidak tepat. Karena saat ini harga minyak dunia sedang merosot hingga US$ 75/ barel. Jadi, orang bertanya- tanya, kok Jokowi menaikkan harga BBM disaat harga minyak dunia sedang merosot?” terang Bahrum Daido.

Selanjutnya Politisi Partai Demokrat ini memaparkan, apabila harga BBM dunia pada angka diatas US$ 105/ barel, itu baru bisa dinaikkan. Karena itu sangat memukul APBN, tetapi sekarang ini harga minyak dunia sedang turun tajam. Tetapi, pemerintahan Jokowi beralasan sangat politis, mereka khawatir kalau dinaikkan pada tahun 2015 akan sulit, karena harus mendapatkan persetujuan DPR, ini merupakan pikiran politis bukan kerakyatan atau kemanusiaan.

” Saya melihat Jokowi- JK dan jajarannya bukan Kabinet Kerja, tetapi Kabinet Malas. Mereka mau terima beres saja, padahal harga minyak dunia merosot, justru menaikkan harga BBM bersubsidi, sehingga mereka ingin meraup duit sebanyak- banyaknya dengan cara yang instant, ” tegas Bahrum Daido.

Padahal, lanjutnya, masih banyak ruang fiskal yang bisa kita lakukan. Dengan menaikkan harga BBM, maka pemerintahan Jokowi yang terkenal dengan salam 2 jari itu, bisa menghemat APBN hingga Rp 103- 104 Triliun. Sementara itu, piutang negara kita dari sektor pajak, PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak), konsesi, kontrak karya, IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan sektor kehutanan, kurang lebih mencapai Rp 260 Triliun. Mengapa tidak diefektifkan dana itu, itu sesuai dengan audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).

” Bahkan, ada piutang negara yang belum ditagih dan hampir kedaluarsa mencapai Rp 23 Triliun. Jadi itu merupakan Kabinet Malas, bukan Kabinet Kerja. Penginnya mereka itu enak ongkang- ongkang kaki, tidak mau bekerja. Sebenarnya, masih banyak sendi- sendi fiskal yang masih bisa kita gali untuk pemasukan kas negara,” terangnya.

Lebih jauh Bahrum Daido menegaskan bahwa, yang namanya subsidi itu merupakan hak rakyat. Rakyat itu berhak menikmati subsidi, bahkan di negara lain bukan hanya subsidi, tetapi rakyat yang tidak bekerja digaji oleh negara. Di Indonesia ini parah, ini betul- betul neolib. Cara- cara yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi- JK sudah betul- betul neolib. Pada dasarnya, kenaikan harga BBM bersubsidi sangat tidak tepat.

” Karena ini sudah dinaikkan, maka Jokowi harus memberikan keterangan yang transparan kepada rakyat mengenai argumentasi menaikkan harga BBM. Jokowi juga harus melakukan langkah- langkah konkrit untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jokowi juga harus menjelaskan darimana pos anggaran untuk “Kartu Sakti” itu. Semua itu harus dijelaskan kepada seluruh rakyat Indonesia, sehingga transparan dan masyarakat mengetahui argumentasinya,” tegas Bahrum Daido, Mantan Bupati Luwu ini.

” Mengenai “Kartu Sakti” juga harus transparan, apakah betul- betul rakyat yang berhak, sudah menerima kompensasi Rp 200 ribu/ bulan. Kemudian apakah tepat sasaran atau tidak. Datanya harus valid tentang masyarakat yang berhak menerima dana tersebut. Mengenai kenaikan harga BBM bersubsidi, DPR menggalang hak interpelasi, supaya pemerintah memberikan keterangan yang transparan kepada masyarakat Indonesia. Supaya masyarakat Indonesia tidak resah terhadap kebijakan yang diambil oleh Presiden Jokowi. Karena banyak protes dan demo dari seluruh penjuru tanah air menolak kenaikan harga BBM bersubsidi,” pungkas Bahrum Daido di penghujung wawancara. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.