Ahmad Sahroni : DAK Dipangkas, Pembangunan Fisik Daerah Tersendat

Ahmad Sahroni, Anggota Komisi XI DPR RI

Jakarta. Seputar Nusantara. Pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) oleh pemerintah dinilai sebagai langkah yang dilematis.

Dalam bincang-bincang santai di ruang kerjanya Senin (09/05/2016), Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni mengungkapkan, pemangkasan terhadap anggaran pembangunan fisik di daerah akan berakibat pada terganggunya pelaksanaan proyek- proyek infrastruktur.

Di sisi lain, langkah pemangkasan ini dinilainya sebagai langkah baik di tengah defisitnya pendapatan negara.

Hal tersebut karena imbas dari merosotnya harga minyak dan target pendapatan negara dari sektor pajak yang diperkirakan tidak memenuhi target.

“ Dilematis memang. Negara dihadapkan pada proyeksi melesetnya pendapatan negara sebesar Rp 290 triliun di tahun 2016 ini. Alhasil DAK dipangkas. Kebijakan itu dilematis juga, karena daerah sedang butuh membangun dalam skala besar terutama untuk infrastruktur,” tuturnya.

Tokoh Muda Tanjung Priok ini menjelaskan lebih jauh, saat ini infrastruktur di Indonesia perlu pendanaan yang sangat besar terutama untuk jalan raya. Dalam hitungannya, jalanan yang rusak dan di bawah standar mencapai 21.313 kilometer. Buruknya kondisi jalan ini tersebar di beberapa wilayah di Indonesia dan sebagian besar di luar Pulau Jawa.

Pemangkasan DAK untuk pembangunan fisik menurutnya patut disayangkan. Padahal perlu penanganan serius untuk mengentaskan persoalan jalanan yang rusak dan dibawah standar.

Jalanan yang rusak menurutnya akan berimbas pada ekonomi biaya tinggi dan proses investasi terganggu. Para pelaku usaha mau tidak mau menambah biaya ekstra untuk mendistribusikan barang dan jasa karena melewati kondisi jalanan yang rusak.

“ Walau ada jaminan dari pemerintah tidak akan mengganggu perencanaan pembangunan daerah. Namun juga harus diantisipasi hal-hal tersebut. Jangan sampai juga pemangkasan atas dasar efisiensi ini akhirnya mengganggu pembangunan,” ucapnya.

Ahmad Sahroni mengingatkan, sebaiknya pemerintah fokus pada target pendapatan negara dari sektor pajak. Sebab upaya efisiensi saja menuruntya tidaklah cukup. Pasalnya, menginjak akhir semester pertama tahun 2016 realisasi pendapatan negara kurang dari 25%. Angka tersebut lebih kecil dari belanja Negara sudah mencapai Rp 390 triliun.

Wacana Tax Amnesty
Adapun mengenai proses pembahasan RUU tax amnesty yang masih panjang, menurutnya, tidak bisa menjadi acuan bagi pemerintah untuk menambal kekurangan anggaran. Saat ini Komisi XI DPR baru menyelesaikan tahapan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan beberapa stakeholder dan juga para analis ekonomi.

” Masih sangat jauh. Fraksi saja belum mengusulkan Daftar Isian Masalahnya (DIM). Belum nanti tahapan-tahapannya, masih sangat panjang,” tuturnya.

Oleh karena itu politisi Partai NasDem ini menghimbau kepada pemerintah untuk mencari sumber pendanaan lain untuk membiayai proyek- proyek fisik selagi tax amnesty belum bisa diterapkan tahun ini. Hal ini perlu menjadi prioritas karena di saat kondisi ekonomi yang sedang melambat, hanya pengeluaran pemerintahlah yang bisa menggairahkan perekonomian.

“ Instrumennya bisa dengan menerbitkan surat utang negara atau memaksimalkan pinjaman dari China Development Bank yang kemarin menawarkan pinjaman lunak untuk bank- bank BUMN. Pinjamann itu kan sebenarnya untuk kredit infrastruktur. Optimalkan saja,” pungkasnya. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.