WIKA Dapat ‘Suntikan’ Rp 4 Triliun, Bukan Untuk Kereta Cepat Jakarta- Bandung

Menteri BUMN saat Raker dengan Komisi VI DPR RI di kompleks Parlemen- Senayan, Senin 5 Oktober 2015

Jakarta. Seputar Nusantara. Komisi VI DPR RI menyetujui Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk lima Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Yaitu PT. Pertani, PT. Sang Hyang Seri, PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), PT. Wijaya Karya Tbk (WIKA), serta PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III.

WIKA mendapat PMN total Rp 4 triliun, termasuk tambahan Rp 1 triliun yang disepakati hari ini. Tambahan ini diperuntukkan? kepada pembangunan infrastruktur berupa jalan tol Balikpapan- Samarinda yang semula belum diusulkan.

Kemudian juga untuk proyek pembangunan pembangkit listrik di Aceh, dengan kapasitas 2 x 200 megawatt (MW), yang tadinya diusulkan Rp 450 miliar menjadi Rp 1,2 triliun.

” Semua itu sekarang didorong bagaimana membantu membangun infrastruktur, bukan hanya di Jawa tapi seluruh Indonesia. Tambahan yang didapat akan dipergunakan untuk jalan tol Samarinda- Balikpapan ini di WIKA,” papar Menteri BUMN, Rini Soemarno, di ruang rapat Komisi VI DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (5/10/2015).

Rini mengatakan, WIKA tidak akan menggunakan PMN itu untuk proyek kereta cepat Jakarta- Bandung. Sebab, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah meminta proyek tersebut tidak boleh memakai uang negara.

” Bapak Presiden menekankan tidak adanya anggaran dari pemerintah maupun jaminan untuk pembangunan kereta cepat. Jadi kami menekankan memang sama sekali tidak ada menggunakan dana pemerintah termasuk PMN,” kata Rini.

Rini mengatakan. sebelum memulai proyek kereta cepat, WIKA akan lebih dulu membangun pilar-pilar beton yang dibutuhkan jalur kereta. Nanti pilar-pilar ini akan menjadi aset WIKA yang disertakan dalam konsorsium. Sebab, kata Rini, masing-masing konsorsium harus menyertakan modal dalam proyek kereta cepat, termasuk PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII, PT. Kereta Api Indonesia (KAI), dan PT. Jasa Marga Tbk (JSMR).

” Dari total proyek, 75% akan datang dari (pinjaman) perbankan dengan jangka waktu 60 tahun, 25% memang ekuitas. Dari 25% itu sebanyak 60% dipenuhi konsorsium Indonesia dan 40% China,” ujar Rini.

Sementara itu BUMN lain yang mendapatkan PMN adalah PT. Pertani dan PT. Sang Hyang Seri masing-masing Rp 250 miliar.? Tujuannya untuk mendorong peningkatan kapasitas produksi benih padi yang berkualitas serta meningkatkan utilisasi sarana produksi perberasan.

Kemudian adalah PT. PPI sebesar Rp 1 triliun. Digunakan untuk mendukung pelaksanaan penugasan sebagai pemenang stok dan stabilisator harga gula nasional serta dalam rangka peningkatan ekspor produk khas Indonesia.

” Kalau kami mempunyai pabrik gula yang produktif dan kami berikan kepada petani gula, kami berharap konsumen mendapat harga yang tidak terlalu tinggi, karena memang selama ini harga gula hanya dikontrol beberapa pedagang saja,” ungkap Rini.

Tambahan PMN juga diberikan kepada PT. Pelindo III sebesar Rp 1 triliun. Tujuannya untuk membantu pengembangan kapasitas dan peningkatan pelayanan di pelabuhan-pelabuhan kawasan timur Indonesia.

” ?Kami melihat PT. Pelindo III membangun bagian timur dan sudah tidak dapat ruang lagi untuk pembiayaan. Makanya kami berikan tambahan PMN. Karena itu, kami ingin berikan Rp 1 triliun untuk membangun wilayah timur,” pungkasnya.

Usai rapat kerja, hasil keputusannya akan kembali di?bahas di rapat panitia kerja (panja) pembiayaan dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 yang meliputi Badan Anggaran (Badan Anggaran) dan eselon I dari Kementerian terkait dengan BUMN.

Soal Proyek Kereta Cepat Jakarta- Bandung

” Katanya kereta cepat tidak berasal dari APBN, kami mohon klarifikasi, terima kasih pimpinan,” tanya seorang anggota DPR Komisi VI, di awal raker, Senin (5/10/2015)

Mendapat pertanyaan tersebut, Rini menjelaskan soal posisi dari proyek kereta cepat Jakarta- Bandung. Ia menegaskan bahwa proyek ini benar-benar tak memakai APBN, termasuk suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada WIKA dan BUMN yang ikut dalam konsorsium kereta cepat.

” Terima kasih, perlu dijelaskan mengenai kereta cepat memang bapak presiden menekankan tidak adanya anggaran dari pemerintah maupun jaminan untuk pembangunan kereta cepat. Jadi kami menekankan memang sama sekali tidak ada menggunakan dana pemerintah termasuk PMN,” tegas Rini.?

Rini menjelaskan meskipun Wijaya Karya mengajukan PMN untuk tahun depan, namun dipastikan alokasi suntikan modal tersebut bukan untuk pembiayaan kereta cepat.

” Wijaya Karya memang mengusulkan untuk peningkatan modal, tapi betul-betul tidak digunakan untuk kereta cepat. Itu akan terlihat gamblang dari persentasenya berikut laporannya. Karena WIKA ini juga Tbk (perusahaan terbuka), maka penggunaan dananya akan terlihat jelas. Penyertaan modal oleh WIKA ini sama sekali tidak akan dimanfaatkan untuk kereta cepat,” tegas Rini. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.