Kurtubi : Kita Butuh Listrik Lebih Dari 35.000 MW Untuk Elektrifikasi Nasional

Kurtubi, Anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI Periode 2014- 2019

Jakarta. Seputar Nusantara. Pertunjukan saling sanggah antara Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli memasuki babak yang semakin memanas. Rizal sempat menantang debat terbuka antara dirinya dengan Wapres Jusuf Kalla.

Pasal yang diperdebatkan kali ini sudah bukan lagi soal rencana pembelian pesawat untuk maskapai Garuda Indonesia. Rencana pembangunan pembangkit listrik sebesar 35.000 megawatt di tentang Rizal dengan alasan rencana tersebut tidak realistis dan hanya menjadi proyek ambisius Wapres Jusuf Kalla.

JK yang mendapat komentar pedas dari Rizal pun bereaksi tidak kalah keras. JK meminta Rizal Ramli untuk mempelajari lebih banyak soal kebijakan listrik tersebut sebelum bicara di media.

Menanggapi perdebatan soal benar tidaknya Indonesia butuh 35 ribu megawatt listrik nasional, Anggota Fraksi NasDem DPR RI Kurtubi mengatakan bahwa memang Indonesia membutuhkan elektrifikasi yang besar.

“ Kita memang sangat membutuhkan tambahan kapasitas pembangkit listrik untuk bisa meningkatkan elektrifikasi ratio yang secara nasional masih rendah, sekitar 85 persen,” jelas Kurtubi saat dihubungi Rabu, (19/8).

Pakar energi ini juga mengatakan bahwa rata-rata konsumsi listrik masyarakat Indonesia masih jauh lebih rendah ketimbang negara tetangga, Malaysia. Dengan perbandingan tingkat konsumsi 1:5 antara Indonesia dengan Malaysia, terlihat bahwa Malaysia jauh lebih makmur ketimbang Indonesia.

Sebagai informasi, konsumsi listrik per- kapita Indonesia menurut data IEA tahun 2012 hanya sebesar 733 kWh, sedangkan Malaysia ada di 4.313 kWh/kapita. Sementara itu Singapura di 8.690 kWh/kapita dan Jerman 7.270 kWh/kapita. Sedangkan kapasitas tenaga listrik terpasang sampai akhir tahun 2014, kurang lebih 50.000 megawatt untuk memenuhi kebutuhan 250 juta jiwa bangsa Indonesia.

Kurtubi juga menyampaikan bahwa di daerah pemilihannya sendiri, di NTB paling tinggi rasio elektrifikasi hanya sekitar 65 persen. Hal ini diperhitungkan dari tingkat konsumsi rumah tangga saja. Padahal pemerintah juga sedang giat membangun kawasan timur Indonesia.

“ Investasi dan pertumbuhan ekonomi mustahil bisa ditingkatkan jika listrik kurang,” keluhnya.

Untuk itu Kurtubi meminta polemik soal kebutuhan 35 ribu megawatt listrik yang di kritik Rizal Ramli tidak perlu diperluas. Dia menyarankan pemerintah lebih berkonsentrasi untuk mencari solusi menyempurnakan sistem investasi dan pembangunan kelistrikan nasional. Agar ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tidak semakin tertinggal dibanding dengan negara-negara tetangga.

Lebih jauh, melalui Komisi VII DPR, dia meminta pemerintah untuk serius membangun membangun PLTN (Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir) demi mengejar ketertinggalan elektrifikasi nasional dari negara lain.

“ Untuk itu kami meminta Pemerintah (ESDM dan Dewan Energi Nasional) untuk merevisi Kebijakan Energi Nasional (KEN) dengan tidak lagi PLTN ditempatkan sebagai ‘opsi terakhir’,” ujarnya mengakhiri. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.