Jakarta. Seputar Nusantara. “Jadi, Presiden Jokowi ini sedang memikirkan sesuatu yang besar. Dan pikiran- pikiran besar Presiden Jokowi ini harus mampu diterjemahkan oleh jajaran dibawahnya,” ungkap Sulaeman Hamzah kepada seputarnusantara.com di Gedung Nusantara 1 DPR- Senayan, pada Rabu 15 Maret 2017.

Menurut Sulaeman, para Menteri, para Pimpinan Lembaga Negara maupun pimpinan di daerah, harus mampu menterjemahkan pikiran- pikiran besar Presiden Jokowi itu.

” Saya berasumsi bahwa konsentrasi di bidang pertanian, itu merupakan niat dan pikiran besar Presiden Jokowi dalam rangka Swasembada Pangan. Oleh karena itu, tanpa mengurangi hak- hak adat, hak tradisional dan hak komunal, ini merupakan sebuah langkah yang sangat baik,” tegas Sulaeman, Politisi Partai NasDem ini.

Dengan membagi lahan, lanjutnya, tentu akan diikuti dengan peralatan- peralatan yang lebih canggih dan maju, sehingga produktifitas pertanian akan semakin meningkat.

” Dengan peningkatan produktifitas pertanian, tentu akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat tentunya akan menjadi rakyat Indonesia menjadi makmur,” terang Anggota Komisi IV DPR RI ini.

Kemudian, lanjutnya, dengan lahan yang begitu luas, dan dengan mekanisasi pertanian, maka pendapatan masyarakat yang bekerja di sektor pertanian, jauh akan lebih tinggi dibandingkan dengan gaji PNS (pegawai negeri sipil).

” Maka, para pemuda, lululusan perguruan tinggi dan lulusan sekolah yang siap masuk ke dunia kerja, akan berbondong- bondong menjadi petani. Mereka tidak akan lagi antre untuk menjadi PNS. Dampaknya adalah seluruh pengangguran di Indonesia akan terserap dalam sektor pertanian,” kata Sulaeman Hamzah.

Sulaeman memaparkan, karena mereka akan sibuk dengan urusan di sektor pertanian dan tidak lagi berpikir dan antre untuk menjadi PNS. Ini merupakan terobosan yang sangat luar biasa. Ini sudah dipastikan oleh Presiden Jokowi dan tinggal implementasinya di lapangan.

” Maka, saya yakin, negara kita akan segera tinggal landas dan mencapai Swasembada Pangan. Bangsa kita akan mencapai kesejahteraan dan kemakmuran, yang sangat diharapkan oleh seluruh rakyat Indonesia, dan ini merupakan amanat Konstitusi dalam UUD 1945,” terang Anggota DPR RI dari Dapil Papua ini.

Sulaeman Hamzah sangat mengapresiasi langkah- langkah Presiden Jokowi dalam rangka memajukan sektor pertanian. Di daerah pemilihannya, Sulaeman selalu menekankan akan pentingnya mekanisasi pertanian. Oleh karena, sudah dibuktikan dengan, mereka yang selama ini hanya mengelola 1-4 hektar, sekarang sudah bisa mengelola 5- 10 hektar lahan pertanian.

” Yang biasanya panen 2 kali/tahun, sekarang bisa panen 3 kali/tahun. Yang dulu panen hanya 4- 5 ton/hektar, sekarang bisa panen 8- 10 ton/hektar. Dan ini peningkatan yang sangat luar biasa. Pengusaha di Papua juga banyak yang beralih ke sektor pertanian. Ini merupakan lompatan yang sangat luar biasa,” tegasnya.

” Lompatan- lompatan besar ini, diawali dengan pikiran- pikiran besar Presiden Jokowi selaku Pemimpin Bangsa Indonesia. Saya kira ini akan segera menyebar ke sentra- sentra pertanian di seluruh Indonesia. Tidak hanya ke para petani saja, tetapi ke lembaga- lembaga pertanian, koperasi dan sentra- sentra industri pertanian lainnya,” pungkas Sulaeman Hamzah. (Aziz).

Jakarta. Seputar Nusantara. Presiden Jokowi mengundang para Pimpinan Lembaga Negara ke Istana untuk membahas rencana kebijakan Pemerintah, pada Selasa 14 Maret 2017.

Kebijakan itu adalah untuk mengurangi kesenjangan sosial.

“Kami berbicara masalah yang berkaitan dengan kebijakan pemerataan ekonomi, yang berkaitan dengan kesenjangan sosial ekonomi yang ada, dan ini akan kita tindak lanjuti dengan redistribusi aset dan reforma agraria,” ujar Jokowi usai pertemuan di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (14/3/2017).

Pertemuan berlangsung sejak pukul 11.25 WIB dan berakhir pada pukul 13.30 WIB.

Para pimpinan lembaga negara dari MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, BPK, dan Komisi Yudisial pun ikut dalam jumpa pers namun tak memberikan pernyataan.

Pemerintah berharap dengan adanya kebijakan ini maka kesenjangan di masyarakat dapat diminimalisasi. Selain itu masyarakat bisa meminjam modal ke lembaga keuangan karena telah memiliki agunan.

“Kami akan memulai untuk membagikan konsesi-konsesi kepada rakyat, kepada tanah adat, kepada koperasi-koperasi, kepada pondok pesantren dan juga mempercepat pembagian sertifikat- sertifikat kepada masyarakat yang belum memiliki sehingga nantinya rakyat bisa memiliki agunan dalam rangka bisa mengakses permodalan,” tutur Jokowi.

Jokowi tidak menyebutkan kapan target pembagian sertifikat tanah itu akan dibagikan ke masyarakat. Tetapi jumlah luas lahan yang akan dibagikan hampir mencapai 30 juta hektare.

“Jadi, Presiden Jokowi ini sedang memikirkan sesuatu yang besar. Dan pikiran- pikiran besar Presiden Jokowi ini harus mampu diterjemahkan oleh jajaran dibawahnya,” ungkap H. Sulaeman Hamza, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem kepada seputarnusantara.com di Gedung Nusantara 1 DPR- Senayan, pada Rabu 15 Maret 2017.

Menurut Sulaeman, para Menteri, para Pimpinan Lembaga Negara maupun pimpinan di daerah, harus mampu menterjemahkan pikiran- pikiran besar Presiden Jokowi itu.

” Saya berasumsi bahwa konsentrasi di bidang pertanian, itu merupakan niat dan pikiran besar Presiden Jokowi dalam rangka Swasembada Pangan. Oleh karena itu, tanpa mengurangi hak- hak adat, hak tradisional dan hak komunal, ini merupakan sebuah langkah yang sangat baik,” tegas Sulaeman, Politisi Partai NasDem ini.

Dengan membagi lahan, lanjutnya, tentu akan diikuti dengan peralatan- peralatan yang lebih canggih dan maju, sehingga produktifitas pertanian akan semakin meningkat.

” Dengan peningkatan produktifitas pertanian, tentu akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat tentunya akan menjadi rakyat Indonesia menjadi makmur,” terang Anggota Komisi IV DPR RI ini.

Kemudian, lanjutnya, dengan lahan yang begitu luas, dan dengan mekanisasi pertanian, maka pendapatan masyarakat yang bekerja di sektor pertanian, jauh akan lebih tinggi dibandingkan dengan gaji PNS (pegawai negeri sipil).

” Maka, para pemuda, lululusan perguruan tinggi dan lulusan sekolah yang siap masuk ke dunia kerja, akan berbondong- bondong menjadi petani. Mereka tidak akan lagi antre untuk menjadi PNS. Dampaknya adalah seluruh pengangguran di Indonesia akan terserap dalam sektor pertanian,” kata Sulaeman Hamzah.

Sulaeman memaparkan, karena mereka akan sibuk dengan urusan di sektor pertanian dan tidak lagi berpikir dan antre untuk menjadi PNS. Ini merupakan terobosan yang sangat luar biasa. Ini sudah dipastikan oleh Presiden Jokowi dan tinggal implementasinya di lapangan.

” Maka, saya yakin, negara kita akan segera tinggal landas dan mencapai Swasembada Pangan. Bangsa kita akan mencapai kesejahteraan dan kemakmuran, yang sangat diharapkan oleh seluruh rakyat Indonesia, dan ini merupakan amanat Konstitusi dalam UUD 1945,” terang Anggota DPR RI dari Dapil Papua ini.

Sulaeman Hamzah sangat mengapresiasi langkah- langkah Presiden Jokowi dalam rangka memajukan sektor pertanian. Di daerah pemilihannya, Sulaeman selalu menekankan akan pentingnya mekanisasi pertanian. Oleh karena, sudah dibuktikan dengan, mereka yang selama ini hanya mengelola 1-4 hektar, sekarang sudah bisa mengelola 5- 10 hektar lahan pertanian.

” Yang biasanya panen 2 kali/tahun, sekarang bisa panen 3 kali/tahun. Yang dulu panen hanya 4- 5 ton/hektar, sekarang bisa panen 8- 10 ton/hektar. Dan ini peningkatan yang sangat luar biasa. Pengusaha di Papua juga banyak yang beralih ke sektor pertanian. Ini merupakan lompatan yang sangat luar biasa,” tegasnya.

” Lompatan- lompatan besar ini, diawali dengan pikiran- pikiran besar Presiden Jokowi selaku Pemimpin Bangsa Indonesia. Saya kira ini akan segera menyebar ke sentra- sentra pertanian di seluruh Indonesia. Tidak hanya ke para petani saja, tetapi ke lembaga- lembaga pertanian, koperasi dan sentra- sentra industri pertanian lainnya,” pungkas Sulaeman Hamzah. (Aziz).