Johnny G. Plate : Lembaga Negara Harus Sensitif, Jangan Suka Mempolitisasi
Johnny G. Plate, Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPR RI/ Anggota Komisi XI
Jakarta. Seputar Nusantara. Wacana penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium yang sempat terlontar oleh Presiden, bergulir menjadi isu liar.
Tanggapan Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo yang meminta kebijakan itu ditetapkan berdasar kalkulasi matang, ditanggapi beragam oleh kalangan politisi.
Beberapa di antaranya yaitu Misbakhun dari Partai Golkar dan Charles Honoris dari Partai PDI Perjuangan yang menganggap pernyataan Gubernur BI tidak etis.
Pasalnya, Gubernur BI sempat menyebut bahwa kebijakan penurunan harga BBM itu hendaknya tak dilakukan sekadar untuk popularitas semata. Penggal pernyataan inilah yang melompat-lompat di panggung wacana publik, menjadi isu liar dengan berbagai perdebatan keras.
Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPR RI Johnny G. Plate menanggapi pernyataan itu dengan kacamata lebih jernih. Baginya, Gubernur BI dan Presiden merupakan Lembaga Negara dengan dua kewenangan berbeda. Gubernur BI memiliki kewenangan dan Tupoksi terkait moneter, di mana persoalan stabilitas fiskal, dan inflasi tercantum di dalamnya.
“ Semua kebijakan moneter dan inflasi ada di Bank Indonesia,” tutur Johnny G. Plate.
Di sisi lain, Presiden sebagai Kepala Pemerintahan memiliki kewenangan tertinggi dalam berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah. Keputusan untuk menaikkan atau menurunkan administer price, termasuk untuk BBM adalah salah satu kewenangan Presiden sebagai Lembaga Tinggi Negara.
Anggota Komisi XI DPR ini melihat, saat ini kita sangat membutuhkan kerjasama dan koordinasi solid antara pimpinan-pimpinan negara. Oleh karena itu, hendaknya pernyataan para pimpinan lembaga negara yang masuk ke publik tidak berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Sengkarut pernyataan para pejabat publik itu, dikhawatirkan bisa membingungkan dan mengganggu psikologi pasar.
Terkait perdebatan panas yang mengonfrontasi pernyataan Gubernur BI dengan pernyataan Presiden, Johnny G. Plate meminta publik untuk melihat secara substansial, tidak perlu terjebak pada redaksional pernyataan. Baginya, pernyataan Gubernur BI dapat dilihat dari dua poin.
Pertama, Gubernur BI menegaskan bahwa kenaikan atau penurunan harga BBM harus ditentukan berdasar perhitungan harga pokok yang benar dan transparan. Berbagai perhitungan itu juga harus mempertimbangkan daya beli masyarakat.
Poin kedua, Gubernur BI menyebut bahwa keputusan penurunan harga BBM tak boleh ditentukan hanya untuk konsumsi pencitraan politik belaka.
Dalam hemat Johnny, dua poin pernyataan itu sama-sama normal, tak ada persoalan substansial di dalamnya.
“ Tetapi menjadi bias saat itu ditafsirkan sebagai menyerang Presiden. Bahwa keputusan itu adalah keputusan untuk menjaga pencitraan Presiden, Gubernur BI tidak ngomong terkait hal itu,” lanjut Legislator dari NTT ini.
Memang, Johnny tidak menyangkal bahwa keputusan tentang naik-turunnya harga BBM itu bukan kewenangan Gubernur BI. Tapi, persoalan itu terkait dengan tugasnya selaku pengawal moneter dalam negeri, mengingat dampaknya akan berpengaruh erat terhadap laju inflasi yang merupakan fokus tugas Gubernur BI.
Sebagai penutup, Johnny kembali mengingatkan agar segenap jajaran aparatur negara bersikap lebih sensitif, dan tidak memolitisasi pernyataan-pernyataan para pejabat publik. Baginya, pemerintah harus diberi kelonggaran menghitung harga pokok BBM dan menetapkan penurunan harga yang memicu terdongkraknya daya beli warga.
” Di sisi lain, BI juga harus memiliki kelonggaran untuk mempersiapkan instrumen agar bisa sepenuhnya memanfaatkan keputusan itu untuk menekan inflasi. Nah, itu yang kita imbau. Jangan dipolitisasi, (sebab) itu yang (akan) berdampak buruk terhadap perekonomian kita,” tutup Johnny G. Plate. (Aziz)
BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.
Tulisan dengan Kategori Headline
- Warga Aceh Utara Meninggal Dunia Diduga Akibat Dianiaya Oleh Oknum Polisi, Anggota DPD RI Haji Sudirman Minta Polda Aceh Tangani Serius
- RUPST Telkom Tahun Buku 2023, Fokus Transformasi dan Pertahankan Kinerja Operasional. Telkom Bagikan Dividen Rp 17,68 Triliun atau Tumbuh 6,5% YoY
- Dalam Rangka Memperkuat Sinergitas, DPD RI Menerima Delegasi DPRD Kabupaten Klaten- Provinsi Jawa Tengah
- Kades dan Perangkat Desa Dihadiahi Tunjangan Purna Tugas/ Uang , Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin Berharap Desa Semakin Mandiri
- PT. Telkom (Persero) Dukung Pemulihan 82,1 Ha Lahan Kritis Melalui Reboisasi 33.800 Bibit Pohon. Sepanjang Tahun 2023, Telkom Telah Melaksanakan Pemulihan Lahan Kritis di 4 Provinsi
- Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri Berharap Kepada Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming Raka Agar Libatkan Tokoh Kalimantan Dalam Kabinet
- Krusial Jelang Pilkada 2024, Senator DPD RI Filep Wamafma Uraikan Definisi Orang Asli Papua Dalam Perspektif Antropologi Hukum Hingga Politik Hukum
- Perkuat Cybersecurity Indonesia, Telkom Bersama F5, Pemain Global Multicloud Application Security and Delivery, Kokohkan Kemitraan Yang Strategis
- Kalah dari Uzbekistan, Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti Pacu Semangat Timnas Indonesia U-23 Tetap Menyala
- Viral Sepatu Seharga Rp 31,8 Juta, Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin Meminta Agar Bea Cukai Profesional
- Setjen (Sekretariat Jenderal) DPD RI Luncurkan Pojok Baca Digital (Pocadi)
- Sukses Bikin DPD RI Berdaya & Bertaji, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Terima Special Award dari PWI Jawa Timur
- Menghadiri Acara Halal Bi Halal dan Tasyakuran Milad PKS ke- 22, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti : Silaturahmi Sesama Anak Bangsa
- Dorong Penurunan Biaya Produksi Padi, Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin Minta Pemerintahan Prabowo Tata Ulang Lembaga Pertanian Dan Pangan
- Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Bangga Timnas Indonesia Lolos Semifinal Piala Asia U-b23, Doakan Juara dan Berlaga di Olimpiade Paris 2024
- Ketua DPD RI Puji Isi Pidato Prabowo Subianto di KPU : Beliau Patriotik Sejati
- Nilai Putusan Mahkamah Konstitusi Sudah Tepat dan Proporsional, Wakil Ketua DPD RI Sultan Najamudin Ucapkan Selamat Kepada Prabowo- Gibran
- Tanggapi Putusan MK (Mahkamah Konstitusi), Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti : Harus Ditaati Para Pihak dan Mari Ambil Hikmahnya
- Nilai Rupiah Terus Terdepresiasi Akibat Ancaman Perang, Wakil Ketua DPD RI Sultan Najamudin : Momentum Wujudkan Kemandirian Pangan dan Energi
- Hadiri Halal Bihalal Pemuda Pancasila, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Ingatkan 62 Kader PP di DPR dan DPD RI Untuk Kembalikan Pancasila