Sulaeman Hamzah : Paket Ekonomi Jilid III Harus Bisa Menggerakkan Koperasi

H. Sulaeman L. Hamzah, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem

Jakarta. Seputar Nusantara. Pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kemarin Rabu 7 Oktober 2015 mengumumkan paket kebijakan ekonomi jilid III.

Banyak kebijakan baru yang dilakukan pemerintah.

Paket kebijakan baru tersebut menyasar ke berbagai sektor industri. Pemerintah memangkas harga bahan bakar dan energi. Selain itu beberapa izin yang cukup panjang akhirnya dipangkas.

Sementara itu dari sektor keuangan, ada asuransi bagi petani hingga pengajuan KUR yang dipermudah.

Menurut H. Sulaeman L. Hamzah, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, bahwa paket kebijakan ekonomi jilid III diharapkan bisa mendorong ekonomi rakyat kecil. Ada keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil dan ekonomi kreatif serta UKM (Usaha Kecil Menengah).

” Saya mengharapkan ada perhatian yang khusus kepada koperasi. Walaupun mengenai koperasi tidak tersurat langsung dalam paket kebijakan ekonomi jilid III, namun saya yakin ada terkandung maksud juga untuk koperasi. Sejak awal kita selalu mendorong ini, karena juga didukung oleh UUD 1945 pasal 33 bahwa perekenomian didorong dengan kerjasama dan gotong- royong,” ungkap Sulaeman Hamzah kepada seputarnusantara.com di Gedung Nusantara I DPR- Senayan, pada Kamis 8 Oktober 2015.

Sulaeman Hamzah memaparkan, bahwa kerjasama dan gotong- royong sudah menjadi budaya nasional bangsa Indonesia. Selama ini, pemerintah kurang perhatian terhadap koperasi, padahal koperasi yang prinsipnya adalah gotong- royong, tersurat dalam UUD 1945. Belakangan ini, bahkan koperasi tidak ada gaungnya lagi, justru kalah pamornya dengan UKM.

” UKM ini bukan suatu lembaga dan hanya bersifat perorangan. Kalau kita terlalu mendorong UKM, kemudian mengesampingkan koperasi, saya khawatir kita semakin tersesat jauh dalam mengembangkan perekonomian yang bersifat gotong- royong. Kalau UKM dikemas dalam sebuah wadah koperasi, itu sangat bagus,” tegas Sulaeman Hamzah, Politisi Partai NasDem ini.

Lebih lanjut Sulaeman berharap, dengan adanya asuransi pertanian dalam paket kebijakan ekonomi jilid III, kemasan dalam sebuah koperasi tadi menjadi sebuah kebangkitan. Kalau ini pemerintah gencar menjalankan, dirinya berharap pemerintah lebih fokus pada koperasi. Gerakan koperasi ini kita lihat ada di primer pada tingkat petani di pedesaan, bahkan gerakan koperasi ada ditingkat Kabupaten, Provinsi hingga Pusat.

” Induknya koperasi ada di Pusat Jakarta. Kalau saja pemerintah mau mendorong Inkud (Induk Koperasi Unit Desa) yang dulu pernah berjaya, kemudian ditarik ke lapangan dengan mendorong Puskud (Pusat Koperasi Unit Desa), kemudian mendorong KUD (Koperasi Unit Desa) ditingkat petani langsung, dan fokus pada satu komoditas, maka gerakan nasional satu komoditas yang dikelola KUD tersebut, dan diekspor oleh Inkud, maka ini bisa menjadi terarah,” ungkapnya.

Jadi, lanjutnya, komoditas yang merakyat bagi petani dan nelayan harus dikembangkan. Yang mendukung itu semua adalah Inkud, Puskud dan KUD. Apapun istilahnya, saya yakin akan berkembang pesat dan menjadi besar. Itu yang diharapkan Sulaeman atas keluarnya paket ekonomi jilid III.

” Sosialisasi paket ekonomi jilid III ini sangat penting ke daerah. Agar daerah dapat segera merasakan dampak dari paket ekonomi tersebut. Saya berharap kepada pemerintah daerah agar mau dan mampu menempatkan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sesuai dengan bidang dan keahliannya. Kepala SKPD harus sesuai dengan disiplin ilmunya dan profesional di bidangnya,” ucap Anggota DPR dari Dapil Papua ini.

Menurutnya, jangan seperti selama ini yang terjadi di Indonesia, Kepala SKPD tidak sesuai dengan disiplin ilmunya. Sehingga mereka tidak mampu memimpin lembaganya karena tidak menguasai bidangnya. Ini semua harus segera diperbaiki di Indonesia.

” Misalnya Kepala Dinas Pertanian, itu harus dari sarjana pertanian yang menguasai betul masalah- masalah yang berkaitan dengan pertanian. Demikian juga Kepala Dinas Peternakan misalnya, juga harus dari disiplin ilmu peternakan, sehingga bisa mengembangkan peternakan di daerahnya. Semua instansi teknis harus diisi oleh pejabat yang sesuai dengan disiplin ilmunya,” terangnya.

Sulaeman Hamzah menyoroti hal tersebut demi kemajuan daerah. Karena selama ini banyak instansi yang dipimpin oleh orang yang tidak kompeten. Bahkan ada Dinas Koperasi diisi oleh pejabat limpahan dari Dinas Pemakaman, ini tidak tepat. Kalau hal ini dibiarkan, semakin tidak menentu dan tidak mempunyai tujuan pemerintah daerah, hanya untuk memberi lapangan kerja kepada orang- orang dekat pejabat daerah saja.

” Apa yang bisa diharapkan dari pejabat yang hanya untuk memenuhi quota jabatan saja dan tidak bisa bekerja. Ini harus segera diperbaiki, agar daerah dapat membangun dengan cepat dan pejabat- pejabatnya mempunyai keahlian serta mau bekerja,” pungkas Sulaeman Hamzah di penghujung wawancara. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.