Sulaeman Hamzah : Pemotongan Anggaran, Banyak Pemborosan di K/L

H. Sulaeman L. Hamzah, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem

Jakarta. Seputar Nusantara. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 12 Mei 2016, telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Langkah-langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

Inpres ini untuk pengendalian dan pengamanan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016

Total anggaran yang dipotong dari APBN Tahun Anggaran 2016 adalah Rp 50,016 triliun. Dari jumlah itu, sebesar Rp 20,951 triliun merupakan efisiensi belanja operasional, dan Rp 29,064 triliun merupakan efisiensi belanja lain. Selain itu dalam pemotongan itu juga terdapat Rp 10,908 triliun yang merupakan anggaran pendidikan, dan Rp 1,434 triliun yang sebelumnya masuk anggaran kesehatan.

Menurut H. Sulaeman L. Hamzah, Anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI dari Dapil Papua, bahwa pemotongan anggaran Kementerian/ Lembaga pada tahun 2016 ini dalam rangka menjaga stabilitas fiskal.

” Pemotongan anggaran ini dalam rangka pengetatan dan penghematan APBN. Pemotongan anggaran 2016 ini dalam rangka efisiensi dan efektifitas Kementerian dan Lembaga Negara. Pengalaman tahun- tahun sebelumnya, anggaran besar tetapi justru tidak mampu menyerap dengan optimal,” tegas Sulaeman Hamzah kepada seputarnusantara.com di Gedung Nusantara 1 DPR RI- Senayan, pada Selasa, 28 Juni 2016.

Menurut Sulaeman, langkah yang dilakukan oleh Pemerintahan Jokowi ini sangat bagus. Sebab, dengan pemotongan anggaran tersebut, Kementerian/ Lembaga dapat melaksanakan program- program prioritas yang muaranya demi kesejahteraan rakyat.

” Menurut saya ini sangat bagus, Pemerintah semakin jeli dalam melihat postur APBN kita dan semakin hari semakin lebih mementingkan pembangunan nasional. Dengan pemotongan anggaran ini, tidak mengurangi kinerja Kementerian/ Lembaga. Justru pos- pos yang selama ini terjadi pemborosan, bisa dikurangi bahkan dihilangkan dengan kebijakan ini,” ungkap Sulaeman.

Sulaeman mencontohkan pemborosan yang terjadi di Kementerian/ Lembaga, misalnya rapat yang seharusnya bisa dilakukan dikantor yang bersangkutan, tetapi justru dilakukan di hotel, ini termasuk pemborosan anggaran.

” Dengan pemotongan Rp 50 Triliun-an itu sangat masuk akal. Sebab, kita juga harus membiayai pembangunan nasional yang membutuhkan biaya besar. Presiden Jokowi melihat banyak pemborosan di Kementerian/ Lembaga, sedangkan program yang bersentuhan langsung dengan rakyat justru sedikit. Nah, inilah yang mau dirubah oleh Presiden, supaya Kementerian/ Lembaga ini benar- benar melaksanakan program yang bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh rakyat,” ucap Politisi Partai NasDem Dapil Papua ini.

Pemerintahan Jokowi menginginkan agar Kementerian/ Lembaga memprioritaskan kepentingan rakyat, sehingga anggaran harus betul- betul bermanfaat bagi rakyat. Seperti tol laut, yang merupakan program prioritas Presiden Jokowi, sebenarnya ini untuk menjawab ketimpangan antara Jawa dan Luar Jawa.

” Program Tol Laut ini kan untuk menjawab ketimpangan yang selama ini terjadi. Dengan Tol Laut, maka keseimbangan antara Barat dan Timur, Utara dan Selatan, Jawa dengan Luar Jawa bisa terwujud. Sebab Tol Laut dapat menjawab ketimpangan itu semua,” terangnya.

Pemerintahan Jokowi Fokus Bangun Daerah Perbatasan dan Papua

Juga daerah perbatasan, untuk menjawab ketimpangan daerah perbatasan, maka pemerintah memprioritaskan pembangunan di daerah perbatasan. Tujuannya adalah agar daerah perbatasan juga merasakan pembangunan nasional yang berkeadilan.

” Dulu, hal- hal seperti itu selalu ditutupi. Tetapi sekarang tidak bisa lagi, di era keterbukaan dan informasi sekarang ini, semua harus transparan. Publik harus tahu apa yang dikerjakan oleh pemerintah, sebab rakyatlah yang memilih pemimpin di negeri ini, maka pemimpin wajib melayani masyarakat,” ucapnya.

Sulaeman memaparkan bahwa kebutuhan air bersih, listrik, sarana penunjang lainnya seperti jalan raya, jembatan, sudah mulai dibangun didaerah- daerah pelosok, termasuk di Papua. Infrastruktur di Papua, juga sudah dan sedang dibangun oleh Pemerintahan Jokowi.

” Infrastruktur di Papua memang harus terus dibangun. Untuk menjangkau daerah pedalaman, yang disana banyak sungai besar, maka normalisasi sungai sangat penting segera dilakukan oleh pemerintah. Sebab, dengan normalisasi sungai, maka dari daerah pedalaman bisa dilalui menggunakan perahu menuju pegunungan. Dengan normalisasi sungai ini, maka angkutan sungai lancar dan dapat mempermudah serta mempermurah barang dan jasa,” ucap Politisi Fraksi Partai NasDem DPR RI Dapil Papua ini.

” Pembangunan di Papua, khususnya infrastruktur sudah dimulai di Papua. Pembangunan jalan antar Kabupaten juga sudah menjadi prioritas pemerintah. Oleh karena itu, wujudkan pembangunan yang maksimal di Papua dengan tetap memperhatikan kearifan lokal disana,” pungkas H. Sulaeman Hamzah di penghujung wawancara. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.