Muhammad Iqbal : Pertumbuhan Ekonomi Rendah, Perusahaan Kolaps

Muhammad Iqbal, SE., M. Com., Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PPP

Jakarta. Seputar Nusantara. Pemerintah menyiapkan tiga aturan sebagai langkah anti kriminalisasi bagi pejabat daerah yang ingin mencairkan anggaran.

Selama ini, pemerintah daerah ketakutan mencairkan anggaran sehingga akhirnya dana-dana tersebut mangkrak di Bank Pemerintah Daerah (BPD).

Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang S. Brodjonegoro mengaku, tiga aturan anti kriminalisasi ini terkait turunan Undang-undang (UU) Administrasi Pemerintahan. Ketiga aturan tersebut dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Pemerintah (PP) dan Instruksi Presiden (Inpres).

Sedangkan menurut Muhammad Iqbal, SE., M.Com., Anggota Fraksi PPP (Partai Persatuan Pembangunan) DPR RI, bahwa mangkraknya anggaran daerah tersebut disebabkan oleh birokrasi yang sangat rumit. Sehingga pejabat daerah cenderung sulit untuk mencairkan anggaran daerah tersebut.

” Menurut saya, pejabat daerah sangat berhati- hati dalam mencairkan anggaran daerah, sebab mereka khawatir akan terjerat kasus hukum, itu pengalaman pada waktu lalu,” ungkap Muhammad Iqbal kepada seputarnusantara.com di gedung Nusantara 1 DPR RI- Senayan, pada Jumat 28 Agustus 2015.

Iqbal berharap agar anggaran daerah tersebut bisa secepatnya dicairkan. Sebab, dengan mangkraknya anggaran di Bank Daerah, berakibat minimnya pembangunan di daerah.

” Yang penting pejabat daerah mengikuti aturan- aturan yang berlaku dalam pencairan anggaran daerah. Kalau memang sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, saya rasa pejabat daerah tidak perlu takut terjerat kasus hukum,” terang Iqbal, yang juga Anggota Komisi IX DPR RI ini.

Lebih jauh Iqbal memaparkan, selama ini pejabat daerah takut terjerat kasus hukum dalam pencairan anggaran dan pelaksanaan proyek pembangunan. Iqbal yakin bahwa aparat penegak hukum tidak akan menjerat pejabat daerah kalau itu memang sesuai dengan aturan yang berlaku.

” Kecuali pejabat daerah memang sengaja bermain- main dengan anggaran itu, ya pasti akan terjerat kasus hukum. Tapi kalau sesuai aturan yang berlaku, penegak hukum juga tidak gegabah dalam menetapkan seseorang tersangkut pidana,” tegas Politisi PPP ini.

Dampak mangkraknya anggaran di Bank Daerah, menurut Iqbal, pertumbuhan ekonomi akan semakin rendah. Karena dengan lambatnya pencairan anggaran tersebut, secara otomatis penyerapan anggaran menjadi sedikit. Kalau penyerapan anggaran kecil, maka sangat berimbas pada laju pembangunan di daerah, yang berujung pada rendahnya pertumbuhan ekonomi.

” Dengan penyerapan anggaran yang kecil, secara otomatis perekonomian masyarakat bawah tidak jalan. Kalau perekonomian masyarakat bawah tidak jalan, maka berpengaruh pada rendahnya tingkat kesejahteraan rakyat,” ucap Politisi PPP ini.

Menurut Iqbal, Presiden sudah menginstruksikan kepada jajaran dibawahnya agar penyerapan anggaran lebih ditingkatkan, termasuk dana transfer pusat ke daerah.

” Kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia rendah, sudah barang tentu berdampak pada tenaga kerja. Artinya, kalau pertumbuhan ekonomi rendah, akan banyak perusahaan yang kolaps. Kalau banyak perusahaan yang kolaps tentu akan banyak terjadi PHK yang sangat merugikan tenaga kerja kita. Apalagi sekarang ini kondisi rupiah yang semakin terpuruk terhadap dollar AS,” pungkas Muhammad Iqbal di penghujung wawancara. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.