Ultah DPR ke- 65, Sistem dan Kinerja DPR Masih Banyak Yang Perlu Dievaluasi

Jakarta. Seputar Nusantara. Tepat pada tanggal 29 Agustus 2010, lembaga DPR genap berusia 65 tahun. Di umur yang seharusnya sudah sangat matang ini, ternyata baik dari segi sistem maupun kinerja, DPR masih banyak perlu dievaluasi. Kondisi DPR yang tidak sesuai dengan umurnya ini, ternyata cukup disadari oleh salah satu Wakil Ketua DPR, Pramono Anung. Pram, begitu biasanya dia disapa, sadar betul DPR belum maksimal. Karena itu, DPR tetap butuh masukan dari publik. “Terkait kinerja, DPR belum bisa bekerja maksimal, tapi masukan dari publik itu jadi masukan bagi Dewan,” kata Pram di Gedung DPR, Jl Gatot Subroto, Senin (30/8/2010).

Pekerjaan rumah DPR yang paling utama saat ini adalah penyelesaian 70 RUU yang masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2010.
Di tengah waktu yang sangat sempit ini, sebenarnya kecil kemungkinan semua RUU ini akan selesai dibahas.

“Dan untuk target seperti anggaran dan legislasi belum terpenuhi, maka itu anggota Dewan perlu lebih giat lagi,” tambah politisi PDIP ini.

Selain masalah legislasi, kedisiplinan anggota dewan untuk menghadiri rapat-rapat di DPR juga merupakan pekerjaan utama yang harus terus dibenahi. Apalagi saat ini masalah kehadiran tersebut sudah menjadi sorotan publik dalam beberapa bulan terakhir ini.

560 Anggota dewan yang saat ini duduk di DPR sempat mendapat cap ‘malas’ dari masyarakat. Dilihat dari masa jabatan yang baru akan mencapai setahun, mereka  sudah berani membolos dengan berbagai alasan mulai dari sakit sampai badan urusan fraksi.

Padahal jika anggota Dewan lebih rajin datang terutama pada rapat yang membahas tentang legislasi, pastinya RUU yang menjadi prolegnas tersebut bisa cepat diselesaikan. Namun dengan dalih ada tugas di fraksi dan tugas-tugas lainnya akhirnya RUU itu menjadi lamban diselesaikan.

Hal yang membuat DPR tahun ini menjadi sorotan adalah pengajuan berbagai usulan yang mengatasnamakan masyarakat, bahkan yang lebih parah dana usulan itu juga dibiayai negara. Usulan-usulan itu antara lain dana aspirasi, dana pembangunan desa, dan rumah aspirasi, yang kesemuanya dalam jumlah yang tak sedikit.

“Tapi munculnya dana aspirasi, dan lain-lain ke depan pengaturan anggaran harus terbuka,” jelas Pram. (dtc/Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Politik | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.