Zulfan Lindan Komisi VI DPR RI : Pelihara Aset- Aset BUMN Mulai Dari Toilet

Zulfan Lindan, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem

Jakarta. Seputar Nusantara. Rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Kementerian BUMN, Selasa (30/6) membicarakan banyak hal selain soal perolehan pinjaman dari BUMN Tiongkok sebesar USD 50 miliar.

Dalam kesempatan tersebut, anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Zulfan Lindan menyampaikan kritiknya berkaitan dengan upaya BUMN dalam memelihara aset yang dimilikinya.

Zulfan menyayangkan BUMN saat ini terlihat seperti tidak terurus. Hanya membicarakan soal proyek baru, tetapi mengabaikan pemeliharaan atas aset yang sudah ada. Padahal menurutnya, BUMN adalah soko guru utama ekonomi, bahkan kalau negara ini collapse, maka BUMN-lah yang bisa ikut membantu mendongkrak gerak ekonomi.

“ Perhatian kita itu (harusnya) dari hal yang kecil. Kalau kita lihat, negara-negara yang maju itu tidak melihat dari yang besar, walaupun pemimpinnya punya konsep besar tetapi mereka memulai dari yang kecil,“ gugahnya.

Zulfan menambahkan pandangannya dengan cerita pemimpin nasional Singapura.

“ Saya masih ingat dulu bagaimana Lee Kuan Yew, begitu keliling SMA, sekolah-sekolah dia kelilingi, yang dilihat pertama olehnya bukan ruangan Direktur SMA. Yang dilihat (pertama) toiletnya seperti apa. Begitu toiletnya nggak bersih, dia bilang besok kamu berhenti, urus toilet aja nggak bisa, kamu mau jadi kepala sekolah,” terangnya.

Anggota DPR dari dapil Aceh II ini mengatakan, toilet ini hanya contoh kecil saja. Namun ia sangat yakin, dari hal kecil yang terpelihara baik inilah akan tercermin kemampuan bangsa ini dalam membangun. Namun demikian hal ini memang menuntut Indonesia punya konsep besar untuk membangun negara yang baik, terutama sistem politik dan ekonominya.

Zulfan menceritakan pengalamannya berkunjung ke berbagai daerah untuk melihat kondisi nyata BUMN beserta aset-asetnya. “Sangat menyedihkan, banyak terbengkalai, hilang, pindah tangan dan macam-macam yang kita lihat,” ungkapnya.

Ia memberi contoh apa yang terjadi pada PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) II Persero. BUMN ini sangat luar biasa, tetapi tanahnya sudah tidak ada lagi. “Mantan direksinya sekarang punya hotel masing-masing, punya rumah mungkin sepuluh untuk satu orang. Kebetulan pada masa itu tidak ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jadi aman,” ujarnya.

Ia meminta Menteri Rini Soewandi menggerakkan para direksi BUMN untuk lebih sering dan lebih erat meninjau langsung lapangan kerja mereka. Tak perlu diberitakan media. “Kami ini anggota DPR kalau turun kan tidak bawa media, jadi tahu persis bagaimana kondisi yang sesungguhnya. Nanti kalau kita bawa pers terus, Nawacita menjadi ‘Nawacitra’ nanti,” sindirnya.

Dia juga menyampaikan bahwa pekerjaan membenahi BUMN bukanlah pekerjaan mudah. Sudah sejak lama terdengar bahwa BUMN menjadi alat peras politik dan kekuasaan. Karena itu menjadi Menteri BUMN itu bukanlah perkara mudah.

“ Harus balance menjaga kepentingan sana, kepentingan sini; belum juga kepentingan dirinya sendiri, macam-macam. Karena itu saya kira, memang, seorang yang menjadi menteri BUMN (harus) nekat, berhadapan dengan seluruh kekuatan politik yang ada di Indonesia dan siap dengan berbagai ancaman. Kalau nggak mau ya itu akhirnya bisa diberhentikan,” jelasnya retoris. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.