Ali Mahir : Anggaran Mangkrak di Bank Daerah Berimbas Pembangunan Lambat

Ir. Ali Mahir, MM., Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem

Jakarta. Seputar Nusantara. Pemerintah menyiapkan tiga skema aturan sebagai langkah anti kriminalisasi bagi pejabat daerah yang ingin mencairkan anggaran.

Selama ini, pemeirntah daerah ketakutan mencairkan anggaran, sehingga akhirnya dana-dana tersebut mangkrak di Bank Pemerintah Daerah (BPD).

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang S. Brodjonegoro mengaku, tiga aturan anti kriminalisasi ini terkait turunan Undang-undang (UU) Administrasi Pemerintahan. Ketiga aturan tersebut dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Pemerintah (PP) dan Instruksi Presiden (Inpres).

Memang ada (ketakutan pejabat daerah untuk dikriminalisasi), baik daerah maupun pusat. Karena melihat pola masa lalu dan adanya ketidakjelasan peraturan. Karena itu perlu ada kejelasan.

Menurut Menteri Keuangan, saat ini ada Rp 255 Triliun dana anggaran yang belum digunakan dan masih mengendap di Bank Pemerintah Daerah karena ketakutan pejabat daerah mencairkan anggaran tersebut.

Sedangkan menurut Ir. Ali Mahir, MM., Anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI, bahwa dengan mengendapnya dana transfer pusat ke daerah sebesar Rp 255 Triliun tersebut, akan berdampak pada lambatnya pembangunan.

” Kalau dana sebesar itu mangkrak di Bank Pembangunan Daerah (BPD), maka akan pasti berimbas pada lambatnya pembangunan di daerah,” ungkap Ali Mahir kepada seputarnusantara.com melalui pesan singkatnya, pada Selasa 25 Agustus 2015.

Menurut Mahir, kalau pembangunan di daerah lambat, sudah pasti mengakibatkan lambatnya laju pertumbuhan ekonomi. Padahal, pemerintah sudah mentargetkan pertumbuhan ekonomi diatas 5%, sedangkan sekarang ini pertumbuhan ekonomi nasional hanya sekitar 4,7% saja.

” Akibat dari lambatnya laju pertumbuhan ekonomi secara nasional, maka akan berimbas bagi penyerapan tenaga kerja juga. Karena, kalau dana mengendap di Bank Daerah, maka secara otomatis pembangunan sarana, prasarana dan infrastruktur menjadi kurang,” tegas anggota Komisi IX DPR RI ini.

” Nah, kalau pembangunan sarana dan infrastruktur sangat minim di daerah- daerah seluruh Indonesia, sudah barang tentu berimbas pada sektor lapangan kerja. Sebab, sektor lapangan kerja dan tenaga kerja, terkait erat dengan pembangunan sarana, prasarana dan infrastruktur,” pungkas Ali Mahir di penghujung wawancara. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.