Pegiat Antikorupsi : Jangan Pilih Partai Politik Yang Dukung Revisi UU KPK
Jakarta. Seputar Nusantara. Fraksi Gerindra dan kemudian Fraksi Demokrat menolak revisi UU KPK. Sedang mayoritas fraksi yang lain sepakat agar UU KPK direvisi sebagai inisiatif DPR berlanjut. Belakangan memang ditunda parpipurna revisi UU KPK.
Sikap partai politik yang mendukung revisi UU KPK ini disesalkan oleh koordinator divisi investigasi ICW, Febri Hendri. Partai politik melupakan janji-janji kampanye akan mendukung pemberantasan korupsi.
“Ada kelompok oligarki atau ada yang mengatakan itu kartel politik yang tidak menghendaki KPK. KPK ini menghalangi konsolidasi mereka, kekuatan mereka untuk mengakumulasikan modal. Mereka terganggu oleh KPK,” tandas Febri di Graha PPI, Jakarta Pusat, Kamis (11/2/2016).
Febri berpendapat ada dua cara yang ditempuh oleh para kartel ini untuk melemahkan KPK. “Untuk melemahkan KPK cuma dua, satu revisi UUnya, preteli kewenangannya. Kedua singkirkan orang-orang pentolannya,” sambungnya.
Dia melihat saat ini KPK memang sudah dilemahkan. Upaya ini dianggap sebagai langkah mereka untuk membentengi diri.
“Nah dua-dua ini sedang terjadi saat ini dan mana kekuatan politik Indonesia saat ini yang belum diseret KPK. Coba partai politik mana yang politisinya tidak diseret KPK, pengusaha mana yang tidak diseret KPK. Wajar kalau kemudian mereka revisi UU itu, preteli kewenangannya dan singkirkan orang-orang pentolannya,” tandasnya.
Berkaca dari hasil di DPR untuk melemahkan KPK. Dia kemudian menyarankan agar masyarakat jangan memilih partai politik tersebut.
“Kita minta pada rakyat Indonesia untuk tidak memilih partai, politisi yang tidak dukung KPK. Karena kami menilai revisi UU KPK itu melemahkan KPK itu sendiri,” paparnya.
“Poin-poin revisi itu tidak ada satupun yang mendukung atau bahkan menguatkan KPK yang mana revisi yang mendukung KPK itu tidak ada,” pungkasnya. (Aziz)
BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.
Tulisan dengan Kategori Headline
- Kalah dari Uzbekistan, Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti Pacu Semangat Timnas Indonesia U-23 Tetap Menyala
- Viral Sepatu Seharga Rp 31,8 Juta, Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin Meminta Agar Bea Cukai Profesional
- Setjen (Sekretariat Jenderal) DPD RI Luncurkan Pojok Baca Digital (Pocadi)
- Sukses Bikin DPD RI Berdaya & Bertaji, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Terima Special Award dari PWI Jawa Timur
- Menghadiri Acara Halal Bi Halal dan Tasyakuran Milad PKS ke- 22, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti : Silaturahmi Sesama Anak Bangsa
- Dorong Penurunan Biaya Produksi Padi, Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin Minta Pemerintahan Prabowo Tata Ulang Lembaga Pertanian Dan Pangan
- Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Bangga Timnas Indonesia Lolos Semifinal Piala Asia U-b23, Doakan Juara dan Berlaga di Olimpiade Paris 2024
- Ketua DPD RI Puji Isi Pidato Prabowo Subianto di KPU : Beliau Patriotik Sejati
- Nilai Putusan Mahkamah Konstitusi Sudah Tepat dan Proporsional, Wakil Ketua DPD RI Sultan Najamudin Ucapkan Selamat Kepada Prabowo- Gibran
- Tanggapi Putusan MK (Mahkamah Konstitusi), Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti : Harus Ditaati Para Pihak dan Mari Ambil Hikmahnya
- Nilai Rupiah Terus Terdepresiasi Akibat Ancaman Perang, Wakil Ketua DPD RI Sultan Najamudin : Momentum Wujudkan Kemandirian Pangan dan Energi
- Hadiri Halal Bihalal Pemuda Pancasila, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Ingatkan 62 Kader PP di DPR dan DPD RI Untuk Kembalikan Pancasila
- Sebut Judi Online Sebagai Penyakit Sosial, Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin Apresiasi OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Blokir Rekening Pelaku
- Laporan Keuangan PT. Telkom Kuartal I/ 2024, Kuartal Pertama Tahun 2024 Telkom Catat Laba Bersih Operasi Rp 6,3 Triliun atau Tumbuh 3,1% YoY
- Cermati Polemik Realisasi Proyek di Daerah, Filep Wamafma Dorong Stakeholder Papua Barat Tegas Awasi
- Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Mendukung Penuh Obligasi Daerah, Tetapi Harus Ketat dan Terukur
- Telin Milik Telkom dan Dialog Axiata Tandatangani Kemitraan Strategis Untuk Kelola Layanan Terminasi Suara dan SMS Internasional. Kolaborasi Diharapkan Dapat Mempelopori Pendekatan Transformatif Untuk Melindungi Jaringan Komunikasi dan Membangun Kepercayaan di Era Digital
- Tiga Tahun Berturut- Turut, Telkom Indonesia Kembali Meraih Penghargaan Linkedin Top Companies 2024
- Sebagian Wilayah Purworejo- Jateng Diserang Hama Wereng, Petugas POPT pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Lakukan Gerdal OPT
- Apa Kabar JLS Jatim, 23 Tahun Tak Selesai. Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti : Harus Dipercepat