Muhammad Iqbal, M.Com. : Penguatan BLK, Anggaran Harus Diperbesar

Muhammad Iqbal, SE., M.Com., Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PPP (Partai Persatuan Pembangunan)

Jakarta. Seputar Nusantara. Komisi IX DPR RI pada Senin, 13 April 2015 mengadakan Raker (Rapat Kerja) dengan Menteri Ketenagakerjaan RI. Dalam Raker yang dipimpin oleh Ketua Komiss IX DPR RI Dede Yusuf, dihadiri oleh sejumlah anggota Komisi IX DPR RI, Menteri Ketenagakerjaan RI Hanif Dhakiri beserta jajarannya.

Dalam kesimpulan Rapat Kerja antara Komisi IX DPR RI dengan Menteri Ketenagakerjaan RI, salah satunya adalah Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI dalam hal percepatan Revitalisasi BLK (Balai Latihan Kerja), pemetaan, standar kompetensi serta kerjasama dengan industri, baik dalam negeri maupun luar negeri yang membutuhkan pekerja/ buruh dalam rangka memperluas kesempatan kerja, termasuk pekerja yang tidak memiliki keahlian, memiliki jenjang pendidikan SD dan SMP atau yang sederajat, sehingga kinerja BLK dapat dievaluasi dan ditingkatkan setiap tahunnya dalam suatu grand design termasuk penarikan BLK ke Pusat.

Menurut Muhammad Iqbal, SE., M. Com., Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PPP (Partai Persatuan Pembangunan), bahwa Komisi IX DPR RI sangat mendukung upaya Kementerian Ketenagakerjaan dalam rangka penguatan BLK (Balai Latihan Kerja). Namun selama ini, anggaran yang diperuntukkan bagi BLK masih tergolong sedikit.

” Padahal syarat untuk penguatan BLK adalah tersedianya anggaran yang cukup, sehingga BLK benar- benar bisa optimal dalam memberikan pelatihan bagi tenaga kerja. Selama ini, BLK yang dikelola oleh Pemerintah Daerah itu pengelolaannya tidak maksimal. Maka untuk penguatan BLK, harus melalui APBN. Oleh karena itu, penyediaan anggaran bagi BLK harus ditarik ke Pusat,” ungkap Muhammad Iqbal kepada seputarnusantara.com di Gedung Nusantara 1 DPR RI- Senayan, pada Senin 13 April 2015.

Lebih lanjut Muhammad Iqbal memaparkan bahwa, kalau BLK ditarik ke Pusat dan menggunakan anggaran APBN, maka program Revitalisasi BLK akan berjalan dengan baik. Jadi BLK harus menggunakan anggaran APBN supaya pengelolaannya menjadi optimal.

” Mengenai masalah infrastruktur, kalau anggaran tidak cukup, bagaimana mau membangun infrastruktur BLK yang berkualitas? Makanya, anggaran BLK harus besar dan pengelolaannya ditarik ke Pusat. Harapan kita, kalau BLK ditarik ke Pusat, maka nantinya akan ada sharing anggaran antara Pusat dengan Pemerintah Daerah untuk melakukan kajian- kajian mengenai alih teknologi,” pungkas Muhammad Iqbal di penghujung wawancara. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.