Dampak Isu Reshuffle Terhadap Dinamika Politik dan Ekonomi Daerah

Jakarta. Seputar Nusantara. Akhir-akhir ini pemberitaan di berbagai media didominasi oleh berita tentang seorang menteri menghina Presiden Joko Widodo. Beberapa media menyatakan bahwa Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri (MENDAGRI) yang merupakan Sekjen DPP PDIP telah menyimpan transkrip dan rekaman yang berisi penghinaan terhadap Presiden.

Priyo Budi Santoso (Politisi Senior Partai Golkar) mengatakan “isu menteri menghina Presiden ini sudah merebak, sudah tentu akan menuai isu negative terhadap Presiden, memang tidak patut seorang menteri menghina Presiden, itu jika benar”, ujar Priyo dalam Dialog Kenegaraan di Coffee Corner DPD RI Rabu (01/07/2015).

Dialog Kenegaraan bertema “Dampak Isu Reshuffle Terhadap Dinamika Politik, Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat Daerah”, menghadirkan Oni Suwarman (Anggota Komite III DPD RI, Senator asal Jawa Barat), Eva K.Sundari (Politisi Senior Partai PDIP), Priyo Budi Santoso (Politisi Senior Partai Golkar), Rahmad Bagja (Pengamat Politik Universitas Al Azhar) dan Muhammad Hilman Mattauch selaku moderator.

Priyo menyarankan dalam memilih menteri haruslah memenuhi syarat mutlak, loyal tegak lurus untuk membela Presiden. Mengenai isu reshuffle yang melibatkan koalisi pendukung, jangan dikritik karena ini sudah “kehendak alam”, jika dilakukan tidak apa-apa, wajar jika Presiden berkonsultasi dengan Ibu Megawati, Jokowi berasal dari Partai PDIP. Yang menarik, Presiden sekarang berkonsultasi dengan KMP, jika benar ini terjadi akan tumbuh tradisi baru, jika tidak benar cukup menjaga hubungan dengan elite-elite politik yang ada di parlemen.

Yang jelas Golkar tidak pernah menyodorkan apapun terkait reshuffle kabinet. Jika reshuffle ini dilakukan, berharap langkah ini langkah yang terbaik di posisi centrum, ekonomi bangkit, sektor-sektor bangkit, infrastruktur bangkit, sehingga rakyat senang dengan kepemimpinan Jokowi-JK, pilihlah menteri yang tepat, the right man, the right place, Pungkas Priyo.

Menanggapi isu reshuffle, Eva,K.Sundari (Politisi Senior PDIP) mengatakan “sebetulnya isu reshuffle ini datangnya dari masyarakat bukan dari istana. Dinamika politik ini mempengaruhi kinerja kabinet, sehingga ada beberapa menteri terganggu,” ungkap Eva.

Reshuffle bukanlah sesuatu yang luar biasa, Jokowi memegang list apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dicapai dan menjadi target seorang menteri, itu menjadi bahan bagi Presiden untuk melihat kinerja seorang menteri. Reshuffle ini hak prerogative seorang Presiden, tegas Eva.

Selaku pengamat politik, Rahmad Bagja mengatakan, belum satu tahun pemerintahan Jokowi-JK jika benar melakukan reshuffle, tentunya ada alasan fundamental yang ada dalam pemikiran Presiden. Presiden harus memilih orang yang loyal, memiliki kualifikasi (kemampuan) dan performance media, kalau kinerja baik tetapi performance tidak baik begitu sebaliknya maka akan menjadi masalah besar, ujar Bagja.

Oni Suwarman, Senator asal Jawa Barat mengkritisi adanya seorang menteri yang menghina Presiden. Sebaiknya jika tidak suka langsung sampaikan kepada Presiden, jangan dijadikan konsumsi publik.

Terkait reshuffle, hidup ini orientasi, tak ada yang bisa menduga apa yang akan terjadi nanti, siapapun yang menjadi menteri harus bisa membangun negara, pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang memunculkan ide-ide cemerlang, ujar Oni.

Mengenai dampak isu reshuffle terhadap dinamika politik, ekonomi dan kehidupan masyarakat daerah, DPD RI telah mendapatkan kewenangan dalam pembahasan RUU untuk itu DPD RI akan terus memperjuangkan RUU ekonomi kreatif sehingga daerah lebih maju, negara maju itu bukan karena pemerintahan pusat akan tetapi daerah-daerah yang maju, tutup Oni. (dpd.go.id/Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.