Peringatan 14 Tahun Tragedi 27 Juli : Para Korban Desak Presiden Bongkar Tabir Hitam Peristiwa Kudatuli
27 - Jul - 2010 | 00:42 | kategori:PolitikJakarta. Seputar Nusantara. Empat belas tahun sudah peristiwa berdarah Kerusuhan 27 Juli (Kudatuli) di kantor DPP PDI, Jl Diponegoro 58, Jakarta Pusat terjadi. Namun, luka para korban masih belum terobati sampai kebenaran mengenai tragedi tersebut terungkap.
Tepat pada peringatan ke empat belas tahun, para korban menuntut Presiden membuka tabir gelap tragedi tersebut.
“Kami minta pada Presiden untuk membuka tabir gelap tragedi ini. SBY harus berani membongkar dalang pelaku pelanggaran HAM berat ini. Terlebih saat itu ia juga menjadi salah satu orang yang terlibat. Ia harus berani bertanggung jawab,” kata ketua Forum Komunikasi Kerukunan 124, Arnoldus Noldy, usai acara peringatan 14 tahun tragedi 27 di bekas Kantor DPP PDI, Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (27/7/2007).
Pemerintah, terutama SBY, menurut Noldy mempunyai tanggung jawab yang besar untuk mengungkap tragedi ini. Kalau tidak, artinya pemerintah sudah mengkhianati masyarakat.
“Kenapa sampai sudah empat belas tahun, peristiwa ini masih terombang-ambing? Makanya harus segera diselesaikan, kalau tidak ini pengkhianatan pada masyarakat. Sampai saat ini, hukum kita masih jalan di tempat,” kata dia.
Sambil mengenang kejadian yang dialaminya empat belas tahun silam, Noldy mengatakan, ia dan 123 korban lainnya sudah dilukai keadilannya. Kejadian ini telah merenggut nama baik mereka.
“Saat itu, kami sedang menjaga kantor DPP PDIP sebagai Satgas Pendukung Megawati yang dinyatakan menang sebagai Ketua Umum PDIP hasil kongres Surabaya. Tapi mereka, penguasa yang kejam berusaha mengambil alih kantor kami dengan cara yang anarkis. Kami dilempari batu, banyak yang tewas tanpa jejak. Dan kami 124 orang yang hidup malah dijadiakn tersangka. Bayangkan, kami yang diserang, malah kami yang dijadikan tersangka? Apa itu yang namanya keadilan? ” keluh Noldy.
Menurut Noldy, saat itu Presiden SBY yang tengah menjabat sebagai Kasdam Jaya juga memiliki andil atas terjadinya tragedi tersebut.
“Ini konspirasi dari pemerintah Orde Baru. Dan SBY juga ikut di sana, sudah seharusnya dia bertanggung jawab,” ujarnya.
Selain itu, dia juga meminta agar jenderal-jenderal yang diduga terlibat segera diusut.
“Tidak hanya SBY, tapi semua jenderal-jenderal yang terlibat harus segera diusut mereka harus bertanggung jawab. Pemerintah juga harus mengembalikan nama baik kami para korban yang malah dijadikan tersangka. Nama kami sudah cacat di mata hukum atas tuduhan yang tidak kami lakukan,” kata dia. (dtc/Aziz)
BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Politik | Both comments and pings are currently closed.
Tulisan dengan Kategori Politik
- Dugaan Rp 150 Miliar Dikorupsi Saat Dinas Kebudayaan Jakarta Digeledah Kejaksaan
- Profil Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Komjen Pol. Setyo Budiyanto
- Gibran Tinjau Makan Gizi Gratis
- KaBIN Diganti Jelang Pelantikan Presiden
- 2 Orang Pengeroyok Wartawan Ditangkap
- Perayaan Ulang Tahun Kedua, NeutraDC Hadirkan Fasilitas Pengelolaan Sampah untuk Lebih dari 10.000 Warga Desa Jambidan YogyakartaBisnis Data Center NeutraDC tunjukkan komitmen sustainability melalui pemberian mesin dan mendirikan bangunan pengelolaan sampah untuk satu desa, serta membagikan sejumlah tempah sampah pilah.
- Massa Demo Pemilu Long March ke Bawaslu
- Kemendikbud Siap Percepat Calon Perawat-Dokter Magang Tangani COVID-19
- Jokowi Kembali Ingatkan Untuk Hilangkan Ego Lembaga dan Kedaerahan
- Anies Baswedan : Jakarta Punya Alat Penanggulangan Bencana Paling Lengkap
- Wacana Calon Presiden & Wakil Presiden Independen Agar Parpol Mereformasi Diri
- Golkar Minta Jatah Menteri Ditambah
- DPRD DIY Setuju Penetapan Gubernur Jogja
- Anggota Badan Kehormatan DPR Plesiran ke Turki Habiskan Rp 800 Juta
- PNS Nakal Bisa Langsung Dipecat!
- Aung San Suu Kyi Serukan Agar Tahanan Politik di Myanmar Dibebaskan
- Badan Kehormatan DPR Kritik Keras Anggota DPR Yang Membawa Suami/ Istri Dalam Pengawasan Haji
- Ida Ria S, SE, MM. ( Komisi VI DPR RI ) : Setahun Pemerintahan SBY Jilid II Sudah Banyak Kemajuan Yang Dicapai
- Drs. H. Roem Kono ( Komisi V DPR RI ) : Manajemen Transportasi Jakarta Harus Segera Diperbaiki Untuk Urai Kemacetan
- Drs.H.Achmad Syafii,M.Si.(Komisi V DPR) : Jakarta Sudah Darurat Macet dan Banjir