Supiadin Aries Saputra : Jika Mampu Kelola Potensi, RRI Bisa Sekelas BBC

Supiadin Aries Saputra, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem

Jakarta. Seputar Nusantara. Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Supiadin Aries Saputra berharap Radio Republik Indonesia (RRI) mampu menjadi media yang dinamis di tengah persaingan industri hiburan dewasa ini.

Di era keterbukaan informasi saat ini, RRI tak bisa lagi sekadar berperan sebagai corong propaganda pemerintah, namun harus memposisikan diri sebagai Lembaga Penyiaran Publik (LPP).

Paradigma itu menuntut manajemen RRI yang lebih peka terhadap selera pendengar, terlebih di tengah rencana penggabungan manajemennya dengan Televisi Republik Indonesia (TVRI).

Keduanya adalah lembaga penyiaran yang tumbuh besar di bawah rezim Orde Baru, yang sama-sama menghadapi tantangan baru di era pasca reformasi.

“ Seperti apa konsep dan road mapnya, agar penyatuan manajemen TVRI dan RRI juga bisa meningkatkan kualitas RRI sendiri?” tanya Supiadin dalam Uji Kelayakan dan Kepatutan calon Dewan Pengawas LPP RRI di ruang Komisi I DPR, Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (24/02).

Road Map yang dimaksud Supiadin khususnya terkait perencanaan jangka menengah dan jangka pendek RRI dalam upaya pengembangan institusinya. Dalam kerangka itu, RRI harus mengidentifikasi secara jernih persoalan-persoalan yang selama ini dihadapi, salah satunya terkait jumlah pendengar yang minim.

Persoalan itu cukup ironis jika mengingat jaringan penyiaran RRI yang sangat luas, dengan fasilitas pemancar yang tersedia di seluruh Indonesia.

Supiadin menegaskan, semua itu harus menjadi bahan refleksi bagi RRI. Jika akar persoalannya bisa dipetakan secara jernih, baru lembaga itu bisa merumuskan strategi yang bisa membawanya menjadi radio nomor wahid di Indonesia.

Berbagai fasilitas yang disandang RRI, menurut Supiadin tak menutup kemungkinan untuk menjadi sekelas ABC Radio milik Australia, BBC milik Inggris atau NHK milik Jepang. Tentu saja, sebelum berkembang ke sana, RRI harus benar-benar mengenali kelebihan dan kekurangannya.

“ Dewan Pengawas LPP RRI ini harus berpikir strategis untuk menuju kesana. Apa lagi penggabungan itu (TVRI dan RRI, red.) akan segera berlaku pasca ditandatanganinya RUU Radio dan Televisi Republik Indonesia,” tandas Supiadin.

RUU Radio dan Televisi Republik Indonesia (RTRI) yang sebenarnya sudah masuk prioritas dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2014, hingga kini belum disahkan. Sesuai agenda DPR, pengesahan itu baru akan dilakukan beberapa bulan ke depan.

Pengesahan yang berimbas pada penggabungan dua media massa plat merah itu, dalam hemat supiadin bisa menjadi peluang atau pun tantangan bagi RRI sendiri. Jika kedua lembaga bisa bersinergi, maka akan berimbas positif pada perkembangannya ke depan. Sebaliknya, jika kedua tidak bisa bersinergi, maka kedua media itu tetap akan tersingkir dari arena persaingan.

“ Sekarang RUU RTRI sudah masuk Prolegnas prioritas 2016, termasuk kewenangan Dewan Pengawas RRI diatur di situ. Kita lihat saja mainnya seperti apa. Ke depan, bagaimana membangun komunikasi efektif antar keduanya untuk menjaga kinerja RRI ini,” pungkas legislator Fraksi Partai NasDem dari Dapil Jawa Barat XI ini.

Pandangan Supiadin Aries Saputra itu dikemukakan dalam Uji Kelayakan dan Kepatutan terhadap lima orang calon Dewan Pengawas Radio Republik Indonesia gelombang terakhir (24/02/2016). Kelimanya terdiri dari Mistam (unsur RRI), Renaldi Zein (unsur pemerintah), Rosita Niken Widiastuti (untuk RRI), Sutrisno Santoso (unsur RRI), Tantri Relatami (unsur pemerintah). (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.