Pegiat Antikorupsi : Jangan Pilih Partai Politik Yang Dukung Revisi UU KPK

Jakarta. Seputar Nusantara. Fraksi Gerindra dan kemudian Fraksi Demokrat menolak revisi UU KPK. Sedang mayoritas fraksi yang lain sepakat agar UU KPK direvisi sebagai inisiatif DPR berlanjut. Belakangan memang ditunda parpipurna revisi UU KPK.

Sikap partai politik yang mendukung revisi UU KPK ini disesalkan oleh koordinator divisi investigasi ICW, Febri Hendri. Partai politik melupakan janji-janji kampanye akan mendukung pemberantasan korupsi.

“Ada kelompok oligarki atau ada yang mengatakan itu kartel politik yang tidak menghendaki KPK. KPK ini menghalangi konsolidasi mereka, kekuatan mereka untuk mengakumulasikan modal. Mereka terganggu oleh KPK,” tandas Febri di Graha PPI, Jakarta Pusat, Kamis (11/2/2016).

Febri berpendapat ada dua cara yang ditempuh oleh para kartel ini untuk melemahkan KPK. “Untuk melemahkan KPK cuma dua, satu revisi UUnya, preteli kewenangannya. Kedua singkirkan orang-orang pentolannya,” sambungnya.

Dia melihat saat ini KPK memang sudah dilemahkan. Upaya ini dianggap sebagai langkah mereka untuk membentengi diri.

“Nah dua-dua ini sedang terjadi saat ini dan mana kekuatan politik Indonesia saat ini yang belum diseret KPK. Coba partai politik mana yang politisinya tidak diseret KPK, pengusaha mana yang tidak diseret KPK. Wajar kalau kemudian mereka revisi UU itu, preteli kewenangannya dan singkirkan orang-orang pentolannya,” tandasnya.

Berkaca dari hasil di DPR untuk melemahkan KPK. Dia kemudian menyarankan agar masyarakat jangan memilih partai politik tersebut.

“Kita minta pada rakyat Indonesia untuk tidak memilih partai, politisi yang tidak dukung KPK. Karena kami menilai revisi UU KPK itu melemahkan KPK itu sendiri,” paparnya.

“Poin-poin revisi itu tidak ada satupun yang mendukung atau bahkan menguatkan KPK yang mana revisi yang mendukung KPK itu tidak ada,” pungkasnya. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.