Ali Mahir : Anggaran Mangkrak di Bank Daerah Berimbas Pembangunan Lambat
Ir. Ali Mahir, MM., Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem
Jakarta. Seputar Nusantara. Pemerintah menyiapkan tiga skema aturan sebagai langkah anti kriminalisasi bagi pejabat daerah yang ingin mencairkan anggaran.
Selama ini, pemeirntah daerah ketakutan mencairkan anggaran, sehingga akhirnya dana-dana tersebut mangkrak di Bank Pemerintah Daerah (BPD).
Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang S. Brodjonegoro mengaku, tiga aturan anti kriminalisasi ini terkait turunan Undang-undang (UU) Administrasi Pemerintahan. Ketiga aturan tersebut dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Pemerintah (PP) dan Instruksi Presiden (Inpres).
Memang ada (ketakutan pejabat daerah untuk dikriminalisasi), baik daerah maupun pusat. Karena melihat pola masa lalu dan adanya ketidakjelasan peraturan. Karena itu perlu ada kejelasan.
Menurut Menteri Keuangan, saat ini ada Rp 255 Triliun dana anggaran yang belum digunakan dan masih mengendap di Bank Pemerintah Daerah karena ketakutan pejabat daerah mencairkan anggaran tersebut.
Sedangkan menurut Ir. Ali Mahir, MM., Anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI, bahwa dengan mengendapnya dana transfer pusat ke daerah sebesar Rp 255 Triliun tersebut, akan berdampak pada lambatnya pembangunan.
” Kalau dana sebesar itu mangkrak di Bank Pembangunan Daerah (BPD), maka akan pasti berimbas pada lambatnya pembangunan di daerah,” ungkap Ali Mahir kepada seputarnusantara.com melalui pesan singkatnya, pada Selasa 25 Agustus 2015.
Menurut Mahir, kalau pembangunan di daerah lambat, sudah pasti mengakibatkan lambatnya laju pertumbuhan ekonomi. Padahal, pemerintah sudah mentargetkan pertumbuhan ekonomi diatas 5%, sedangkan sekarang ini pertumbuhan ekonomi nasional hanya sekitar 4,7% saja.
” Akibat dari lambatnya laju pertumbuhan ekonomi secara nasional, maka akan berimbas bagi penyerapan tenaga kerja juga. Karena, kalau dana mengendap di Bank Daerah, maka secara otomatis pembangunan sarana, prasarana dan infrastruktur menjadi kurang,” tegas anggota Komisi IX DPR RI ini.
” Nah, kalau pembangunan sarana dan infrastruktur sangat minim di daerah- daerah seluruh Indonesia, sudah barang tentu berimbas pada sektor lapangan kerja. Sebab, sektor lapangan kerja dan tenaga kerja, terkait erat dengan pembangunan sarana, prasarana dan infrastruktur,” pungkas Ali Mahir di penghujung wawancara. (Aziz)
BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.
Tulisan dengan Kategori Headline
- Warga Aceh Utara Meninggal Dunia Diduga Akibat Dianiaya Oleh Oknum Polisi, Anggota DPD RI Haji Sudirman Minta Polda Aceh Tangani Serius
- RUPST Telkom Tahun Buku 2023, Fokus Transformasi dan Pertahankan Kinerja Operasional. Telkom Bagikan Dividen Rp 17,68 Triliun atau Tumbuh 6,5% YoY
- Dalam Rangka Memperkuat Sinergitas, DPD RI Menerima Delegasi DPRD Kabupaten Klaten- Provinsi Jawa Tengah
- Kades dan Perangkat Desa Dihadiahi Tunjangan Purna Tugas/ Uang , Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin Berharap Desa Semakin Mandiri
- PT. Telkom (Persero) Dukung Pemulihan 82,1 Ha Lahan Kritis Melalui Reboisasi 33.800 Bibit Pohon. Sepanjang Tahun 2023, Telkom Telah Melaksanakan Pemulihan Lahan Kritis di 4 Provinsi
- Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri Berharap Kepada Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming Raka Agar Libatkan Tokoh Kalimantan Dalam Kabinet
- Krusial Jelang Pilkada 2024, Senator DPD RI Filep Wamafma Uraikan Definisi Orang Asli Papua Dalam Perspektif Antropologi Hukum Hingga Politik Hukum
- Perkuat Cybersecurity Indonesia, Telkom Bersama F5, Pemain Global Multicloud Application Security and Delivery, Kokohkan Kemitraan Yang Strategis
- Kalah dari Uzbekistan, Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti Pacu Semangat Timnas Indonesia U-23 Tetap Menyala
- Viral Sepatu Seharga Rp 31,8 Juta, Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin Meminta Agar Bea Cukai Profesional
- Setjen (Sekretariat Jenderal) DPD RI Luncurkan Pojok Baca Digital (Pocadi)
- Sukses Bikin DPD RI Berdaya & Bertaji, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Terima Special Award dari PWI Jawa Timur
- Menghadiri Acara Halal Bi Halal dan Tasyakuran Milad PKS ke- 22, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti : Silaturahmi Sesama Anak Bangsa
- Dorong Penurunan Biaya Produksi Padi, Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin Minta Pemerintahan Prabowo Tata Ulang Lembaga Pertanian Dan Pangan
- Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Bangga Timnas Indonesia Lolos Semifinal Piala Asia U-b23, Doakan Juara dan Berlaga di Olimpiade Paris 2024
- Ketua DPD RI Puji Isi Pidato Prabowo Subianto di KPU : Beliau Patriotik Sejati
- Nilai Putusan Mahkamah Konstitusi Sudah Tepat dan Proporsional, Wakil Ketua DPD RI Sultan Najamudin Ucapkan Selamat Kepada Prabowo- Gibran
- Tanggapi Putusan MK (Mahkamah Konstitusi), Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti : Harus Ditaati Para Pihak dan Mari Ambil Hikmahnya
- Nilai Rupiah Terus Terdepresiasi Akibat Ancaman Perang, Wakil Ketua DPD RI Sultan Najamudin : Momentum Wujudkan Kemandirian Pangan dan Energi
- Hadiri Halal Bihalal Pemuda Pancasila, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Ingatkan 62 Kader PP di DPR dan DPD RI Untuk Kembalikan Pancasila