H. Imam Suroso : Kita Support Kemenkes Dapat Anggaran 5% APBN 2016
Drs. H. Imam Suroso, MM., Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan
Jakarta. Seputar Nusantara. Masyarakat bingung dan resah terkait dengan adanya kabar bahwa iuran BPJS Kesehatan akan mengalami kenaikan pada tahun 2015. Simpang siurnya informasi akan hal tersebut, membuat kegalauan di tengah- tengah masyarakat.
Untuk menjawab teka- teki dan simpang siurnya informasi tersebut, seputarnusantara.com mewawancarai Anggota DPR RI Komisi IX yang salah satunya membidangi Kesehatan.
Menurut Drs. H. Imam Suroso, MM, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, bahwa tidak benar iuran BPJS Kesehatan akan dinaikkan pada tahun 2015 ini. Menurutnya, iuran BPJS Kesehatan naik atau tidaknya akan dibahas dalam Panja BPJS Kesehatan yang akan dimulai pada akhir bulan April 2015 ini. Jadi kita tunggu saja hasil dari pembahasan dalam Panja BPJS Kesehatan.
” Kita Komisi IX DPR RI dengan pemerintah akan membentuk panja BPJS Kesehatan yang akan merevisi dan mengevaluasi kinerja BPJS Kesehatan. Jadi, apakah iuran BPJS Kesehatan perlu naik atau tidak pada tahun 2016 nanti, akan dibahas dalam Panja. Jadi, belum tentu naik, bisa saja justru iurannya akan mengalami penurunan, itu semua tergantung dari hasil Panja,” ungkap Imam Suroso kepada seputarnusantara.com di gedung Nusantara 1 DPR RI- Senayan, pada Rabu 1 April 2015.
Imam Suroso memaparkan, mengenai prioritas dalam Panja nantinya, kita akan prioritaskan dan fokus pada PBI (Penerima Bantuan Iuran) maupun non- PBI. Yang intinya, kesehatan masyarakat akan kita utamakan sesuai dengan amanat Undang- Undang. Kemudian hal krusial lainnya yang dibahas pada Raker dengan Menteri Kesehatan hari ini adalah mengenai prioritas penambahan anggaran Kementerian Kesehatan pada tahun 2015 yakni 5% dari APBN.
” Dari APBN sekitar 2.000 Triliun, maka Kementerian Kesehatan pada tahun 2016 akan mendapatkan anggaran sekitar Rp 100 Triliun. Itu demi meningkatkan pelayanan kesehatan yang baik dan berkualitas kepada masyarakat. Anggaran Pendidikan saja 20% dari APBN, maka sudah wajar kalau Kementerian Kesehatan mendapat anggaran 5% dari APBN. Saya berharap, dengan anggaran Kesehatan yang besar tersebut, masyarakat terutama rakyat kecil tercover pelayanan kesehatannya. Kalau saya penginnya untuk Rumah Sakit Klas III digratiskan,” tegas Politisi PDI Perjuangan ini.
Lebih jauh lagi Imam Suroso menjelaskan, dengan anggaran yang besar tersebut, kita berharap koordinasi antara DPR dan pemerintah akan lebih bagus lagi. Karena kalau koordinasi dan evaluasi dilakukan dengan bagus, maka akan tercipta pelayanan kesehatan yang maksimal bagi masyarakat. Mengenai penguatan, ada dua hal, pertama, kita support untuk penguatan Puskesmas, supaya promotif dan preventifnya bisa berjalan. Preventif itu pencegahan, supaya masyarakat selalu sehat dan atau penyakit yang parah bisa dikurangi. Sedangkan promotif adalah promosi dan sosialisasi mengenai pentingnya kesehatan. Dan kuratif merupakan tindakan kesehatan bagi kepentingan dan kesehatan masyarakat.
” Kemudian yang kedua, mengenai penguatan lembaga BKKBN, sebab itu sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat. Mengenai Kepala BKKBN, kita minta yang profesional, akuntabel, dan berkualitas. Sekarang ini BKKBN kan agak kacau, karena banyak tenaga PLKB (Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana) yang tidak profesional. Penduduk Indonesia setiap tahun nambah sekitar 4,5 juta, sedangkan penduduk Singapura saja cuma 5 juta. Setiap tahun penduduk Indonesia nambah hampir sama dengan jumlah penduduk Singapura, ini bahaya. Ini kurang sosialisasi dan tidak berjalannya program- program BKKBN. Sekarang ini penduduk Indonesia lebih dari 250 juta jiwa, maka harus kita pikirkan serius BKKBN,” pungkas Imam Suroso dipenghujung wawancara. (Aziz)
BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.
Tulisan dengan Kategori Headline
- Warga Aceh Utara Meninggal Dunia Diduga Akibat Dianiaya Oleh Oknum Polisi, Anggota DPD RI Haji Sudirman Minta Polda Aceh Tangani Serius
- RUPST Telkom Tahun Buku 2023, Fokus Transformasi dan Pertahankan Kinerja Operasional. Telkom Bagikan Dividen Rp 17,68 Triliun atau Tumbuh 6,5% YoY
- Dalam Rangka Memperkuat Sinergitas, DPD RI Menerima Delegasi DPRD Kabupaten Klaten- Provinsi Jawa Tengah
- Kades dan Perangkat Desa Dihadiahi Tunjangan Purna Tugas/ Uang , Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin Berharap Desa Semakin Mandiri
- PT. Telkom (Persero) Dukung Pemulihan 82,1 Ha Lahan Kritis Melalui Reboisasi 33.800 Bibit Pohon. Sepanjang Tahun 2023, Telkom Telah Melaksanakan Pemulihan Lahan Kritis di 4 Provinsi
- Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri Berharap Kepada Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming Raka Agar Libatkan Tokoh Kalimantan Dalam Kabinet
- Krusial Jelang Pilkada 2024, Senator DPD RI Filep Wamafma Uraikan Definisi Orang Asli Papua Dalam Perspektif Antropologi Hukum Hingga Politik Hukum
- Perkuat Cybersecurity Indonesia, Telkom Bersama F5, Pemain Global Multicloud Application Security and Delivery, Kokohkan Kemitraan Yang Strategis
- Kalah dari Uzbekistan, Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti Pacu Semangat Timnas Indonesia U-23 Tetap Menyala
- Viral Sepatu Seharga Rp 31,8 Juta, Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin Meminta Agar Bea Cukai Profesional
- Setjen (Sekretariat Jenderal) DPD RI Luncurkan Pojok Baca Digital (Pocadi)
- Sukses Bikin DPD RI Berdaya & Bertaji, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Terima Special Award dari PWI Jawa Timur
- Menghadiri Acara Halal Bi Halal dan Tasyakuran Milad PKS ke- 22, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti : Silaturahmi Sesama Anak Bangsa
- Dorong Penurunan Biaya Produksi Padi, Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin Minta Pemerintahan Prabowo Tata Ulang Lembaga Pertanian Dan Pangan
- Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Bangga Timnas Indonesia Lolos Semifinal Piala Asia U-b23, Doakan Juara dan Berlaga di Olimpiade Paris 2024
- Ketua DPD RI Puji Isi Pidato Prabowo Subianto di KPU : Beliau Patriotik Sejati
- Nilai Putusan Mahkamah Konstitusi Sudah Tepat dan Proporsional, Wakil Ketua DPD RI Sultan Najamudin Ucapkan Selamat Kepada Prabowo- Gibran
- Tanggapi Putusan MK (Mahkamah Konstitusi), Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti : Harus Ditaati Para Pihak dan Mari Ambil Hikmahnya
- Nilai Rupiah Terus Terdepresiasi Akibat Ancaman Perang, Wakil Ketua DPD RI Sultan Najamudin : Momentum Wujudkan Kemandirian Pangan dan Energi
- Hadiri Halal Bihalal Pemuda Pancasila, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Ingatkan 62 Kader PP di DPR dan DPD RI Untuk Kembalikan Pancasila