Ir. Nurdin Tampubolon : Dana Aspirasi Timbulkan Ketimpangan Pembangunan

Ir. Nurdin Tampubolon, Ketua Fraksi Hanura DPR

Jakarta. Seputar Nusantara. Ketua Fraksi Partai Hanura di DPR RI Ir. Nurdin Tampubolon mengatakan, dana Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau dana aspirasi tidak memiliki urgensi untuk dilaksanakan.

“ Kami tidak mau terlalu jauh berdebat tentang penting atau tidaknya dana aspirasi. Namun dalam pandangan kami, dana aspirasi itu belum terlihat letak urgensinya untuk dilaksanakan,” ungkap Nurdin Tampubolon kepada seputarnusantara.com di Gedung Nusantara 1 DPR RI- Senayan, pada Kamis 25 Juni 2015.

Dia menjelaskan, pembangunan daerah pemilihan dengan mengatasnamakan negara hanyalah alat legislatif untuk menggunakan uang negara, adalah salah satu bentuk tindakan yang menyakitkan bagi hati nurani.

” Bahwa sebenarnya tugas DPR itu sudah sangat jelas, yakni masalah legislasi, pengawasan dan anggaran. Jadi, menurut kami dari Fraksi Hanura, dana aspirasi tersebut bukan merupakan tugas Legislatif, hal ini seolah- olah DPR bertindak sebagi eksekutif,” tegas Ketua Fraksi Hanura DPR RI ini.

Namun demikian, lanjutnya, karena sudah diputuskan dalam rapat Paripurna DPR, tentunya akan dikaji kembali apakah bertabrakan dan bersebrangan dengan UU diatasnya. Bisa juga kalau memang bertentangan dengan UU yang lebih tinggi, maka keputusan mengenai dana UP2DP tersebut bisa di Judicial Review di Mahkamah Konstitusi.

” Jadi ini masih panjang urusannya, belum lagi kita harus menunggu keputusan pemerintah menyetujui atau tidak. Yang terpenting menurut saya adalah masalah keadilan. Artinya, DPR inikan tingkat Nasional, maka dari Sabang sampai Merauke harus ada pemerataan pembangunan. Kepentingan Nasional harus dikedepankan diatas kepentingan hanya suatu daerah saja,” terangnya.

Nurdin Tampubolon juga menyoroti masalah komposisi anggota DPR yang terbanyak di pulau Jawa. Maka, jika dana aspirasi tersebut cair, azas keadilan dan pemerataan pembangunan tidak akan terwujud. Sebab, dengan jumlah anggota DPR paling banyak di Jawa, sudah barang tentu pembangunan akan lebih melimpah di pulau Jawa.

” Sedangkan diluar pulau Jawa akan kekurangan pembangunan, disebabkan jumlah anggota DPR nya yang sedikit. Sebenarnya pemerataan pembangunan Nasional itu kan sudah ada Musrenbang (Musyawarah Pembangunan Nasional), jadi di Musrenbang sudah diatur pembangunan mulai dari Desa hingga ke Pusat. Jika dana aspirasi turun, maka akan terjadi ketimpangan pembangunan, di Jawa pembangunan akan melimpah, sedangkan di luar Jawa akan kekurangan. Hal- hal seperti ini yang harus diperhatikan,” tegas Nurdin Tampubolon.

Dia menegaskan bahwa Fraksi Hanura DPR RI selalu mendukung setiap kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi dalam upaya membangun bangsa dan negara demi tercapainya program Nawacita. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.