Johnny G. Plate : Lembaga Negara Harus Sensitif, Jangan Suka Mempolitisasi

Johnny G. Plate, Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPR RI/ Anggota Komisi XI

Jakarta. Seputar Nusantara. Wacana penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium yang sempat terlontar oleh Presiden, bergulir menjadi isu liar.

Tanggapan Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo yang meminta kebijakan itu ditetapkan berdasar kalkulasi matang, ditanggapi beragam oleh kalangan politisi.

Beberapa di antaranya yaitu Misbakhun dari Partai Golkar dan Charles Honoris dari Partai PDI Perjuangan yang menganggap pernyataan Gubernur BI tidak etis.

Pasalnya, Gubernur BI sempat menyebut bahwa kebijakan penurunan harga BBM itu hendaknya tak dilakukan sekadar untuk popularitas semata. Penggal pernyataan inilah yang melompat-lompat di panggung wacana publik, menjadi isu liar dengan berbagai perdebatan keras.

Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPR RI Johnny G. Plate menanggapi pernyataan itu dengan kacamata lebih jernih. Baginya, Gubernur BI dan Presiden merupakan Lembaga Negara dengan dua kewenangan berbeda. Gubernur BI memiliki kewenangan dan Tupoksi terkait moneter, di mana persoalan stabilitas fiskal, dan inflasi tercantum di dalamnya.

“ Semua kebijakan moneter dan inflasi ada di Bank Indonesia,” tutur Johnny G. Plate.

Di sisi lain, Presiden sebagai Kepala Pemerintahan memiliki kewenangan tertinggi dalam berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah. Keputusan untuk menaikkan atau menurunkan administer price, termasuk untuk BBM adalah salah satu kewenangan Presiden sebagai Lembaga Tinggi Negara.

Anggota Komisi XI DPR ini melihat, saat ini kita sangat membutuhkan kerjasama dan koordinasi solid antara pimpinan-pimpinan negara. Oleh karena itu, hendaknya pernyataan para pimpinan lembaga negara yang masuk ke publik tidak berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Sengkarut pernyataan para pejabat publik itu, dikhawatirkan bisa membingungkan dan mengganggu psikologi pasar.

Terkait perdebatan panas yang mengonfrontasi pernyataan Gubernur BI dengan pernyataan Presiden, Johnny G. Plate meminta publik untuk melihat secara substansial, tidak perlu terjebak pada redaksional pernyataan. Baginya, pernyataan Gubernur BI dapat dilihat dari dua poin.

Pertama, Gubernur BI menegaskan bahwa kenaikan atau penurunan harga BBM harus ditentukan berdasar perhitungan harga pokok yang benar dan transparan. Berbagai perhitungan itu juga harus mempertimbangkan daya beli masyarakat.

Poin kedua, Gubernur BI menyebut bahwa keputusan penurunan harga BBM tak boleh ditentukan hanya untuk konsumsi pencitraan politik belaka.

Dalam hemat Johnny, dua poin pernyataan itu sama-sama normal, tak ada persoalan substansial di dalamnya.

“ Tetapi menjadi bias saat itu ditafsirkan sebagai menyerang Presiden. Bahwa keputusan itu adalah keputusan untuk menjaga pencitraan Presiden, Gubernur BI tidak ngomong terkait hal itu,” lanjut Legislator dari NTT ini.

Memang, Johnny tidak menyangkal bahwa keputusan tentang naik-turunnya harga BBM itu bukan kewenangan Gubernur BI. Tapi, persoalan itu terkait dengan tugasnya selaku pengawal moneter dalam negeri, mengingat dampaknya akan berpengaruh erat terhadap laju inflasi yang merupakan fokus tugas Gubernur BI.

Sebagai penutup, Johnny kembali mengingatkan agar segenap jajaran aparatur negara bersikap lebih sensitif, dan tidak memolitisasi pernyataan-pernyataan para pejabat publik. Baginya, pemerintah harus diberi kelonggaran menghitung harga pokok BBM dan menetapkan penurunan harga yang memicu terdongkraknya daya beli warga.

” Di sisi lain, BI juga harus memiliki kelonggaran untuk mempersiapkan instrumen agar bisa sepenuhnya memanfaatkan keputusan itu untuk menekan inflasi. Nah, itu yang kita imbau. Jangan dipolitisasi, (sebab) itu yang (akan) berdampak buruk terhadap perekonomian kita,” tutup Johnny G. Plate. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.