Tamanuri : Sengketa Lahan, Kementerian Agraria Janjikan Mediasi Konflik Tanah

Drs. H. Tamanuri, MM., Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem

Jakarta. Seputar Nusantara. Konflik pertanahan menjadi topik teratas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI dengan Menteri Agraria dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan, Kamis (21/01).

Rata-rata permasalahan yang terus diangkat dalam agenda rutin Komisi II dengan rekan kerjanya tersebut adalah konflik pertanahan yang melibatkan pihak TNI atau perusahaan dengan masyarakat.

Faktanya, memang konflik terkait tak hanya menyangkut lahan puluhan hektar, melainkan ribuan hektar. Tak sedikit di antara kasus konflik tanah itu yang telah mengalami sengketa selama puluhan tahun, dan hingga kini belum juga terselesaikan.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Drs. H. Tamanuri, MM., mengaku dibanjiri keluhan dari masyarakat Lampung Utara ketika reses di akhir masa sidang ke empat Desember 2015 silam. Masyarakat yang menjadi konstituennya tersebut mengeluh, tanah yang sudah menjadi tumpuannya untuk bertani dan bercocok tanam tak bisa lagi dimanfaatkannya.

Hal itu terjadi seiring peralihan penggunaan lahan kepada TNI Angkatan Laut untuk pemukiman tentara tahun 1967. Ribuan hektar lahan yang sebelumnya mereka gunakan untuk bertani, akhirnya harus diserahkan kepada oknum TNI AL waktu itu.

“ Total enclave itu 3.139 Hektar, pemukiman TNI AL 2.671 Hektar, luas bersih lahan 8.502 hektar dan luas totalnya 11.646. Sedangkan yang diklaim masyarakat itu 19.234 tapi memang masih bermasalah penyelesaiannya,” papar Legislator Fraksi Partai NasDem ini.

Mantan Bupati Way Kanan ini kemudian memaparkan betapa sporadisnya perlakuan oknum TNI AL yang berusaha memperkuat otoritasnya. Tidak jarang, masyarakat mendapat intimidasi karena perkara lahan itu, meski hal itu tak menyurutkan aspirasi yang mereka pandang sebagai hak atas tanah tersebut.

Masyarakat bahkan menempuh berbagai jalur untuk mendapat perlakuan lebih adil, baik melalui jalur hukum maupun melalui berbagai jalur politik dengan pemerintah daerah dan DPRD.

“ Langkahnya sudah sangat keterlaluan memang, dari intimidasi sampai yang terbaru adalah memasang portal untuk membatasi kegiatan warga,” tukas Tamanuri.

Menanggapi permasalahan yang diutarakan Tamanuri, Ferry Mursyidan Baldan mengakui bahwa persoalan tanah saat ini sangatlah kompleks. Bukan hanya menyangkut konflik antara TNI dan masyarakat, persoalan tanah juga mewarnai kehidupan sehari-hari setiap individu. Untuk itu menurut Ferry, Kementeriannya telah melakukan upanya penyelesaiannya yang terbaik untuk semua pihak.

“ Kementerian Agraria lebih mendahulukan proses mediasi antara pihak yang berkonflik dan bersengketa, baru kemudian kata sepakat akan dihasilkan. Tentunya, dengan kesungguhan kami upayakan mediasi itu dengan cepat,” ungkap Ferry. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.