Muhammad Iqbal, M.Com. : Penguatan BLK, Anggaran Harus Diperbesar
Muhammad Iqbal, SE., M.Com., Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PPP (Partai Persatuan Pembangunan)
Jakarta. Seputar Nusantara. Komisi IX DPR RI pada Senin, 13 April 2015 mengadakan Raker (Rapat Kerja) dengan Menteri Ketenagakerjaan RI. Dalam Raker yang dipimpin oleh Ketua Komiss IX DPR RI Dede Yusuf, dihadiri oleh sejumlah anggota Komisi IX DPR RI, Menteri Ketenagakerjaan RI Hanif Dhakiri beserta jajarannya.
Dalam kesimpulan Rapat Kerja antara Komisi IX DPR RI dengan Menteri Ketenagakerjaan RI, salah satunya adalah Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI dalam hal percepatan Revitalisasi BLK (Balai Latihan Kerja), pemetaan, standar kompetensi serta kerjasama dengan industri, baik dalam negeri maupun luar negeri yang membutuhkan pekerja/ buruh dalam rangka memperluas kesempatan kerja, termasuk pekerja yang tidak memiliki keahlian, memiliki jenjang pendidikan SD dan SMP atau yang sederajat, sehingga kinerja BLK dapat dievaluasi dan ditingkatkan setiap tahunnya dalam suatu grand design termasuk penarikan BLK ke Pusat.
Menurut Muhammad Iqbal, SE., M. Com., Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PPP (Partai Persatuan Pembangunan), bahwa Komisi IX DPR RI sangat mendukung upaya Kementerian Ketenagakerjaan dalam rangka penguatan BLK (Balai Latihan Kerja). Namun selama ini, anggaran yang diperuntukkan bagi BLK masih tergolong sedikit.
” Padahal syarat untuk penguatan BLK adalah tersedianya anggaran yang cukup, sehingga BLK benar- benar bisa optimal dalam memberikan pelatihan bagi tenaga kerja. Selama ini, BLK yang dikelola oleh Pemerintah Daerah itu pengelolaannya tidak maksimal. Maka untuk penguatan BLK, harus melalui APBN. Oleh karena itu, penyediaan anggaran bagi BLK harus ditarik ke Pusat,” ungkap Muhammad Iqbal kepada seputarnusantara.com di Gedung Nusantara 1 DPR RI- Senayan, pada Senin 13 April 2015.
Lebih lanjut Muhammad Iqbal memaparkan bahwa, kalau BLK ditarik ke Pusat dan menggunakan anggaran APBN, maka program Revitalisasi BLK akan berjalan dengan baik. Jadi BLK harus menggunakan anggaran APBN supaya pengelolaannya menjadi optimal.
” Mengenai masalah infrastruktur, kalau anggaran tidak cukup, bagaimana mau membangun infrastruktur BLK yang berkualitas? Makanya, anggaran BLK harus besar dan pengelolaannya ditarik ke Pusat. Harapan kita, kalau BLK ditarik ke Pusat, maka nantinya akan ada sharing anggaran antara Pusat dengan Pemerintah Daerah untuk melakukan kajian- kajian mengenai alih teknologi,” pungkas Muhammad Iqbal di penghujung wawancara. (Aziz)
BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.
Tulisan dengan Kategori Headline
- RUPST Telkom Tahun Buku 2023, Fokus Transformasi dan Pertahankan Kinerja Operasional. Telkom Bagikan Dividen Rp 17,68 Triliun atau Tumbuh 6,5% YoY
- Dalam Rangka Memperkuat Sinergitas, DPD RI Menerima Delegasi DPRD Kabupaten Klaten- Provinsi Jawa Tengah
- Kades dan Perangkat Desa Dihadiahi Tunjangan Purna Tugas/ Uang , Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin Berharap Desa Semakin Mandiri
- PT. Telkom (Persero) Dukung Pemulihan 82,1 Ha Lahan Kritis Melalui Reboisasi 33.800 Bibit Pohon. Sepanjang Tahun 2023, Telkom Telah Melaksanakan Pemulihan Lahan Kritis di 4 Provinsi
- Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri Berharap Kepada Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming Raka Agar Libatkan Tokoh Kalimantan Dalam Kabinet
- Krusial Jelang Pilkada 2024, Senator DPD RI Filep Wamafma Uraikan Definisi Orang Asli Papua Dalam Perspektif Antropologi Hukum Hingga Politik Hukum
- Perkuat Cybersecurity Indonesia, Telkom Bersama F5, Pemain Global Multicloud Application Security and Delivery, Kokohkan Kemitraan Yang Strategis
- Kalah dari Uzbekistan, Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti Pacu Semangat Timnas Indonesia U-23 Tetap Menyala
- Viral Sepatu Seharga Rp 31,8 Juta, Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin Meminta Agar Bea Cukai Profesional
- Setjen (Sekretariat Jenderal) DPD RI Luncurkan Pojok Baca Digital (Pocadi)
- Sukses Bikin DPD RI Berdaya & Bertaji, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Terima Special Award dari PWI Jawa Timur
- Menghadiri Acara Halal Bi Halal dan Tasyakuran Milad PKS ke- 22, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti : Silaturahmi Sesama Anak Bangsa
- Dorong Penurunan Biaya Produksi Padi, Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin Minta Pemerintahan Prabowo Tata Ulang Lembaga Pertanian Dan Pangan
- Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Bangga Timnas Indonesia Lolos Semifinal Piala Asia U-b23, Doakan Juara dan Berlaga di Olimpiade Paris 2024
- Ketua DPD RI Puji Isi Pidato Prabowo Subianto di KPU : Beliau Patriotik Sejati
- Nilai Putusan Mahkamah Konstitusi Sudah Tepat dan Proporsional, Wakil Ketua DPD RI Sultan Najamudin Ucapkan Selamat Kepada Prabowo- Gibran
- Tanggapi Putusan MK (Mahkamah Konstitusi), Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti : Harus Ditaati Para Pihak dan Mari Ambil Hikmahnya
- Nilai Rupiah Terus Terdepresiasi Akibat Ancaman Perang, Wakil Ketua DPD RI Sultan Najamudin : Momentum Wujudkan Kemandirian Pangan dan Energi
- Hadiri Halal Bihalal Pemuda Pancasila, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Ingatkan 62 Kader PP di DPR dan DPD RI Untuk Kembalikan Pancasila
- Sebut Judi Online Sebagai Penyakit Sosial, Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin Apresiasi OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Blokir Rekening Pelaku