Tamanuri : Lonjakan Dana Bansos Jelang Pilkada Serentak, Patut Diwaspadai

Drs. H. Tamanuri, MM., Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem

Jakarta. Seputar Nusantara. Menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 9 Desember 2015, alokasi dana bansos (bantuan sosial) meningkat drastis. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bahkan menyebutkan dana itu bahkan meningkat sampai 1.000 persen.

” Sebanyak 89 daerah, dalam data FITRA, ICW, dan Direktur Keuangan Kemendagri, mohon maaf peningkatan sampai 1000 persen bansos itu. Kenapa anggaran pilkada susah ,tapi anggaran bansos mudah sekali?” ujar Tjahjo dalam Rakornas Persiapan Pilkada di Ecovention, Ancol, Jakarta Utara, Kamis (12/11/2015).

Ia mengingatkan agar kepala daerah petahana yang maju kembali dalam pilkada tidak menyalahgunakan kenaikan dana bansos tersebut.

Menurut Tjahjo, terjadi limpahan anggaran cukup besar pada bulan November, menjelang pelaksanaan pilkada yang dijadwalkan pada 9 Desember 2015.

Sedangkan menurut Drs. H. Tamanuri, MM., Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, bahwa kalau penjabat Bupati/ Walikota yang telah ditunjuk oleh Gubernur, tidak ada main mata dengan calon incumbent, maka akan sulit melakukan money politics lewat Bansos. Karena apa, karena incumbent yang mencalonkan kembali sudah tidak duduk sebagai Bupati/ Walikota dan statusnya demisioner.

” Jadi, sepanjang tidak ada main mata antara incumbent dengan penjabat Bupati/ Walikota, itu tidak akan terjadi. Kecuali memang ada permainan antara incumbent dengan penjabat Bupati/ Walikota tersebut. Walaupun dana bansos itu tetap turun, kalau tidak ada permainan, berarti itu murni untuk kegiatan sosial kemasyarakatan,” ungkap Tamanuri kepada seputarnusantara.com di Gedung Nusantara 1 DPR RI- Senayan, pada Senin 30 November 2015.

Lebih lanjut Tamanuri menjelaskan, bantuan sosial kepada Ormas, yayasan maupun organisasi masyarakat lainnya, harus murni demi rakyat, bukan untuk money politics terselubung menjelang Pilkada serentak. Karena tujuan bansos dari pemerintah daerah itu, memang untuk kegiatan sosial kemasyarakatan.

” Jadi, dana bansos yang melonjak tajam hingga ratusan bahkan ribuan persen, kalau memang demi rakyat, itu tidak masalah. Jangan sampai lonjakan tajam itu karena ada tendensi khusus jelang Pilkada serentak 9 Desember 2015, itu tidak boleh. Lonjakan tajam tersebut jelang Pilkada memang patut diwaspadai,” tegas Politisi Partai NasDem ini.

Jadi, lanjutnya, kuncinya adalah ada di penjabat Bupati/ Walikota, kalau memang dia murni tidak ada main mata dengan incumbent, maka dana bansos yang digelontorkan tidak ada tendensi tertentu.

” Jangan sampai ada kongkalikong antara incumbent dengan penjabat Bupati/ Walikota. Karena incumbent punya peluang main mata dengan penjabat yang meneruskan masanya sampai ada pejabat definitif nantinya,” pungkas Tamanuri di penghujung wawancara. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.