Imam Suroso : 3 Konsorsium TKI Harus Segera Bayar Klaim Asuransinya
H. Imam Suroso, S. Sos., SH., MM., Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan
Jakarta. Seputar Nusantara. Komisi IX DPR RI meminta penjelasan perusahaan asuransi yang menaungi Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
Karena pihaknya mendapat laporan banyak TKI khususnya di Bin Laden yang di Putus Hubungan Kerja belum menerima haknya.
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, H. Imam Suroso, S. Sos., SH., MM., mengatakan sulitnya asuransi yang menaungi TKI melakukan klaim dikarenakan beberapa faktor, antara lain adalah pendataan yang kurang maksimal, tidak adanya perwakilan Indonesia di luar negeri sehingga klaimnya sulit di follow up.
“ Oleh karena itu kami berharap negara memiliki sebuah konsep untuk melindungi TKI dengan Jaminan Sosial Nasional. Misalnya bisa saja JSN bekerjasam dengan konsorsium, dimana konsorsium itu harus memiliki perwakilan di luar negeri. Tujuannya agar manfaat asuransi ini bisa di rasakan,” terang Imam Suroso.
Menurutnya, Komisi IX DPR RI telah memanggil 3 konsorsium (Konsorsium Asuransi Jasindo, Konsorsium Asuransi Astindo, dan Konsorsium Asuransi Mitra TKI) tersebut.
” Disamping 3 Konsorsium, kami undang juga Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Luar Negeri, dan BNP2TKI, serta OJK. Kasus PHK TKI ini berawal dari dipecatnya perusahaan Bin Laden Group oleh Raja Arab Saudi karena adanya kasus Crane yang jatuh,” ungkap Imam Suroso kepada seputarnusantara.com di Gedung Nusantara 1 DPR- Senayan, pada Rabu 12 Oktober 2016.
Menurut Imam Suroso, dengan dipecatnya Bin Laden Group dari proyek Crane, maka berdampak pada PHK- nya para pekerja termasuk pekerja yang berasal dari Indonesia.
” Dulu kan sudah dipulangkan 5 ribu TKI. Kemudian masih ada sekitar 9 ribu TKI yang berada di Arab Saudi. Jadi, semuanya ada sekitar 14 ribu TKI. Jadi kemarin sudah kita undang dan kita tegur agar Konsorsium segera membayar asuransi TKI tersebut,” ucap Imam Suroso.
Imam Suroso memaparkan, kesepakatan dalam rapat tersebut adalah, dalam waktu 2 minggu ini pihak Konsorsium bersedia untuk menyelesaikan pembayaran klaim asuransi TKI.
” Dalam 2 minggu akan dilunasi pembayarannya. Kalau tidak dibayar, kita mengancam bahwa konsorsium akan diganti BPJS Ketenagakerjaan. Atau akan kita bentuk Panja. Atau konsorsium tersebut kita ganti dengan konsorsium lain yang lebih bagus dan tepat waktu dalam urusan pembayaran klaim asuransi,” tegasnya.
Lebih lanjut Imam Suroso menjelaskan, pemerintah dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja harus mendorong dan mendesak pihak konsorsium agar secepatnya membayar klaim asuransi TKI tersebut.
” Jangan dipersulit TKI yang berada di luar negeri, seharusnya para TKI tersebut justru dipermudah karena mereka adalah Pahlawan Devisa Negara. Saya juga minta kepada Dirjen Kementerian Luar Negeri, agar mengurus TKI yang masih berada di Arab Saudi, biarlah tetap disana dan dicarikan pekerjaan yang layak. Mengingat dan menimbang pengangguran di Indonesia luar biasa,” terangnya.
” Sebab di Indonesia banyak pengangguran, bisa menambah masalah sosial. Saya minta Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan BNP2TKI untuk merespons persoalan ini dan melobby pihak Arab Saudi agar pekerja TKI tetap disana dan dicarikan pekerjaan di Arab Saudi,” pungkas Imam Suroso di penghujung wawancara. (Aziz).
BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.
Tulisan dengan Kategori Headline
- Warga Aceh Utara Meninggal Dunia Diduga Akibat Dianiaya Oleh Oknum Polisi, Anggota DPD RI Haji Sudirman Minta Polda Aceh Tangani Serius
- RUPST Telkom Tahun Buku 2023, Fokus Transformasi dan Pertahankan Kinerja Operasional. Telkom Bagikan Dividen Rp 17,68 Triliun atau Tumbuh 6,5% YoY
- Dalam Rangka Memperkuat Sinergitas, DPD RI Menerima Delegasi DPRD Kabupaten Klaten- Provinsi Jawa Tengah
- Kades dan Perangkat Desa Dihadiahi Tunjangan Purna Tugas/ Uang , Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin Berharap Desa Semakin Mandiri
- PT. Telkom (Persero) Dukung Pemulihan 82,1 Ha Lahan Kritis Melalui Reboisasi 33.800 Bibit Pohon. Sepanjang Tahun 2023, Telkom Telah Melaksanakan Pemulihan Lahan Kritis di 4 Provinsi
- Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri Berharap Kepada Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming Raka Agar Libatkan Tokoh Kalimantan Dalam Kabinet
- Krusial Jelang Pilkada 2024, Senator DPD RI Filep Wamafma Uraikan Definisi Orang Asli Papua Dalam Perspektif Antropologi Hukum Hingga Politik Hukum
- Perkuat Cybersecurity Indonesia, Telkom Bersama F5, Pemain Global Multicloud Application Security and Delivery, Kokohkan Kemitraan Yang Strategis
- Kalah dari Uzbekistan, Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti Pacu Semangat Timnas Indonesia U-23 Tetap Menyala
- Viral Sepatu Seharga Rp 31,8 Juta, Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin Meminta Agar Bea Cukai Profesional
- Setjen (Sekretariat Jenderal) DPD RI Luncurkan Pojok Baca Digital (Pocadi)
- Sukses Bikin DPD RI Berdaya & Bertaji, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Terima Special Award dari PWI Jawa Timur
- Menghadiri Acara Halal Bi Halal dan Tasyakuran Milad PKS ke- 22, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti : Silaturahmi Sesama Anak Bangsa
- Dorong Penurunan Biaya Produksi Padi, Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin Minta Pemerintahan Prabowo Tata Ulang Lembaga Pertanian Dan Pangan
- Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Bangga Timnas Indonesia Lolos Semifinal Piala Asia U-b23, Doakan Juara dan Berlaga di Olimpiade Paris 2024
- Ketua DPD RI Puji Isi Pidato Prabowo Subianto di KPU : Beliau Patriotik Sejati
- Nilai Putusan Mahkamah Konstitusi Sudah Tepat dan Proporsional, Wakil Ketua DPD RI Sultan Najamudin Ucapkan Selamat Kepada Prabowo- Gibran
- Tanggapi Putusan MK (Mahkamah Konstitusi), Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti : Harus Ditaati Para Pihak dan Mari Ambil Hikmahnya
- Nilai Rupiah Terus Terdepresiasi Akibat Ancaman Perang, Wakil Ketua DPD RI Sultan Najamudin : Momentum Wujudkan Kemandirian Pangan dan Energi
- Hadiri Halal Bihalal Pemuda Pancasila, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Ingatkan 62 Kader PP di DPR dan DPD RI Untuk Kembalikan Pancasila