Taufiqulhadi : Ketua KPK Harus Pulihkan Jajarannya Yang Alami Demoralisasi

Drs. T. Taufiqulhadi, M. Si., Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem (Nasional Demokrat)

Jakarta. Seputar Nusantara. Masalah korupsi besar yang belum terselesaikan oleh pimpinan KPK yang lalu, diharapkan dapat segera diselesaikan oleh pimpinan KPK sekarang dan di masa yang akan datang.

Menurut Drs. T. Taufiqulhadi, M. Si., Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem (Nasional Demokrat), bahwa dalam waktu dekat ini akan dipilih Pimpinan KPK yang baru untuk periode 2015- 2019. Jadi Pimpinan KPK yang sekarang ini, merupakan Pimpinan KPK masa transisi yang diketuai oleh Taufiqurrahman Ruqi.

” Jadi menurut saya, yang paling penting adalah Pimpinan KPK yang sekarang ini harus bisa menjaga situasi transisional ini bisa berjalan dengan baik. Nah, itulah yang sudah dilakukan oleh Pak Ruqi,” ungkap Taufiqulhadi kepada seputarnusantara.com di gedung Komisi III DPR- Senayan, pada Selasa 9 Juni 2015.

Menurut Taufiqulhadi, bahwa kepemimpinan Taufiqurrahman Ruqi berjalan dengan baik. Dan sudah sesuai dengan harapan- harapan yang disampaikan oleh masyarakat.

” Indikatornya adalah, problem yang selama ini dihadapi oleh KPK adalah adanya ketegangan antara KPK dengan Polri. Sejauh ini, kami melihat, suasana ketegangan antara KPK vs Polri tidak muncul lagi. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh Pak Ruqi itu sudah on the right track,” tegas Politisi Partai Nasdem ini.

Menurutnya, yang harus dilakukan oleh Pak Ruqi sekarang ini adalah mengembalikan moral Pimpinan KPK dan jajarannya, yang sekarang ini mengalami demoralisasi. Karena KPK mengalami demoralisasi, maka Ketua KPK harus mampu mengembalikan moral jajaran KPK.

” Apalagi sikap Pers yang menyudutkan KPK bahwa KPK kalah 3-0 dalam Praperadilan. Ini menimbulkan demoralisasi di tubuh KPK. Saya ingin, situasi tersebut segera dipulihkan dan KPK kembali memiliki mental dan moral yang bagus. KPK ini kan lembaga konstitusional, maka saya menyerukan agar KPK kembali semangat dalam pemberantasan korupsi. Dan bagi lembaga penegak hukum lainnya untuk sinergi dengan KPK serta tidak boleh bertabrakan dengan KPK,” pungkas Taufiqulhadi di penghujung wawancara. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.