Bahrum Daido : Sistem Tata Negara Rancu, Saling Pangkas Kewenangan
DR. Ir. H. Bahrum Daido, M. Si., Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat
Jakarta. Seputar Nusantara. Tugas dan fungsi DPR (Legislatif) adalah penyusun Anggaran, pembuat Undang- Undang dan Pengawasan.
Sedangkan Pemerintah (Eksekutif) adalah pelaksana dari Anggaran dan Undang- Undang.
Namun, tugas dan fungsi antara Legislatif dan Eksekutif seringkali over lapping (tumpang tindih).
Menurut DR. Ir. H. Bahrum Daido, M. Si., Anggota Baleg (Badan Legislasi) DPR RI, tugas dan fungsi antara Legislatif dan Eksekutif seringkali rancu.
” Salah satu contoh, keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) bahwa DPR tidak boleh membahas Anggaran sampai ke satuan 3. Hal ini sangat berpengaruh dalam penyusunan anggaran, sebab, DPR tidak boleh membahas secara detail anggaran Eksekutif,” ungkap Bahrum Daido kepada seputarnusantara.com di Gedung Nusantara 1 DPR RI- Senayan, pada Senin 9 Oktober 2017.
Menurut Bahrum, bagaimana DPR bisa menyusun anggaran dengan baik kalau tidak boleh membahas di satuan 3? Ini salah satu hal yang rancu dalam tata negara di Indonesia. Seharusnya DPR membahas anggaran sampai satuan 3, sehingga bisa membahas secara detail anggaran eksekutif.
” Seharusnya pemerintah tidak usah ikut campur dalam pembahasan anggaran, karena fungsi anggaran adalah kewenangan DPR. Kemudian pemerintah yang melaksanakan anggaran dan UU, jadi jangan setengah- setengah seperti sekarang ini,” tegas Bahrum Daido.
Bahrum melanjutkan, di Indonesia sekarang ini sistemnya setengah- setengah. Kewenangan DPR dipangkas pemerintah, demikian juga kewenangan pemerintah dipangkas oleh DPR.
“Contoh lainnya, kewenangan pemerintah dalam hal pengangkatan Kapolri, Panglima TNI, Duta Besar dll…tetapi harus persetujuan DPR, padahal itu kewenangan murni eksekutif. Jadi, sistem di negara kita ini seperti banci,” terang Bahrum, yang juga Anggota Komisi V DPR RI ini.
” Contoh lain, pengangkatan Komisioner OJK (Otoritas Jasa Keuangan), itu kan kewenangan Eksekutif. Tetapi, lagi- lagi Komisioner OJK pun harus mendapatkan persetujuan DPR, hal- hal seperti ini yang rancu dan seperti banci,” pungkas Bahrum Daido di penghujung wawancara. (Aziz).
BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.
Tulisan dengan Kategori Headline
- Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri Berharap Kepada Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming Raka Agar Libatkan Tokoh Kalimantan Dalam Kabinet
- Krusial Jelang Pilkada 2024, Senator DPD RI Filep Wamafma Uraikan Definisi Orang Asli Papua Dalam Perspektif Antropologi Hukum Hingga Politik Hukum
- Perkuat Cybersecurity Indonesia, Telkom Bersama F5, Pemain Global Multicloud Application Security and Delivery, Kokohkan Kemitraan Yang Strategis
- Kalah dari Uzbekistan, Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti Pacu Semangat Timnas Indonesia U-23 Tetap Menyala
- Viral Sepatu Seharga Rp 31,8 Juta, Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin Meminta Agar Bea Cukai Profesional
- Setjen (Sekretariat Jenderal) DPD RI Luncurkan Pojok Baca Digital (Pocadi)
- Sukses Bikin DPD RI Berdaya & Bertaji, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Terima Special Award dari PWI Jawa Timur
- Menghadiri Acara Halal Bi Halal dan Tasyakuran Milad PKS ke- 22, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti : Silaturahmi Sesama Anak Bangsa
- Dorong Penurunan Biaya Produksi Padi, Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin Minta Pemerintahan Prabowo Tata Ulang Lembaga Pertanian Dan Pangan
- Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Bangga Timnas Indonesia Lolos Semifinal Piala Asia U-b23, Doakan Juara dan Berlaga di Olimpiade Paris 2024
- Ketua DPD RI Puji Isi Pidato Prabowo Subianto di KPU : Beliau Patriotik Sejati
- Nilai Putusan Mahkamah Konstitusi Sudah Tepat dan Proporsional, Wakil Ketua DPD RI Sultan Najamudin Ucapkan Selamat Kepada Prabowo- Gibran
- Tanggapi Putusan MK (Mahkamah Konstitusi), Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti : Harus Ditaati Para Pihak dan Mari Ambil Hikmahnya
- Nilai Rupiah Terus Terdepresiasi Akibat Ancaman Perang, Wakil Ketua DPD RI Sultan Najamudin : Momentum Wujudkan Kemandirian Pangan dan Energi
- Hadiri Halal Bihalal Pemuda Pancasila, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Ingatkan 62 Kader PP di DPR dan DPD RI Untuk Kembalikan Pancasila
- Sebut Judi Online Sebagai Penyakit Sosial, Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin Apresiasi OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Blokir Rekening Pelaku
- Laporan Keuangan PT. Telkom Kuartal I/ 2024, Kuartal Pertama Tahun 2024 Telkom Catat Laba Bersih Operasi Rp 6,3 Triliun atau Tumbuh 3,1% YoY
- Cermati Polemik Realisasi Proyek di Daerah, Filep Wamafma Dorong Stakeholder Papua Barat Tegas Awasi
- Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Mendukung Penuh Obligasi Daerah, Tetapi Harus Ketat dan Terukur
- Telin Milik Telkom dan Dialog Axiata Tandatangani Kemitraan Strategis Untuk Kelola Layanan Terminasi Suara dan SMS Internasional. Kolaborasi Diharapkan Dapat Mempelopori Pendekatan Transformatif Untuk Melindungi Jaringan Komunikasi dan Membangun Kepercayaan di Era Digital